Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk BBM hingga listrik pada 2023.
Namun, untuk rincian anggarannya, ia tidak menjelaskan dengan rinci. Sebab, nanti akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022.
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh bapak presiden," ujarnya usai sidang kabinet, Senin (8/8).
Menurutnya, subsidi energi bakal tetap tinggi karena pemerintah berupaya menjaga harga-harga di tanah air tetap stabil di tengah tekanan global.
"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat," jelasnya.
Kata Sri Mulyani, kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi di tengah lonjakan harga pangan dan energi dunia. Selain itu, alokasi subsidi juga untuk memastikan inflasi tak melonjak tajam seperti negara lainnya.
"Oleh karena itu, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi," kata dia.
Meski dana subsidi energi naik, pemerintah memastikan defisit anggaran tahun depan bakal tetap disusun di bawah 3 persen. Ini sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang memperbolehkan defisit anggaran di atas 3 persen hanya sampai 2022, dan pada 2023 harus kembali sesuai UU Keuangan Negara.
"Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus dibawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas prioritas nasional," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar