PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL KUARTAL II 5,44 PERSEN, JOKOWI OPTIMIS PEMULIHAN EKONOMI TERUS BERLANJUT

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyentuh angka 5,44% (yoy) pada Kuartal II 2022 sekaligus mencatatkan pertumbuhan di atas 5% selama tiga triwulan berturut-turut.

Meski saat ini masih dibayangi dengan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dan resilien.Selain itu, inflasi Indonesia pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69% (yoy) dan telah mengalami perbaikan dibandingkan tingkat inflasi Juli 2022 yang sebesar 4,94% (yoy).

Keberhasilan menekan angka inflasi volatile food menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi.

“Seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu yang sebesar 3%-5%,” ungkap Menko dalam Webinar Inspirato Sharing Session bertema “Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tingginya Inflasi”, yang merupakan kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (22/09).

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Menko juga menyebut respon pemerintah terhadap penyesuaian harga BBM pada awal September ini yaitu dengan memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun.

Adapun bantalan sosial itu meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2% Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

“Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” tutur Menko Airlangga.

  

AWAS!!! HAKIM YANG KORUPSI AKAN DIHUKUM MATI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran ke Mahkamah Agung (MA) usai operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Untuk memutus rantai suap di lembaga kehakiman, rotasi dan mutasi rutin diperlukan.

Sedangkan Menkopolhukam Mahfud MD menyarankan sanksi yang jauh lebih tegas yakni hukuman mati untuk hakim yang terlibat korupsi. Hal itu merujuk kepada Hakim Agung Sudrajad yang tersangka penyuapan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

"Saya kira sekali-kali hukuman mati dijatuhkan ke hakim," ujarnya dalam sebuah acara televisi. Hal itu dikarenakan koperasi merupakan milik orang-orang kecil. Namun, malah dimafiakan atau dikorupsi. "Setuju hukuman mati," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alex Mawarta mengatakan minta segera memutuskan mata rantai suap penanganan perkara di MA. Salah satu cara terbaik adalah dengan memutasi para pegawai.

"Mutasi dan rotasi harus rutin ke pegawai. Bisa setiap dua tahun atau tiga tahun," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Ahad (25/9).

Rotasi pegawai itu akan memutus jaringan dari para pegawai. Bukan hanya hakim yang dimutasi, namun sampai ke panitera juga.

"Kalau tidak dimutasi, jaringan pegawai akan semakin kuat. Membuka pintu kongkalikong antarpegawai MA dan pihak luar," jelasnya.

Karena pegawai sudah begitu lama bekerja di satu pengadilan maka sudah mengenal modus-modusnya. Mengenali pengacara dan lain sebagainya.

"Saya bayangkan pegawai-pegawai itu sudah lama di MA," tuturnya. Pada umumnya, para pengacara berupaya mengatur perkara melalui panitera. Dari beberapa kasus yang ditangani KPK, kedekatan pengacara dengan panitera ini menjadi problem.

"Dari kasus yang di KPK, pengacara lewat panitera," urainya. Sementara Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan KPK berpeluang untuk memeriksa Ketua MA HM Syafruddin dan hakim agung lainnya. Bila memang terkait dengan terkait dengan penyuapan Hakim Agung Sudrajad.

"Siapapun akan diperiksa," jelasnya. Namun, dengan catatan bahwa orang tersebut diduga mengetahui perbuatan dari para tersangka korupsi. "Dipanggil sebagai saksi," paparnya, Ahad  (25/9). Ali mengatakan, pemeriksaan saksi merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan. Menurut Ali, ketika seorang dipanggil sebagai saksi, maka pihak tersebut disinyalir dapat mengungkap suatu perkara menjadi lebih terang.

 "Penyidik memanggil saksi karena ada keperluan agar lebih jelas dan terang perbuatan para tersangka," tegas Ali.

Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati ternyata sempat menemui Ketua Syarifuddin pada Jumat (23/9) pagi, sebelum menyerahkan diri ke KPK. Dia menemui Syarifuddin untuk menjelaskan kasus yang menyeretnya menjadi tersangka KPK. Dimyati, kata Zahrul, bertemu Syarifuddin untuk menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh KPK.

Dalam pertemuan itu, Ketua MA menanyakan perkara yang membuat Sudrajad menjadi tersangka. Syarifuddin juga menanyakan siapa saja yang terlibat dalam perkara itu. Zahrul menegaskan, pertemuan tersebut wajar. Sebab, sebagai hakim agung, Sudrajad ingin melaporkan sesuatu kepada atasannya, yakni Ketua MA.

"Dia cuma sowan," tegasnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Diduga, Sudrajad menerima suap senilai Rp800 juta melalui hakim yustisial atau panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu. Selain Sudrajad, KPK juga turut menetapkan Elly Tri Pangestu dan delapan orang lainnya sebagai tersangka. Delapan orang itu di adalah Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, PNS MA Redi (RD) dan PNS MA Albasri (AB).

Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara, Eko Suparno (ES) selaku pengacara, serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). Perkara ini terkait dugaan suap pengurusan perkara perdata berupa kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Permohonan kasasi itu bermula dari pada proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Heryanto dan Eko belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum kasasi pada MA. Pada 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh Heryanto dan Ivan Dwi dengan masih memercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukum. Pegawai MA yang bersedia dan bersepakat dengan Yosep dan Eko yaitu Desy Yustria dengan pemberian sejumlah uang.

Desy selanjutnya turut mengajak PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie dan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. Desy dkk diduga sebagai representasi Sudrajad dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Jumlah uang yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko kepada Desy sebesar 202.000 dolar Singapura atau senilai Rp2,2 miliar. Kemudian oleh Desy Yustria membagi lagi, dengan pembagian, Desy menerima sekitar Rp250 juta, Muhajir Habibie menerima sekitar Rp850 juta, Elly Tri Pangestu menerima sekitar Rp100 juta dan Sudrajad menerima sekitar Rp800 juta yang penerimaannya melalui Elly Tri.

Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan Yosep dan Eko pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan koperasi simpan pinjam Intidana pailit. Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Komisi III DPR RI ikuti menyoroti penetapan tersangka Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Kalau hakim agung tersangka KPK, maka ini artinya gempa besar di Mahkamah Agung. Sebab hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini," kata anggota Komisi III M Nasir Djamil.

Menurutnya, penetapan tersangka Sudrajad yang dilakukan melalui operasi tangkap tangan itu sudah sangat membahayakan eksistensi lembaga pengadil. Kasus tersebut betul-bentul mencoreng citra MA. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, dugaan kasus suap yang dilakukan Sudrajad menunjukkan bahwa uang masih menjadi alat tukar ketukan palu hakim.

"Kalau di level Hakim Agung begitu, maka bagaimana potret transaksional putusan pengadilan di  bawahnya,?" kata Nasir.

Legislator asal Dapil Aceh itu mendesak badan pengawas Mahkamah Agung untuk bekerja ekstra melakukan pengawasan. Mereka harus mampu mendisiplinkan para hakim agung dan hakim yang ada di bawahnya. Nasir menegaskan bahwa pembusukan di lembaga peradilan bisa dihindari jika pengawasan melekat pimpinan dan jajarannya berjalan efektif dan subtantif. Baca Juga : Oknum Hakim Agung Diduga Terima Suap Rp800 Juta Menurutnya, MA harus bekerja keras melakukan pembenahan internal agar tidak ada lagi transaksional putusan pengadilan. "Praktik suap menyuap harus diberantas," tegasnya.

  

JOKOWI MINTA LAKUKAN REVOLUSI MENTAL,ANAK INDONESIA HARUS SALING PEDULI DAN BERGOTONG-ROYONG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berintegritas demi memenuhi tantangan pasar global dewasa ini.

Hal tersebut dia sampaikan dalam pembukaan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di gedung Tzu Chi School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (24/9/2022).

"Kita butuh SDM yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, tetapi juga berintegritas, bekerja keras, bergotong-royong, berlandaskan Pancasila," kata Jokowi, dalam sambutan secara daring.

Dia meminta supaya lembaga-lembaga pendidikan menjadi bagian penting dari revolusi mental. Sejak dini kata dia, anak Indonesia harus berlatih untuk saling peduli, bekerja sama, dan bergotong-royong.

"Gotong royong lintas agama yang berbeda adalah kekuatan negara kita Indonesia yang dikagumi masyarakat dunia. Itulah pilar utama bagi bangsa Indonesia, pilar utama bagi kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.

Sebagai bagian dari keberadaban, ia meminta jajarannya dan stakeholder terkait bersama-sama mendidik dan memfasilitasi tumbuhnya mental manusia Indonesia yang sesuai Pancasila yang adiluhung dan bersatu serta bergotong-royong lintas pemeluk agama untuk membangun Indonesia.

Selain Jokowi, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dalam sambutannya Muhadjir menyebut sejarah berdirinya Permabudhi yang sarat akan pelestarian terhadap upaya menghidupkan serta menjaga kelestarian hidup umat beragama. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural dengan keanekaragaman agama, suku, dan juga ras yang beragam.

"Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita kawal bersama," ungkap Muhadjir.

Muhadjir berharap pada Munas ke-2 Permabudhi ini, mampu menghasilkan program-program yang berkesinambungan dengan program pemerintah dalam pengembangan SDM).

Permabudhi merupakan wadah persatuan umat Buddha dari 9 organisasi dan 3 Sangha yakni Sangha Theravada Indonesia, Sangha Agung Indonesia, serta Sangha Mahayana Indonesia.

Permabudhi didirikan pada tahun 2018 dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Sebelumnya pada Munas pertama Permabudhi, terpilih Arief Harsono sebagai ketua umum. Namun pada 2021, Arief meninggal dunia dan digantikan oleh Philip Kuncoro melalui Munaslub Permabudhi.

Dalam Munas ke-2 ini, Permabudhi mengangkat tema Bersama Permabudhi Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana Munas, Bambang Patijaya mengatakan, tema yang diusung Permabudhi sejalan dengan kondisi Indonesia yang dilanda Covid-19 dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Adapun pandemi Covid-19 kata dia, membuat semua komponen masyarakat bersatu-padu bergotong-royong untuk bangkit dan keluar dari pandemi Covid-19.

Munas ke-2 Permabudhi ini turut dihadiri oleh Dirjen Bimas Agama Buddha, Forkopimda, dan perwakilan pemuka agama lintas organisasi seperti Peradah, KWI, PGI, Matakin, PBNU, PP Muhammadiyah, serta MUI.

  

JOKOWI DALAM BUMN STARTUP DAY 2022 START-UP HARUS MELIHAT PELUANG DAN KEBUTUHAN PASAR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka agenda BUMN Startup Day 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (26/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, presiden Jokowi meminta agar pendirian startup melihat kebutuhan pasar.

"Pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka BUMN Startup Day tahun 2022," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menuturkan, sebanyak 80-90 persen startup gagal saat merintis.

Menurut Jokowi, penyebabnya adalah startup-startup yang ada tidak melihat kebuhan pasar.

"Berangkatnya, mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa," tegas Jokowi.

Selain karena tak sesuai kebutuhan pasar, kata Jokowi, kegagalan startup juga disebabkan kehabisan dana. Oleh karenanya, Jokowi mengingatkan fungsi BUMN sebagai venture capital. Dengan demikian ekosistem besar startup yang dibangun bisa saling tersambung.

"Sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa banyaknya startup di Indonesia menduduki peringkat keenam di dunia. Secara berturut-turut, Indonesia berada di bawa Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada dan Australia.

"Ini juga sebuah potensi yang besar yang harus kita kembangkan. Tetapi hati-hati, dari kategori yang saya lihat memang yang paling besar masih di fintech 23 persen, kemudian retail ada 14 persen," kata Jokowi.

"Padahal, tadi kalau kita lihat urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi dan itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportunity. Dan agriculture hanya 4 persen. Hati-hati ini ada kesempatan besar di situ," ujarnya lagi.

  

KARTU SAKTI JOKOWI TINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT INDONESIA

Sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki fokus penuh dalam upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri.

Sejumlah kebijakan yang diluncurkan terbukti kian mendorong target pencapaian tersebut. Salah satu langkah konkret Jokowi adalah menghadirkan beragam program melalui kartu sakti. 

Sebut saja Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, hingga Kartu Prakerja.

Menurut Anggota Komisi III DPR Ary Egahni Ben Bahat, Jokowi telah mengambil langkah tepat dengan meluncurkan berbagai kartu sakti.

Kehadirannya mampu menyasar langsung ke persoalan masyarakat sehari-hari. Selain itu, ibas positif dari kartu sakti Jokowi juga mampu membawa peningkatan terhadap SDM Tanah Air, khusunya di Kalimantan Tengah (Tengah). Baca juga: Kader JKN KIS Menyambung Harapan Warga Indonesia

"Dengan kartu-kartu sakti, mampu meningkatkan SDM di Kalimantan Tengah," ungkap Ary di Palangka Raya, Kalteng seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (25/9/2022).

Ary melihat kartu sakti Jokowi bukan hanya berhasil meningkatkan SDM di Kalteng, tapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama yang kurang mampu.

Sejak awal peluncurannya, banyak masyarakat yang terbantu dengan hadirnya kartu sakti tersebut.

"Benar kartu itu berguna, agar masyarakat Indonesia kehidupannya lebih baik. Semua kartu yang diterbitkan baik dan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Ary.

 

JOKOWI SALURKAN BANTUAN PASANG LISTRIK BARU KE 83.000 RUMAH MASYARAKAT KURANG MAMPU

Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI menyepakati untuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga (RT) pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat sebanyak 3.000 rumah dari tahun sebelumnya sebanyak 80.000 rumah.

“Pagu kegiatan infrastruktur tahun anggaran tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,67 triliun dari sebelumnya hasil Raker [Rapat Kerja] sebesar Rp1,86 trilun. Biaya infrastruktur tersebut akan digunakan untuk pembagian converter kit untuk nelayan dan petani, bantuan pasang baru listrik (BPBL), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)/Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan pembagian modern clean energy cooking services,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (23/09/2023).

Dari anggaran infrastruktur yang tersedia, Pemerintah bersama Komisi VII DPR sepakat untuk meningkatkan volume dan anggaran untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari tahun anggaran sebelumnya, 2022 sebesar 80 ribu sambungan rumah (SR) menjadi 83 ribu SR pada tahun anggaran mendatang, 2023.

“Bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 83 ribu SR dengan total anggaran Rp201,65 miliar,” ujar Arifin.

Kementerian ESDM dan DPR RI juga menyepakati anggaran pembangunan PLTS terpadu/PLTMH di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebanyak 12 unit dengan anggaran sebesar Rp94,44 miliar dan meningkatkan pembangunan PJU-TS menjadi 31.072 unit dengan pagu anggaran Rp500,45 milyar.

Menteri ESDM pun mengucapkan terima kasih atas seluruh kesepakatan yang sudah dicapai dan berkomitmen untuk segera melaksanakan proses lelang pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar segera dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.

“Tambahan belanja sebesar Rp4,4 miliar tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pra DIPA sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memperoleh manfaatnya,” pungkas Arifin.

Sebagai informasi, BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang ditandatangani Arifin Tasrif pada 21 Januari 2022. Dalam peraturan ini juga diatur para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.

Selain itu, penerima juga harus sudah terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, berdomisili di daerah 3T, dan/atau berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL.

 

WUJUDKAN INDONESIA YANG BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN, JOKOWI SAHKAN PERPRES STRATEGI KEBUDAYAAN

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan dokumen Strategi Kebudayaan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 pada 14 September 2022. Meski butuh empat tahun untuk mengesahkannya, Koalisi Seni tetap mengapresiasi penerbitan Perpres ini.

Dengan demikian, Indonesia telah menyelesaikan penyusunan tiga dari empat dokumen pedoman Pemajuan Kebudayaan, yaitu: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota, PPKD Provinsi, serta Strategi Kebudayaan.

“Pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) berdasarkan Strategi Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan,” kata Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Ketua Koalisi Seni Kusen Alipah Hadi menambahkan, pemerintah harus memastikan visi pemajuan kebudayaan yang sudah dirumuskan dalam Strategi Kebudayaan mampu diterjemahkan dengan baik. “Agar nantinya RIPK dapat diimplementasikan menjadi program nyata,” ujarnya.

Perpres Strategi Kebudayaan ini merupakan bab vital karena menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, serta setiap orang dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Di dalamnya memuat tujuh masalah pokok pemajuan kebudayaan yang perlu dijawab sebagai isu strategis.

Adapun lima pasal di dalamnya secara umum mengatur peran dokumen Strategi Kebudayaan serta mekanisme peninjauan kembali. Sementara, cetak biru Indonesia dalam menjalankan pemajuan kebudayaan dijabarkan lebih komprehensif dalam tujuh lampiran yang merupakan bagian nggak terpisahkan dari Perpres ini.

Dalam lampiran satu Perpres Strategi Kebudayaan dijelaskan, visi pemajuan kebudayaan Indonesia untuk 20 tahun ke depan adalah mewujudkan “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan”.

Visi tersebut diturunkan dalam tujuh isu strategis yang merupakan resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Ketujuh isu membahas pengerasan identitas primordial, meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas, perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin kepentingan nasional, pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global, pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal, tata kelola dan struktur kelembagaan bidang kebudayaan yang belum optimal, dan desain kebijakan budaya yang belum menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak Pemajuan Kebudayaan.

Nah, karena Strategi Kebudayaan sudah disahkan, kata Hafez, pemerintah mesti bergegas menyiapkan RIPK. Nantinya dokumen tersebut akan memuat penjabaran aspirasi masyarakat yang terkandung dalam Strategi Kebudayaan menjadi rencana program kerja Pemerintah. Penyusunan RIPK ini sebenarnya telah dimulai sejak 2019 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Sayangnya, proses penyusunannya tidak berlanjut karena tertahan oleh Strategi Kebudayaan yang tidak kunjung disahkan sejak 2018,” ujarnya.

Karena itu, Hafez berharap penyusunan RIPK ini segera dirampungkan sebaik mungkin mengingat dokumen ini penting untuk mengejar proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan, RIPK merupakan dasar penyusunan dari rencana pembangunan jangka panjang serta menengah. “Para pegiat kebudayaan tentu tidak ingin aspirasi mereka yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan gagal menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045 hanya karena pemerintah lagi-lagi terlampau lamban dalam menyusun kebijakan,” kata Hafez.

Agar nggak lagi molor, dia mengajak para pegiat seni untuk mengawal penyusunan RIPK serta RPJP.

Semoga Indonesia bisa menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam UU Pemajuan Kebudayaan, ya, Millens!