Presiden RI Joko Widodo memberi mandat kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil tani rakyat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan sekaligus untuk jaminan kesejahteraan petani.
Menanggapi hal tersebut, Staff Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui permintaan tersebut dan kini BUMN tengah dalam tahap persiapan.
"Oh itu, sudah dibicarakan juga, kita lagi siapin di BUMN, lagi disiapin," ungkap Arya, kepada media, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/09/2022).
"Ya kemarin sih Pak Erick bilang oke dan akan menyiapkan. Lagi menyiapkan. Supaya apa yang memang di minta pak jokowi dikerjakan oleh BUMN khususnya untuk pangan," tambahnya.
Mengenai kapan eksekusinya, Arya tidak menerangkan waktu pastinya. Namun ia menyakini, prosesnya akan cepat mengingat ini adalah permintaan dari Jokowi. "Saya rasa kalau pak Jokowi yang minta kan pasti akan kenceng ya, cepat, tunggu aja," jelas Arya.
Sementara untuk BUMN mana yang akan menjalankan mandat tersebut, Arya menyampaikan, pihaknya belum memutuskan. Yang pasti, perusahaan tersebut ialah yang berhubungan dengan pangan.
Total BUMN di kluster pupuk dan pangan sendiri ada 15 badan usaha, termasuk holding atau perusahaan induk RNI dan Pupuk Indonesia.
"Yang berhubungan dengan pangan. Bisa saja Bulog, bisa saja RNI, kan kita belum tahu. Atau kah keduanya. Nah ini kita belum tau, yang mana yang bakal off takernya," terang Arya.
Sebagai tambahan informasi, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan mengenai arahan dari Jokowi kepada BUMN untuk membeli hasil tani rakyat dengan harga minimal. Zulhas mengusulkan dana awal sebesar Rp 100 triliun sebagai modal BUMN.
"Jadi petani produksi saja, nggak usah mikir lagi jualannya karena harganya dijamin pemerintah dan pemerintah akan membeli itu. Saya usulkan dana awal Rp 100 triliun, ini lagi dibahas," kata Zulhas kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar