Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Daerah ikut menyalurkan subsidi bagi nelayan atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dana kantong daerah.
"2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Ini bentuknya bisa bansos," kata Jokowi, Senin (12/9).
Hal serupa juga bisa dilakukan untuk menutup biaya transportasi yang tarifnya ikut terkerek naik akibat kenaikan harga BBM.
Misalnya, Jokowi mencontohkan harga bawang merah naik, distribusinya dari Brebes ke Lampung ditetapkan Rp3 juta, maka pemda bisa ambil alih menutup biaya transportasinya.
"Ini yang ditutup oleh pemda. Sehingga, harga petani di Brebes sama dengan harga di pasar. Kalau semua daerah bisa melakukan, kita bisa menahan inflasi tidak naik," tutur Jokowi.
Begitu pula dengan harga telur yang saat ini sedang naik. Pemda, kata Jokowi, bisa saja membeli dari peternak langsung, kemudian dikirim ke pasar.
"Jadi, biaya transportasi ditanggung oleh pemda, provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan menutup biaya transportasi, sehingga inflasi bisa kita turunkan," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah meluncurkan tiga jenis bansos berupa BLT bagi warga miskin dalam rangka meredam dampak inflasi di tengah kenaikan harga BBM.
Total dana yang disiapkan untuk bansos tersebut mencapai Rp24,17 triliun. Pertama, BLT sebesar Rp600 ribu untuk 20,65 Keluarga Penerima Manfaat selama empat bulan. Total dana bansos yang dikucurkan Rp12,4 triliun.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600 ribu untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. BLT ini diberikan kepada sekitar 14 juta pekerja. Total dana bansos yang digelontorkan untuk BSU, yakni Rp9,6 triliun.
Ketiga, subsidi menggunakan 2 persen dari DAU dan DBH setotal Rp2,17 triliun untuk membantu menutup biaya transportasi, mulai dari ojek online, ojek offline, nelayan, dan lain sebagainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar