5 ARAHAN JOKOWI TERKAIT KESIAPAN PEMILU SERENTAK 2024

Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang digelar di Ancol Beach City, Jakarta, pada Jumat, 2 Desember 2022. Kepala Negara memaparkan lima arahan yang penting dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun 2024 mendatang.

Arahan pertama, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. “Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” ujar Presiden.

Arahan kedua, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan. Presiden mengingatkan bahwa hal-hal teknis dapat menjadi politis dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

“Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, jadi keributan-keributan di lapangan,” tutur Presiden.

Arahan ketiga, Presiden menginstruksikan KPU untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan. Menurut Presiden, KPU memiliki tugas penting untuk mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia.

“Dari tingkatan paling bawah sampai atas bekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik,” ungkap Presiden.

Arahan keempat, Presiden meminta KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, utamanya dalam mengelola anggaran pemilu. Presiden mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian sehingga semua pihak harus tetap hati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan.

“Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus,” ucap Presiden.

Terakhir, Presiden menginstruksikan KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Presiden ingin KPU mengajak para peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai, jujur, dan berintegritas.

“Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Heddy Lugito.

 

DUNIA DALAM KETIDAKPASTIAN, JOKOWI: KITA HARUS OPTIMISTIS

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi global yang penuh dengan ketidakpastian mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan optimisme di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian tersebut.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada saat meresmikan pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, 11 Oktober 2022.

"Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang, harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis, harus optimistis, tetapi hati-hati dan waspada karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia 5,44 persen," ucap Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih pada posisi yang dapat dikendalikan. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena hubungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan beriringan.

"Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan," tutur Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara melanjutkan, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi yang besar.

"Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 triliun," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga.

"Caranya misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah pemda bisa beli langsung di Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung biayanya juga biaya yang sangat murah," ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, dan CEO B Universe Rio Abdurahman.

 

JOKOWI PAPARKAN RENCANA BESAR: EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK LOMPATAN MENUJU KEMAJUAN

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah secara serius tengah melakukan strategi besar perekonomian negara dengan mendesain ekosistem kendaraan listrik. Menurut Presiden, Indonesia memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk membuat ekosistem tersebut dan menjadikan negara lain bergantung kepada Indonesia.

“Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki bauksit, memiliki timah, dan potensi kita ini gede sekali,” ujar Presiden  saat menyampaikan pidato kunci pada acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (02/12/2022).

Kepala Negara mencontohkan keberhasilan Taiwan yang fokus mengembangkan cip dan Korea Selatan yang mengembangkan industri komponen-komponen elektronik sehingga membuat ketergantungan dari negara-negara lain.

“Saya lihat terus, saya lihat yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat  komponen-komponen digital sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia, butuh dia,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik terutama baterai listrik atau EV battery karena cadangan nikel Indonesia adalah nomor satu di dunia, timah nomor dua, bauksit nomor enam, serta tembaga nomor tujuh dunia.

Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, utamanya dalam membuat baterai listrik. Kepala Negara memerinci, cadangan nikel Indonesia adalah nomor satu di dunia, timah nomor dua di dunia, bauksit nomor enam di dunia, dan tembaga nomor tujuh di dunia.

“Membangun ekosistem EV battery itu kita hanya kurang litium, enggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister [Australia], Albanese, ‘Australia punya litium, kita boleh beli, dong, dari Australia.’ Terbuka, ‘silakan.’ Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, yang kemudian menjadi tantangan adalah mengintegrasikan bahan-bahan tersebut karena posisinya yang tersebar di beberapa tempat berbeda di Indonesia, misalnya tembaga yang ada di Papua dan Sumbawa, nikel di Sulawesi, serta bauksit di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.

“Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus, saya mati-matian, harus jadi karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati, leap frog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini,” tegasnya.

Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa ketika ekosistem besar kendaraan listrik tersebut jadi, maka investasi akan datang dengan sendirinya ke Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Indonesia terbuka terhadap hal tersebut, asal para investor turut menggandeng perusahaan swasta Indonesia maupun dengan badan usaha milik negara (BUMN) sehingga terjadi transfer teknologi.

“Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya [tahun] 2026, 2027 kita sudah lompatan ini akan kelihatan, akan berbondong-bondong masuk karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50 persen dari demand pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60 persen mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung pada EV battery kita, 60 persen dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti, seperti tadi komponen digital, seperti tadi cip,” ujarnya.

Selain itu, kehadiran ekosistem besar kendaraan listrik juga akan mendongkrak pendapatan negara, baik melalui penerimaan pajak, royalti, dividen, bea ekspor, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika penerimaan negara bertambah, Presiden melanjutkan, artinya anggaran untuk Dana Desa juga bertambah. Dengan demikian, masyarakat desa juga akan turut menikmati hasil dari ekosistem kendaraan listrik yang tengah dibangun oleh pemerintah.

“Dana Desa yang telah kita gelontorkan selama enam tahun sudah Rp468 triliun, artinya peredaran uang yang ada di desa-desa kita, 74.800 desa yang kita miliki menjadi makin berputar-putar, akan makin banyak, dan itu mau-tidak mau akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di desa. Inilah saya kira yang namanya keadilan,” pungkasnya.

 

https://setkab.go.id/presiden-ungkap-potensi-besar-indonesia-untuk-kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik/

 

JOKOWI : SELAMAT JALAN FERRY MURSYIDAN BALDAN

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka almarhum Ferry Mursyidan Baldan di daerah Slipi, Jakarta, pada Jumat (02/12/2022). Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut wafat pada usia 61 tahun.
Kepala Negara tampak tiba di rumah duka sekitar pukul 18.59 WIB dan langsung disambut oleh istri almarhum, Ibu Hanifah Husein. Tampak hadir melayat juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla.
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dukacita yang mendalam, belasungkawa yang mendalam kepada Ibu Ferry Mursyidan Baldan dan keluarga atas berpulangnya Pak Ferry Mursyidan Baldan ke rahmatullah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga arwahnya diterima di sisi-Nya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Swt,” ujar Presiden Jokowi selepas takziah.
Presiden Jokowi mengenang almarhum Ferry Mursyidan Baldan sebagai sosok pekerja yang baik serta menjalin komunikasi yang baik dengan siapa pun. Dengan wafatnya almarhum, Presiden menilai, dunia politik Indonesia kehilangan salah satu tokohnya.
“Beliau adalah seorang yang sangat baik, bekerja baik, berkomunikasi dengan siapa pun sangat enak dan sangat baik. Saya kira dunia perpolitikan Indonesia kehilangan seorang tokoh yang baik,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi saat bertakziah yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
 
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-takziah-ke-rumah-duka-almarhum-ferry-mursyidan-baldan/

 

 

JOKOWI KEPADA KPU: JAGA DEMOKRASI DARI SEBARAN FITNAH, UJARAN KEBENCIAN DAN POLITIK UANG

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024. Jokowi mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan.

"Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis," kata dia dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember 2022.

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa merujung pada keributan.

Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024,. Sementara, Pilkada kana digelar 27 November 2024.

Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja. Dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. "Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata dia.

Untuk itulah, Jokowi meminta KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat. "Ini penting legitimasi ini," ujarnya.

Adapun urusan logistik hanya satu dari lima permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Jokowi meminta KPU memastikan seluruh kegitan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul," kata dia.

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Jokowi meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Terakhir, Jokowi meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas.

Di saat yang bersamaan, kata Jokowi, menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fintah, ujaran kebencian, dan politik uang. "Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

 

JOKOWI JAGA DEFISIT APBN 2023 DIBAWAH 3 PERSEN

Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit APBN pada tahun depan berada di bawah 3 persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 [triliun] atau 2,84 persen. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 atau Undang-Undang 2/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP,” ujar Menkeu dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/12/2022).

Menkeu menyampaikan pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia),” ungkapnya.

Selain itu, kata Menkeu, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui Survei Register Ekonomi dan Sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp69,5 triliun.

“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menteri Keuangan mengalokasikan Rp104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.

“Infrastruktur tahun depan mencapai Rp392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, dan pembiayaan Rp86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp316,9 triliun,” tandasnya.

 

JOKOWI KE HADI TJAHJANTO: JANGAN BERI AMPUN MAFIA TANAH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk membereskan mafia tanah yang menyusahkan rakyat.

Jokowi percaya Hadi bisa menindak tegas mafia tanah. Dia berkata Hadi adalah mantan Panglima TNI, mafia tanah pasti takut.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak, sudahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat,'," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/12).

Jokowi menyampaikan salah satu cara menyelesaikan sengketa tanah adalah pembagian sertifikat. Dengan demikian, rakyat bisa punya bukti absah atas kepemilikan tanah.

Dia mendorong Hadi untuk terus bekerja menuntaskan persoalan sengketa dan mafia tanah. Ia khawatir persoalan itu bertambah parah jika trak ditangani.

"Kalau sudah menyangkut tanah, itu mengerikan, Pak. Bisa berantem saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi beberapa kali memberi perhatian pada persoalan mafia tanah. Dia telah membentuk tim khusus untuk menangani mafia tanah.

Tim itu dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tim itu berisi perwakilan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hadi Tjahjanto sebelumnya mengatakan laporan terbanyak terkait mafia tanah yang diterima saat ini berasal dari tiga provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, dan Jambi.

Ia menegaskan hingga kini Kementerian ATR masih terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dalam menangani kasus mafia tanah di Indonesia.

"Sampai sekarang saya terus berkoordinasi dengan bapak Kapolri untuk menyelesaikan mafia tanah karena banyak permasalahan di Indonesia yang dikomandoi oleh mafia tanah," kata Hadi dalam Diskusi Publik Indonesia Consumer Club, Senin (15/8).

"Laporan [mafia tanah] yang terbanyak ada di wilayah Riau, kemudian yang kedua adalah di Sumatera Utara, dan yang ketiga ada di Jambi," lanjut Hadi.

Pada kesempatan itu, Hadi juga menjelaskan kementerian ATR telah melakukan sejumlah upaya dalam menangani kasus mafia tanah. Beberapa di antaranya yakni memperbaiki administrasi pertanahan serta mencegah potensi sengketa dan konflik pertanahan.

Kemudian Hadi juga mengklaim telah mempersempit ruang gerak mafia tanah, termasuk dengan membentuk satuan tugas. Satgas yang bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan RI tersebut dibentuk untuk menangani kejahatan terkait isu pertanahan, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Menteri ATR kemudian berpesan kepada seluruh personel satgas yang bertugas di lapangan untuk tak gentar melawan mafia tanah. Ia mengingatkan pentingnya melawan kasus pertanahan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Saya sampaikan kepada satuan tugas yang ada di lapangan, jangan takut, kita harus berani. Kalau kita tidak bergerak maka mafia tanah juga akan senang," ucap Hadi.

"Tujuan kita adalah menyelamatkan negara, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan rasa keadilan," lanjutnya.