Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan implementasi transformasi sistem kesehatan membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa, tak terkecuali pemerintah daerah. “Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam dua tahun ini. Kami sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, swasta maupun asing untuk bisa membantu melancarkan keenam pilar transformasi sistem kesehatan,” kata Menkes disela acara “Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi” di Bangsal Kepatihan, DIY pada Kamis malam (21/7). Pilar pertama, transformasi layanan kesehatan primer. Menkes menyebutkan akan menata ulang layanan kesehatan primer yang ada saat karena belum mampu melayani seluruh penduduk Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tanah air, Menkes akan memperkuat dan memperluas layanan kesehatan Posyandu. Posyandu akan dibuat lebih fokus pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans, sasarannya juga akan diperluas bukan hanya ibu dan anak tetapi semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. “Saya membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu kepala daerah untuk membantu agar Puskesmas jangan dijadikan layanan kuratif tapi promotif preventif. Untuk menjaga orang hidup sehat, bukan mengobati orang sakit,” ujar Menkes. Selain posyandu, Menkes juga akan menata ulang laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah lab yang dapat melakukan diagnosis masih terbatas, kedepan seluruh provinsi di Indonesia ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksa PCR. Bahkan di level Puskemas dan Posyandu juga memiliki alat diagnostik untuk mendiagnosa berbagai penyakit dengan cepat. “Saya juga butuh dukungan ini karena tidak semua provinsi punya labkesmas, fungsinya bukan hanya surveilans tetapi juga skrining. Untuk tahu masyarakat kita sebenarnya sehat atau tidak,” tutur Menkes. Kedua, transformasi layanan rujukan. Menkes mengatakan jumlah fasyankes yang mampu melayani 4 penyakit penyebab kematian sekaligus pembiayaan tertinggi di Indonesia yakni jantung, stroke, kanker, dan ginjal masih sangat terbatas. Pihaknya mengungkapkan untuk layanan penyakit jantung, saat ini belum banyak Kabupaten/kota yang mampu melakukan pemasangan ring jantung. Melalui transformasi ini, seluruh daerah ditargetkan bisa melakukan layanan kesehatan untuk keempat penyakit tersebut. Pilar ketiga, sistem ketahanan nasional. Pada pilar ini, Menkes memastikan seluruh obat, vaksin dan alat diagnostik di produksi dalam negeri. Kemenkes juga akan membangun sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan Pramuka, Poltekkes dan fakultas kedokteran. Mereka akan dilatih, dibina dan dibekali pengetahuan terkait bidang kesehatan, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan saat bencana ataupun keadaan darurat lainnya sudah siap. “Saya minta Dinkes daerah bantu untuk melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas mereka terkait kesehatan,” tutur Menkes. Pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan. Seluruh anggaran dinas kesehatan akan mulai dirapihkan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mengakomodir daerah dalam melakukan transformasi ini. Pilar kelima, transformasi Sumber Daya Manusia. Pada transformasi ini, Kemenkes akan fokus menambah jumlah dokter. Menurut Menkes jumlah dokter maupun dokter spesialis di Indonesia masih kurang. Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Sementara itu, ketersediaan dokter di Indonesia saat ini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273,984,400 jiwa, maka perlu ada fast track penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio tenaga kesehatan. Penambahan dokter dilakukan dengan menambah jumlah fakultas kedokteran, memberikan bantuan pendidikan, adaptasi tenaga kesehatan di luar negeri serta meningkatkan produksi tenaga kesehatan. Keenam, transformasi teknologi kesehatan. Kemenkes telah menyiapkan satu platform kesehatan yang digunakan untuk merekam catatan medis pasien secara digital. Rekam medis ini formatnya sama baik di apotik, lab maupun rumah sakit. Melalui platform ini, pasien tidak perlu membawa berkas fisik saat dirujuk ke RS lainnya. Semua data kesehatan pasien telah terintegrasi di PeduliLindungi dan bisa dicek secara berkala. “Saya minta Kadinkes memastikan agar apotik, lab maupun fasyankes mengikuti standar ini, dengan adanya paltform ini sistem rujukan jadi makin mudah karena semua data terecord di PL dan menjadi milik pasien,” pungkas Menkes.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mempertimbangkan pembangunan Flyover Mardika hingga Tantui sebagai solusi alternatif atasi kemacetan di daerah itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette mengatakan, solusi alternatif pembangunan Flyover itu berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun Bidang Perhubungan Darat di Ambon.

Untuk mengurangi kemacetan di Ambon, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan Flyover Mardika hingga Tantui.

Flyover tersebut rencananya dibangun dari Mardika ke Batu Merah atau Mardika ke Tantui.

"Alternatif dua itu kira membangun jalan flyover dari Mardika ke Batu Merah bahkan Mardika-Tantui. Itu konsep yang ditawarkan," kata Sapulette di Balai Kota Ambon, Kamis (21/7/2022).

Sementara untuk alternatif pertama, lanjutnya, yakni pembangunan tiga underpass di Jalan Jenderal Sudirman.

"Beberapa pembangunan infrastruktur tambahan misalnya pembangunan 3 underpass di Depan Masjid An-Nur Batu Merah dan 2 di Kebun Cengkeh dekat Santika Hotel Premiere Ambon," lanjutnya.

Menurutnya, untuk merealisasikan underpass maupun flyover, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Balai Jalan hingga ke Kementerian, terkhusus pembangunan Flyover Mardika.

Menurut Sapulette, untuk membangun flyover, pemerintah harus membuat kajian Feasibilty Study (FS) atau analisa kelayakan proyek dan juga Detail Engineering Design (DED).

Serta Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak Lalu lintas.

"Untuk jalan pesisir pantai mardika atau flyover mardika sampai tantui itu ada perlu kajian-kajian misalnya Feasibilty study atau FS yang mesti dilakukan oleh pemerintah kota, kemudian lagi mesti ada detil engineering desain. dari detil engineering desain itu perlu di buat Amdal atau analisa mengenai dampak lingkungan dari pembangunan flyover itu sendiri dan analisa dampak lalu lintas," jelasnya.

Lanjutnya, bila semua hal itu telah dipersiapkan maka bisa disampaikan ke Balai Jalan Nasional, Pemerintah Provinsi Maluku hingga ke Pemerintah Pusat.

"Empat hal ini mesti kita siapkan sehingga usulan-usulan ini kita sampaikan kepada balai maupun pemerintah provinsi lalu disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan penata ruang Republik Indonesia di Jakarta," jelasnya.

Sebelumya, Kapolda Maluku, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Maluku, Balai Jalan Nasional IX Maluku, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, dan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease serta Pemerintah Kota Ambon melakukan diskusi pada Selasa (19/7/2022) lalu.

Pembahasan utama dalam kegiatan diskusi tersebut terkait Evaluasi Sararna Prasarana Jalan untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kendaraan di Kota Ambon.

Pasalnya, Kota Ambon semakin hari semakin padat kendaraan