Pemerintah pusat terus mendorong inovasi kebijakan di level pemerintah daerah agar dapat menggali potensi daerahnya. Komitmen itu dipertegas melalui payung hukum, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Pemerintah sudah sangat luar biasa. Kita bisa berkaca pada UU Nomor 23, di dalamnya ada bab khusus terkait inovasi daerah. Kemudian juga ada berbagai peraturan turunan lainnya. Jadi dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah pusat sudah sangat luar biasa terhadap kebijakan yang mendorong inovasi,” ujar Herman N Suparman, Direktur Eksekutif, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) saat menjadi pembicara dalam Webinar KSIxChange#35 dengan tema “Pentingnya Inovasi Kebijakan dalam Optimalisasi Potensi Daerah” Kamis, 26 Agustus 2021.
Sedangkan pemerintah daerah pun telah berupaya melakukan inovasi, terutama pada aspek pelayanan publik. Saat ini semakin menjamurnya aplikasi-aplikasi di berbagai daerah yang dapat mempermudah proses perizinan.
Senada, Plt Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas,Mohammad Roudo, mengatakan secara regulasi, upaya mendorong inovasi di daerah sebenarnya sudah cukup mumpuni. “Bahkan di RPJMN ada satu bab yang menyatakan dorongan untuk inovasi daerah. Salah satu isu strategisnya, terdapat target daerah tentang indeks inovasi,” katanya.
Indeks Inovasi Tinggi Daerah sebesar 36 persen memang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Namun, Roudo menilai regulasi yang ada belum cukup menggenjot inovasi di daerah. Penyebabnya yakni iklim inovasi yang belum mendukung, termasuk SDM dan pendanaan. Kemudian, nilai-nilai inovasi belum terinternalisasi dengan baik, dan menipisnya kepercayaan terhadap sebuah tindakan inovasi. “Perlu membangun trust. Apa pun yang dilakukan, yang penting menuju satu titik dan berdasarkan bukti, maka kita harus dukung,” ujarnya.
Sedangkan Herman menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan inovasi daerah belum maksimal. Diantaranya banyak peraturan daerah yang bermasalah sehingga harus dikoreksi dan dilakukan perubahan dan mininmnya pelibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan.
“Dan tantangan utamanya kurangnya dukungan infrastruktur terutama komitmen pemimpin dan perangkat terkait dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Dua, persoalan SDM,” katanya.
Terkait komitmen pemimpin dalam mendorong inovasi daerah, Herman melihat keberhasilan sebuah daerah melakukan inovasi tergantung pada jiwa kepemimpinan atau leadership yang sedang menjabat. Pasalnya, sejumlah daerah telah berhasil menciptakan inovasi berkat pemimpinnya.
Koordinator Program Knowledge to Policy Yayasan BaKTI Rahmad Sabang bercerita tentang strategi yayasannya sehingga mendapat dukungan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
Dia dan rekan-rekannya di Yayasan BaKTI mengidentifikasi isu yang relevan dengan kebutuhan masyaraka dan sesuai dengan agenda pemda. “Pertanyaan besarnya adalah, apa potensi lokal yang bisa membuat Sulsel bangkit kembali? Di sini ada empat komunitas besar di masyarakat yakni padi, jagung talas, dan sutra,” ujarnya.
Setelah melalui sejumlah diskusi di forum, mereka akhirnya memutuskan untuk mengembangkan potensi sutra. “Sutra adalah komunitas budaya yang pernah jadi kebanggan budaya namun produktivitas terus merosot bahkan nyaris hilang. Tadinya 15 kabupaten berkurang hingga tinggal 2 kabupaten,” katanya.
Gayung bersambut, Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) Provinsi Sulsel menyambut tawaran kolaborasi untuk melakukan kajian rantai nilai sutra tersebut. “Kami bertemu Gubernur, bahkan pada pertemuan terakhir beliau membuat matriks rencana kerja lengkap dengan pembagian peran antara OPD dan anggaran,” ujar Rahmad.
Menurut Rahmad, kesuksesan memperoleh dukungan dari gubernur karena isu rantai nilai sutra cocok dengan visi misi dan masuk dalam agenda pemerintah, tercantum dalam RPJMD. “Ketiga, orientasi keberpihakan. Ketika pemda menjadikan ini sebagai visi, maka ada keberpihakan. Kita harus mendukung sebagai agenda bersama,” katanya.
Langkah Yayasan BaKTI selain mendorong pemda menjalankan kebijakan inovasi, juga menjadi praktik kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Sinergi ini menjadi implementasi pengetahuan untuk menghasilkan perubahan.
“Bersama Yayasan Bakti kami melakukan rintisan program rintisan rantai nilai sutra dengan cara kolaborasi. Ini pertama kali kami lakukan dengan multi pihak, pentaheliks. Para peneliti kami langsung terjun bergabung dengan tim yang dibentuk dari akademisi, LSM, dan sebagainya. Kami jadi lebih memahami bagaimana mendapatkan transfer knowledge dari masing-masing tim,” kata Yvonne M. Salindeho, Analis Kebijakan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar