KABAR BAHAGIA UNTUK EMAK-EMAK! TELUR AKAN MENGALAMI TURUN HARGA

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

Menurut Jokowi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur.

Pertama, karena pakan ternak yang naik. Kedua, fluktuasi biasa.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa," jelasnya seperti yang dilansir dari laman Setkab.go,id.

Presiden memprediksi, harga telur akan segera mengalami penurunan harga.

"Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/08/2022).

Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Presiden.

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan. Namun, menurut Presiden, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” katanya.

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi oleh Iriana, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

  

MUSYAWARAH RAKYAT // RUANG BAGI RAKYAT UNTUK BERDEMOKRASI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat yang digelar oleh relawan Jokowi. Acara yang dipadati oleh ribuan orang itu berlangsung di Gedung Sport Center, Arcamanik, Kota Bandung,Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

Dalam sambutannya, Jokowi menyebut Musra ini merupakan ruang bagi rakyat untuk berdemokrasi. Menurutnya, gagasan gelaran Musra itu baik karena rakyat bisa menyampaikan keinginannya, baik mengenai Indonesia ke depan maupun kriteria pemimpin yang diinginkan.

Untuk itu, Jokowi meminta agar Musra bisa lebih kompak menuju tahun politik 2024.

"Paling penting saya titip agar kita semua kompak menjaga kekompakan, kerukunan, persatuan di antara kita menuju 2024," kata Jokowi.

"Sekali lagi saya minta kompak, dan saya senang ada Musra. Gagasan Musra ini baik sehingga rakyat memiliki ruang berdemokrasi untuk menyampaikan keinginan-keinginannya baik untuk Indonesia ke depan, pemimpin seperti apa yang diinginkan rakyat," tambahnya.

Masih dalam sambutannya, Jokowi kembali menegaskan, dirinya akan tetap menjunjung tinggi aturan dan konstitusi negara meski banyak yang meminta dirinya untuk kembali memimpin Indonesia di periode ketiga.

"Konstitusi tidak memperbolehkan, sudah jelas itu dan saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," ucapnya.

"Jangan sampai yang baru ngomong tiga periode langsung ramai, itu kan tatanan wacana, boleh menyampaikan pendapat. Ada yang ngomong ganti presiden juga boleh, Jokowi mundur juga boleh. Ini katanya negara demokrasi itu baru tataran wacana, yang penting dalam menyampaikan pendapat jangan anarkis," tandasnya.

Selain di Jawa Barat, rencananya Musra juga bakal digelar di seluruh provinsi hingga tahun 2023. Nantinya, setiap warga yang hadir dalam Musra tersebut dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya di depan forum berkaitan dengan harapan Indonesia ke depannya maupun menyampaikan kriteria pemimpin yang diinginkan. Sementara itu, salah satu organ relawan Jokowi, Ketua Harian Galang Kemajuan Center (GK Center) Diddy Budiono menyampaikan tanggapannya, terkait Musra. Ia bersyukur karena begitu banyaknya masyarakat yang hadir.

"Alhamdulillah Musra di Bandung yang perdana ini kehadiran rakyat luar biasa. Di dalam saja 4.000 orang dan di luar 4.000 orang. Jadi total ada 8.000 orang," ujar Ketua Harian GK Center, Diddy Budiono saat diwawancara.

Ia juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang hadir. Menurutnya, hal itu sebagai dukungan langsung dari Presiden karena Musra ini merupakan salah satu alat ukur penilaian rakyat terhadap pemimpin di masa depan.

"Pak Jokowi hadir di acara Musyawarah Rakyat. Artinya apa? Beliau benar-benar mendukung acara Musra karena Musra ini adalah alat ukur yang paling jujur dari rakyat dalam memilih pemimpinnya," tegasnya.

Ia pun menanggapi pidato Jokowi yang menegaskan, akan tetap menjunjung konstitusi negara dan kehendak rakyat meski banyak yang meminta untuk kembali memimpin Indonesia di periode ketiga.

"Saya garis bawahi, Pak Jokowi patuh pada konstitusi dan kehendak rakyat, itu tidak boleh dipisah harus satu kesatuan. Konstitusi dan kehendak rakyat. Kehendak rakyat bisa tercermin dalam Musra ini, kita ikuti di 33 provinsi lainnya yang Musra," tegas Diddy "Kalau Pak Jokowi bilang patuh pada konstitusi dan kehendak rakyat, GK Center patuh pada Pak Jokowi," pungkasnya.

  

BUKTI INDONESIA TIDAK KETINGGALAN EKONOMI DIGITAL

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022). Jokowi mengatakan, peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menjadi bukti bahwa Indonesia tak tertinggal dengan perkembangan ekonomi digital.

"Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS QR Code Indonesian standar yang diluncurkan oleh Bank Indonesia," kata Jokowi saat peluncuran sebagaimana dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

"Bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat," sambungnya.

Dia meminta Gubernur Bank Indonesia dan perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara) untuk mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah agar segera masuk ke sistem KKP domestik. Sehingga, terjadi kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujarnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat dikoneksikan antarnegara. Hal ini untuk memudahkan pelaku UMKM dan dunia pariwisata Indonesia berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand maupun semua negara ASEAN.

"Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna. Tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tutur Jokowi.

  

SELAIN DI JAWA TENGAH, PEMERINTAH AKAN PERLUAS LAHAN FOOD ESTATE DI KALTENG

Pemerintah menargetkan perluasan lahan pertanian yang digarap dalam program food estate di wilayah Kalimantan Tengah mencapai 72.778 hektare pada tahun 2022 kemudian menjadi seluas 82.778 hektare di tahun 2023.

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Erwin Noorwibowo, mengatakan luas lahan pertanian yang telah digarap dalam program food estate di wilayah Kalimantan Tengah mencapai 60.778 hektare hingga akhir tahun 2021 di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

"Tentu ini semua berfluktuasi, menyesuaikan kondisi. Baik ketersediaan lahan, petani atau ketersediaan anggaran pemerintah dalam food estate ini," kata Erwin Noorwibowo, Jumat (26/8/2022).

Erwin mengatakan, pemerintah menerapkan ekstensifikasi dan intensifikasi berkala dengan rincian luas lahan 30.000 hektare untuk intensifikasi di tahun 2020. Lalu, pada 2021 luas lahan menjadi 60.778 hektare, dengan tambahan intensifikasi 14.135 hektare dan ekstensifikasi 16.643 hektare.

Pada 2022, luas lahan menjadi 72.778 hektare, dengan tambahan intensifikasi 2.000 hektare dan ekstensifikasi 10.000 hektare. Kemudian, luas lahan menjadi 82.778 hektare pada 2023, dengan tambahan wilayah ekstensifikasi sebesar 10.000 hektare.

"Rancangan food estate yang saat ini dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama beberapa kementerian, khususnya Kementerian Pertanian. Itulah salah satu upaya kita menjaga ketahanan pangan," kata erwin.

Erwin mengatakan food estate dibuat oleh pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim, konflik geopolitik global, alih fungsi lahan yang sangat masif, dan pertumbuhan penduduk.

Selain itu, lanjut Erwin, alasan dibentuknya food estate dikarenakan meningkatnya konsumsi baik kualitas maupun kuantitas, gangguan distribusi dan logistik, dan hambatan ekspor dari negara lain terhadap beberapa komoditas pangan. Food estate dibuat untuk menyediakan pangan dari sumber domestik, pengganti impor.

"Diperlukan penambahan luas lahan melalui intensifikasi lahan dalam rangka peningkatan indeks tanam dan peningkatan produktivitas. Juga ekstensifikasi lahan atau perluasan tanam baru untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan di masa depan," kata Erwin.

Pemerintah, kata dia, melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemda setempat.

"Dalam penentuan target AOI (area of interest) food estate ini sudah melalui analisis dan penapisan terhadap peta-peta teknis yang dimiliki oleh kementerian teknis/lembaga terkait. Lahan yang ditetapkan di AOI merupakan lahan yang sesuai untuk budidaya pertanian," kata Erwin.

 

JANGAN TAKUT PINDAH KE IKN! PEMERINTAH SUDAH SIAPKAN PERUMAHAN

Pemerintah berencana membangun perumahan khusus untuk aparatur sipil negara atau ASN di Ibu Kota Negara Nusantara pada 2023. Sumber dana pembangunan perumahan tersebut direncanakan berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

"ASN diarahkan untuk tinggal di pusat pemerintahan IKN Nusantara. Tenaga kerja pemerintah masa jauh di luar kawasan pemerintahan," kata Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga kepada Katadata.co.id, Jumat (26/8).

Namun demikian, biaya konstruksi yang dibutuhkan maupun skema pengembalian investasi terkait proyek tersebut belum diumumkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tidak memasukkan anggaran perumahan khusus ASN tersebut dalam dana pembangunan KIPP IKN Nusantara sebesar Rp 43 triliun pada 2022-2024. 

Adapun, proyek perumahan yang akan dikerjakan pada 2023 adalah 22 rumah susun untuk 17.000 tenaga kerja konstruksi.

Kementerian PUPR menegaskan seluruh infrastruktur yang ada di dalam KIPP IKN Nusantara harus menggunakan anggaran negara. Hal tersebut penting lantaran seluruh infrastruktur di KIPP IKN Nusantara harus dimiliki negara. Danis mengatakan anggaran negara memang harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di KIPP IKN Nusantara.

Dengan kata lain, Danis menilai perumahan ASN tidak menjadi infrastruktur dasar di KIPP IKN Nusantara. Sebagai informasi, pemerintah akan mulai memindahkan 60.000 ASN dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara pada awal 2024.

Pemerintah akan memilih 60 ribu orang yang akan dipindahkan pada tahap pertama. BACA JUGA Puluhan Investor Lokal Jajaki Investasi IKN, Adhi Karya: Masih Dikaji  Pemerintah menetapkan anggaran IKN Nusantara sebesar Rp 5,1 triliun pada 2022. Sementara itu anggaran pada 2023 senilai Rp 20,8 triliun. Advertisement

 

KOMINFO TINGKATKAN KESIAPAN DALAM MENGHADAPI KRISIS KOMUNIKASI

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Hasyim Gautama menilai penting peran pengelola media sosial pemerintah. Sebab melalui mereka, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa disampaikan secara luas ke masyarakat. Hal itu mengingat, saat ini merupakan era dimana masyarakat begitu gandrung akan media sosial (medsos).

Adapun salah satu hal yang seharusnya bisa masif digaungkan oleh pengelola media sosial pemerintah, ialah mengenai peran Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi pada KTT G20 mendatang.

"Memang lebih kita tekankan lagi bagaimana kita memanfaatkan internet tadi. Terutama untuk kita saat ini, pesan dari Pak Menteri (Johnny G. Plate) dan Pak Dirjen (Usman Kansong), terkait kita bagaimana kita menggaungkan mengamplifikasi kita Indonesia sebagai presidensi G-20," ujar Hasyim dalam Bimbingan Teknis Pengelola Media Sosial Pemerintah: Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/8/2022). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrib, daring dan luring.

"Ini terkait dengan bagaimana peran dari bapak-ibu semua, pengelola dari media sosial pemerintah ini untuk bisa mengamplifikasi itu," kata dia.

Upaya ini perlu dilakukan, mengingat waktu pelaksanaan KTT G20 di Bali tersebut, tinggal sekitar 70 hari lagi. Terlebih, hasil survei beberapa bulan lalu menunjukkan, hanya 30 persen masyarakat yang mengetahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat tinggi ini. Atas itu pula, Hasyim berharap adanya pola komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan terkait KTT G20 di Indonesia, melalui media sosial pemerintah.

"Karena kita memang perlu mengubah pola komunikasi kita, konten-konten yang lebih membumi yang menjadi tuntutan saat ini. Kita perlu cara-cara baru, terobosan baru terutama inovasi di konten," kata dia.

"Semakin banyak orang ter-connect dengan media sosial maka itu menjadi kesempatan tantangan untuk mengamplifikasi terutama G20 dan juga agenda lainnya kepada masyarakat luas," ujar dia menambahkan.

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo sendiri telah meluncurkan program dengan tagline Bermitra (Bersama Masyarakat Indonesia Tingkatkan Reputasi Bangsa). Melalui program ini, pihaknya tidak hanya mengkomunikasikan apa-apa yang dilakukan pemerintah secara nasional, tapi juga kepada dunia internasional. Termasuk pada saat KTT G20 nanti.

Sementara, Kassubbag Strategi Komunikasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ahmady Muhajiri, memaparkan komunikasi yang tepat dilakukan dalam kondisi krisis, oleh pengelola medsos pemerintah. Yang harus dipahami ialah, reputasi dapat diuntungkan atau dirugikan di kala kondisi krisis.

Jika pengelola media sosial pemerintah menyampaikan newshole, kata dia seseorang yang tidak punya kualifikasi akan menyampaikannya. Persepsi, lanjutnya adalah realita, jika tidak sesuai fakta maka harus diubah.

Kemudian, kata Ahmady, mengetahui apa yang harus dilakukan pengelola medsos pemerintah adalah setengah pertempuran saat komunikasi krisis. Selanjutnya, semakin lama menunda pengamanan informasi saat kondisi krisis, harga yang dibayar akan semakin lama.

"Jadi ketika krisis ketika kita tidak bisa menjelaskan realitas yang terjadi, maka bisa jadi itu yang dipahami oleh publik, ditangkap oleh publik. Ketika terjadi krisis tidak segera menjelaskan, tidak segera berbicara maka nanti ada orang lain yang tidak kompeten menjelaskan, akan bercerita," kata dia.

Aqsath Rasyid, praktisi media sosial menambahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pengelola medsos pemerintah, guna meningkatkan engagement atau interaksi. Di antaranya memahami audiens, mengelola konten dengan baik, dan merespons setiap pertanyaan publik.

Sementara untuk mengelola reputasi, yaitu dengan memahami reputasi masyarakat, memantau isu-isu terkait, selesaikan isu tersebut dengan bijak.

"Prinsipnya apa yang kita mau sampaikan, juga harus melihat yang mereka sukai," jelasnya.

Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hasan mengucapkan syukur atas digelarnya bimtek tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan dalam kegiatan itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah.

"Karena setiap konten yang kita upload masyarakat atau netizen berkomentar atau bertanya, itu harus kita kelola pertanyaannya dengan baik. Tentu harus punya teknik cara kita dalam menjawab dalam setiap konten-konten," ujarnya.

"Terima kasih kepada Kominfo melalui Pak Direktur hari ini melaksanakan bimtek ini," kata Hasan menambahkan.

 

STRATEGI PEMERINTAH TINGKATKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya. Adapun, peningkatan tersebut salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri.

“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya. Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujarnya di Istana Negara, Kamis (25/6/2022).

Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dia melanjutkan, Pemerintah pun menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk.

“Kami setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya.

Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP.

“LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya.

Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar.

“Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” katanya. Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal. Dengan adanya e-katalog lokal ini nanti, Suharso berharap produk lokal dapat menjadi idola di negeri sendiri.

“Kemudian kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat,” imbuhnya.

Suharso mengakui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses transformasi menuju digital. Namun, Ia meyakinkan bahwa secara bertahap proses digitalisasi ini telah dilakukan secara maksimal.

“Jadi big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” tandas Suharso.