Sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah meluncurkan Dana Abadi Perguruan Tinggi.
Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Lukman mengatakan sebagai tahap awal dana abadi ini diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) secara bertahap untuk meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian hingga menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
“Kami menyiapkan Dana Abadi Perguruan Tinggi ini dengan harapan semua pendanaan ini bisa terfokus untuk kegiatan fasilitasi agar perguruan tinggi bisa menjadi perguruan tinggi kelas dunia,” ujar Lukman dalam keterangannya, Minggu (31/7).
Lukman memaparkan, saat ini Indonesia memiliki 4.500 perguruan tinggi. Namun, hanya 20 perguruan tinggi yang masuk di pemeringkatan dunia setiap tahunnya. Bahkan, dari 20 perguruan tinggi tersebut, hanya lima saja yang mampu masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia.
Lima perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 500 top perguruan tinggi dunia adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) pada peringkat 231, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada peringkat 235, Universitas Indonesia (UI) pada peringkat 248, Universitas Airlangga (Unair) pada peringkat 369, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada peringkat 449.
“Ini berarti dipertanyakan, kok bisa ya perguruan tingginya banyak tapi sedikit yang bisa masuk pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Lebih jauh lagi setelah dilihat terkait masalah kualitas ini adalah biaya pendidikan tinggi kita rendah sekali," ucap Lukman.
Lukman menjelaskan, dalam setahun pengeluaran dana pendidikan tinggi di Indonesia hanya Rp 28 juta atau sekitar US$ 2.000. “Sementara India, sekitar US$ 3.000. Kita hanya lebih tinggi dari Filipina yaitu US$ 1.000. Masih jauh dari Malaysia yang kurang lebih US$ 7.000 dan Jepang yaitu US$ 8.000,” tutur Lukman.
Untuk itu, kata Lukman, PTN-BH ini menjadi contoh untuk perguruan tinggi lainnya karena lebih fleksibel dari sisi pengelolaan anggaran. Kemendikbudristek berharap melalui Dana Abadi Perguruan Tinggi ini bisa memicu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya bertransformasi menjadi PTN-BH karena akan memiliki otonomi akademik dan nonakademik.
“Tahun ini, ada 16 PTN-BH, dan kalau tidak ada halangan tahun ini akan ada tambahan lagi lima. Jadi kami berharap dengan adanya Dana Abadi Perguruan Tinggi ini dapat menjadi pemacu dan pemicu untuk menjadikan perguruan tinggi kita berkelas dunia dan PTN lain yang belum menjadi PTN-BH bisa segera mengikuti menjadi PTN-BH,” ujar Lukman.
PTN yang sudah masuk dalam kategori PTN-BH yaitu UI, ITB, IPB, Universitas Diponegoro (Undip), UGM, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Unair, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (USU), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Universitas Andalas (Unand), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Padang (UNP).
Untuk masuk dalam pemeringkatan kelas dunia, kata Lukman, ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Melalui pemberian Dana Abadi Perguruan Tinggi ini, lanjutnya, diharapkan PTN-BH bisa membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan indikator tersebut.
“Kami sudah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, untuk betul-betul indikator apa yang akan dilaksanakan dari Dana Abadi Perguruan Tinggi ini. Sehingga menciptakan ekosistem untuk menunjang perguruan tinggi bisa berdaya saing dan menjadi kelas dunia," jelasnya.
Jadi, tegas Lukman, anggaran tersebut harus akuntabel dan digunakan untuk kegiatan menuju perguruan tinggi kelas dunia. "Seperti kolaborasi riset, seminar dan semuanya yang bisa mendukung tahapan dan hasil akhirnya menuju kelas dunia," imbuhnya.
Senada dengan itu, Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Wisnu Sardjono Soenarso menekankan bahwa PTN-BH secara regulasi mampu mengelola aset finansial secara independen. “Jadi kami berikan dana abadi ini kepada satuan kerja (satker) yang sudah independen, bisa mengelola dan punya kebijakan sendiri,” ujar Wisnu.
Terkait kebijakan pengelolaan dana abadi, Wisnu menyampaikan kebijakannya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing dengan catatan ada 21 aktivitas yang bisa didanai. Beberapa di antaranya adalah untuk bantuan biaya PostDoctoral (pascadoktoral), program riset kerja sama dengan World Class University (WCU), bantuan program pertukaran pelajar, kerja sama pendanaan publikasi, summer course (kursus musim panas), serta membangun international honorary board.
“Ada 21 aktivitas yang disepakati dan didanai. Tentu dari LPDP, yang menjadi perhatian adalah tata kelolannya, karena dana abadi ini berasal dari masyarakat, harusnya digunakan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya penggunaannya, sehingga tidak ada yang salah sasaran dan salah tujuan. Jadinya, dana abadi tidak bermanfaat,” tegas Wisnu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar