Jokowi mengklaim akan membangun kereta gantung untuk menunjang transportasi perkantoran di IKN. Disamping ramah lingkungan, kereta gantung juga dapat membantu dan mendukung aktivitas pariwisata. Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Jepang untuk membangun kereta gantung (hanging train) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Wacana tersebut disampaikan oleh Menhub Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerja ke Jepang. Pada kesempatan tersebut, dia mendatangi kota Chiba dan melihat kereta gantung yang beroperasi di sana.
"Saya juga sempat tadi pagi mengunjungi satu tempat namanya Chiba, di mana di sana ada hanging train atau kereta gantung," katanya dalam konferensi pers, Rabu (22/6/2022).
Budi menjelaskan kereta gantung adalah alat transportasi yang umum digunakan di tempat-tempat wisata. Rencananya, pihaknya akan menginisiasi hal tersebut untuk dibangun di IKN.
Dia menjelaskan telah mendapat perintah dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Bappenas untuk mempelajari sistem transportasi di IKN untuk pergerakan penduduk di ibu kota baru tersebut.
"Ya jadi kita akan menggunakan hanging train ini menjadi alat transportasi dari kantor ke kantor, dan juga kita akan lakukan di tempat wisata seperti di Bali," tuturnya.
Terkait IKN, Budi di Jepang membahas kemungkinan-kemungkinan terkait kegiatan perkeretaapian dan kapal yang ada di IKN. Hal itu memang domain dari Kementerian Perhubungan.
Lebih lanjut, menurutnya, kereta gantung ini merupakan transportasi yang ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik untuk menggerakkannya.
"Oleh karenanya saya tadi pagi meninjau Chiba untuk meninjau kemungkinan hanging train bisa diterapkan di IKN yang bisa menjadi suatu alat transportasi listrik yang berbasis listrik, tentu sangat environment friendly (ramah lingkungan)," tambahnya.
Kementerian Perhubungan sebelumnya telah menyampaikan rencana membangun sistem transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan di IKN.
Untuk membangun sistem transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan tersebut, Budi mengatakan pihaknya sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp582,6 miliar di 2022 ini.
"Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun 2022,” tutur Budi dalam keterangan resminya, Jumat (28/1/2022).
Budi mengaku telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN 2022 itu kepada Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar