Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, penyaluran bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR telah mencapai 110.993 sejak awal tahun hingga 21 Juli 2022.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan untuk membangun 222 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada sepanjang tahun ini. Berdasarkan data PUPR hingga 21 Juli, total anggaran yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp 12,11 triliun. Anggaran ini disalurkan untuk membangun 109.023 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 2.910 unit melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menargetkan, pembangunan rumah dengan bantuan FLPP mencapai 200.00 unit sepanjang 2022. Adapun BP2BT berkontribusi untuk membangun 22.000 unit.
"Pemerintah terus berupaya agar sektor properti terus tumbuh positif mendukung program pemulihan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan membantu setiap lapisan masyarakat untuk memiliki hunian pertamanya," kata Herry dalam keterangan resmi, Senin (25/7).
Penyaluran dana FLPP telah dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mulai tahun ini. Dalam pelaksanaanya, BP Tapera bekerja sama dengan 31 bank pembangunan daerah dan 8 bank nasional.
Salah satu bank yang bekerja sama dengan BP Tapera dalam penyaluran FLPP adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN. Sepanjang 2022, BTN menargetkan dapat menyalurkan dana FLPP untuk pembangunan 200.000 unit rumah.
Adapun, penyaluran dana BP2BT melalui BTN ditargetkan dapat membantu pembangunan 12.000 unit rumah. The top 5 reef-safe sunscreens for 2022 Hingga 21 Juli 2021, BTN telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp 7,9 triliun untuk pembangunan 71.209 unit rumah.
Sementara itu, penyaluran dana BP2BT adalah Rp 119,95 miliar untuk pembangunan 2.864 unit rumah. Herry berharap ada kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan program pembiayaan rumah.
Hal ini dinilai penting agar target pembangunan rumah untuk MBR pada tahun ini dapat dicapai. Ia sebelumnya mememaparkan, penyaluran FLPP pada paruh pertama tahun in mengalami dua kendala utama.
Kendala yang dimaksud adalah pencairan dana FLPP baru dapat dilakukan pada Februari 2022 dan penyaluran menunggu ketersediaan kapasitas dari bank penyalur.
Herry mencatat, salah satu program bantuan pembiayaan rumah dengan laju penyaluran yang lambat adalah BP2BT. Menurut dia, hal ini terjadi karena keterlambatan pengajuan dari bank pelaksana. Pada 2023, Herry menargetkan penyaluran bantuan pembiayaan rumah naik 18,58% dari target 2022 senilai Rp 29,09 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.
Bantuan pembiayaan melalui program FLPP masih mendominasi atau senilai Rp 25,18 triliun untuk pembangunan 220.000 unit rumah Alokasi untuk program subsidi bantuan uang muka atau SBUM pada 2023 mencapai Rp 895 miliar untuk pembangunan 220.000 unit rumah, sedangkan anggaran untuk program SSB adalah Rp 3,82 triliun untuk pembangunan rumah hingga 754.004 unit.
Pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp 85,7 triliun untuk memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat kurang mampu sejak 2010 hingga paruh pertama tahun ini. Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang telah menembus 12,75 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar