DEMOKRASI INDONESIA MAKIN SEHAT! JOKOWI HAPUS PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pemerintah pun menilai keputusan ini merupakan kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi.

"Karena teman-teman, terutama media, selalu mengkritik aparat penegak hukum menggunakan UU ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Agar tidak terjadi disparitas dan gap, kata Eddy, maka ketentuan di dalam UU ITE dimasukkan ke RKUHP. Penyesuaian dilakukan sehingga dengan sendirinya mencabut ketentuan pidana pencemaran nama baik dan penghinaan, yang tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE.

Eddy, sapaannya, hadir di Istana untuk melaporkan perkembangan RKUHP kepada Jokowi. Ia datang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ad Interim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta Tenaga Ahli Wamenkumham Marcus Priyo Gunarto.

Laporan disampaikan ke Jokowi, karena Komisi Hukum DPR dan Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati semua pasal yang termaktub dalam RKUHP di tingkat I.

Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi yang diserahkan kepada pemerintah, Kamis 24 November 2022 lalu.

Dari pembahasan ini, kemudian ada 9 item pasal yang akhirnya direvisi dan disepakati pemerintah bersama Komisi Hukum. Salah satunya yaitu soal pasal pencemaran nama baik, yang sering dianggap pasal karet.

Dalam rapat, Komisi Hukum DPR mengusulkan agar pemerintah mencabut pasal-pasal karet yang termuat dalam UU ITE. Mulanya, draf awal RKUHP versi 24 November hanya mencabut UU ITE pasal 27 ayat 3, 30, 31 ayat 1 dan 2, 46, dan 47. Tapi dalam draf akhir versi 24 November, RKUHP turut mencabut pasal 27 ayat 1 dan 28 ayat

Terkait kapan RKUHP akan disahkan, Eddy menyerahkannya ke DPR. "Belum tahu belum tahu, kan bola sekarang ada di DPR, nah pertanyaan itu harus ditanyakan ke DPR kapan waktunya," kata dia.

 

JOKOWI BERHASIL MEWUJUDKAN DESENTRALISASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pedesaan hingga kepulauan. Aktivis kepemudaan Karman BM menilai langkah Presiden Jokowi berhasil mewujudkan desentralisasi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, Karman memuji pembangunan di era Jokowi yang tidak lagi terpusat hanya di perkotaaan saja.

Menurutnya, gagasan membangun Indonesia dari pinggiran menjadikan wilayah-wilayah seperti daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T) dapat tersentuh pembangunan.

“Presiden Jokowi ketika pertama menjadi presiden mengorganisir strategi pembangunan dari pinggir atau paradigma Indonesia sentris. Kebijakan ini mengembangkan pembangunan yang tadinya hanya bertumpu di Pulau Jawa merata  di luar-luar Jawa,” ujar Karman.

Karman mengatakan, hal ini dapat terlihat wilayah-wilayah di luar Jawa hampir sudah semuanya tersentuh pembangunan. Sehingga pemerataan pembangunan di Tanah Air dapat terwujud di era kepemimpinan Jokowi.

Terlebih, pembangunan yang hadir dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran.

Mulai dari akses yang lebih mudah dan murah, hingga aspek kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

“Apa yang digagas Pak Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggir itu kemudian lebih konkret lebih terasa manfaatnya, khususnya bagi masyarakat di wilayah-wilayah kepulauan, dan daerah pinggiran lainnya,” puji karman.

 

MENUJU HILIRISASI INDUSTRI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi industri yang merupakan salah satu wujud transformasi ekonomi di Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi berbagai lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 yang mengangkat tema “Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan”, Rabu (30/11/2022), di The Ritz-Carlton, Jakarta.

“Hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama,” ujarnya.

Menteri Investasi menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapat tantangan, salah satunya berupa gugatan Uni Eropa yang dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini, untuk hilirisasi tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan adanya peningkatan investasi di luar Pulau Jawa sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

“Sejak kuartal III-2020 sampai dengan kuartal III-2022 alhamdulillah [investasi] di luar Pulau Jawa sudah mayoritas. Bahkan foreign direct investment sekarang yang masuk itu sudah lebih banyak di Palu, Maluku Utara, Sumatra, Riau khususnya,” ujarnya.

Bahlil mengungkapkan, pada tahun 2021 Singapura menjadi investor nomor satu di Indonesia, disusul Hong Kong, Cina, dan Amerika Serikat.

“Amerika [Serikat] yang empat tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4 sekarang sudah menjadi nomor 4. Ini semua terjadi karena arahan Bapak Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah, tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita,” tandasnya.

 

SUKU DAYAK DUKUNG PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA

Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Suku Dayak untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan Bahaump Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022).

"Pertama-tama, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan," kata Jokowi, Selasa (29/11/2022).

Jokowi juga menilai bahwa dukungan masyarakat Dayak penting dalam pembangunan ibu kota Nusantara di masa depan. Ia pun menanyakan kembali kesediaan warga Dayak terhadap pembangunan Nusantara.

"Tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan. Apakah Saudara betul-betul mendukung benar?"

"Benar!" teriak massa yang hadir.

"Benar, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan?" tutur Jokowi.

"Benar," sahut massa.

"Terima kasih," kata Jokowi.

 Jokowi lantas menyinggung bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan banyak suku. Ia mengatakan, Indonesia punya 714 suku. Khusus suku Dayak, ada 406 sub suku Dayak seperti suku Dayak Kayan, Kanayan, hingga lainnya.

"Artinya apa? Betapa negara kita ini negara sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar dan yang paling penting pemimpin Indonesia sekarang ke depan dan ke depannya lagi siapa pun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam, harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam karena buat kita keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita. Benar?" kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi kelemahan. Ia menilai perbedaan harus menjadi kekuatan Indonesia.

"Jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda subsuku menjadi kelihatan pecah-belah. Justru karena kita berbeda-beda itu lah menjadi sebuah kekuatan besar," tegas Jokowi.

Jokowi senang masih ada warga Dayak yang memegang adat. Ia berpesan agar warga adat tidak melupakan budaya.

"Jangan dilupakan. Kita harus bersama-sama merawat, bersama-sama menjaga bersama-sama memelihara agar budaya kita tetap terawat dengan baik setuju?" tutur Jokowi. "Setuju," ujar peserta.

 

JOKOWI PASTIKAN TIDAK AKAN ADA KENAIKAN IURAN BPJS HINGGA 2024

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 2024. Masyarakat tidak perlu khawatir sekalipun ada rencana perubahan kelas  BPJS Kesehatan.

"Nah memang kan secara politik susah menerima, sehingga Bapak Presiden yang minta kalau bisa jangan naik sampai 2024. Sehingga kita jaga bener sampai 2024 posisi politik pemerintah adalah ini tidak naik," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengulangi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pekan lalu.

Kepastian tidak adanya perubahan besaran premi, baik untuk kelas 1, 2, ataupun 3 BPJS Kesehatan ini kata dia akan tetap terjamin meskipun adanya penyesuaian tarif Indonesian Case Based Group (INA CBGs) dari BPJS Kesehatan ke pihak rumah sakit dalam rentang kisaran 12-30 persen.

Dari sisi neraca keuangan BPJS Keuangan, kata Budi masih kuat hingga 2024, termasuk untuk membayar tarif INA CBGs yang baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2023. Oleh sebab itu, pada 2025 diperkirakannya penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan yang baru akan terjadi.

"Harus ada kenaikan tarif yang memang menurut saya wajar. Enggak mungkin rumah sakit enggak naikin gaji karyawannya selam 5 tahun kan enggak mungkin. Sekarang tinggal kita edukasi masyarakat bahwa kenaikan premi itu adalah sesuatu yang sangat wajar dilakukan," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, penyesuaian tarif INA-CBG's berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS) tentu akan mengerek secara drastis iuran-iuran kelas BPJS Kesehatan, termasuk untuk yang kelas 3.

Apalagi, ia melanjutkan, besaran populasi peserta iuran kelas 3 adalah 70 persen dari total peserta BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Maka tidak menutup kemungkinan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2025 katanya akan mencapai kisaran Rp 70.000 dari yang saat ini Rp 35.000.

"Maka kenaikannya luar biasa ini dan sudah dilakukan simulasi sebenarnya oleh aktuaria. Kalau kenaikannya itu mengikuti tarif kelas 2 maka dengan sendirinya premi kelas 3 juga harus naik sampai Rp 70.000 bukan lagi Rp 40.000," ucap Kadir.

Meski demikian, dia turut memastikan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang telah disampaikan Menkes Budi tadi, hingga 2024 belum ada rencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan, berdasarkan hitung-hitungannya besaran kenaikan tarif iuran kelas III itu tentu akan memberatkan masyarakat ke depannya. Maka harus ada pertimbangan yang matang sebelum ditetapkan pada 2025.

"Kalau tadi dinaikkan sampai Rp 70.000 sekarang saja tidak naik sudah berat. Kalau naik Rp 70.000 ini banyak salah persepsi kalau yang kaya dan miskin iurannya sama katakan Rp 70.000 tadi berarti menyalahi konsep dasar asuransi kesehatan sosial," ujar Ali.

 

RESMI! YUDO MARGONO PANGLIMA TNI PILIHAN JOKOWI

DPR RI bersama Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) mengumumkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI yang baru. KSAL Yudo Margono akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

Pengumuman KSAL Yudo Margono sebagai calon panglima TNI baru digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Pengumuman disampaikan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Dalam surpres yang kami terima disebutkan nama yang akan diajukan ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa," kata Puan.

Puan mengatakan DPR akan memproses penggantian Panglima TNI Jenderal Andika sesuai mekanise. Uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI akan digelar di Komisi I DPR.

"Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana Yudo Margono," imbuh Puan

Nama KSAL Yudo Margono santer bakal menjadi calon panglima TNI baru. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid sebelumnya mendapatkan informasi serupa.

"Kabarnya Pak Yudo. Saya juga dapat kabar gitu, tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya," kata Meutya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Meutya saat itu mengatakan pihaknya masih harus menunggu surpres calon panglima TNI dari pimpinan DPR.

"Iya kabarnya demikian tapi nanti kita kan nunggu surpresnya. Saya harus nunggu," ujar Meutya.

Sementara itu, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan penyerahan Surpres Calon Panglima TNI dijadwalkan sore ini, tepatnya pukul 16.00 WIB. "Untuk penyampaian surpres calon Panglima TNI," kata Indra, Senin (28/11).

Indra mengatakan penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

 

BUAH MANIS PROMOSI JOKOWI, IKN NUSANTARA DIBANJIRI INVESTOR

Minat para investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) meningkat signifikan pascajajak pasar atau market sounding yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/11/2022), pagi.

“Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat, dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini,” ujar Bambang.

Bambang menyampaikan, daerah yang disiapkan untuk investasi tahap pertama tersebut adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Lebih lanjut, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa minat para investor telah terlihat sebelum adanya jajak pasar. Bambang menyampaikan, saat pihaknya bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melakukan pre-market sounding, permintaan investasi mencapai 25 kali lipat dari area yang disiapkan.

“Sebelum jajak pasar itu antara kavling-kavling yang tersedia, area-area, zona-zona yang tersedia di IKN, ada permintaannya 25 kali lipat dari apa yang kita bisa sediakan di area, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, spesifiknya di area 1A,” ungkapnya.

Karena itu, kata Bambang, Presiden meminta agar area investasi di IKN kembali dibuka dan diperluas untuk memenuhi permintaan investasi dari para penanam modal yang belum terpenuhi.

“Sekarang kita buka lagi di 1B dan 1C istilahnya, jadi total daerah dari KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat,” ujarnya.

Selain di wilayah KIPP, kata Bambang, pemerintah juga membuka peluang investasi untuk kawasan pariwisata, pusat ekonomi, pendidikan, hingga pusat kesehatan.

“Intinya tadi, arahan beliau [Presiden Jokowi] adalah membuka seluas-seluasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini,” tandas Bambang.