Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Mahasiswa Indonesia (PMI), Eko Pratama mendorong agar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Indonesia Maju terus mengupayakan agar Indoensia menjadi poros maritim dunia.
Hal ini disampaikan Eko Pratama sebagai refleksi peringatan Hari Maritim Nasional (HMN) 2022.
“PMI menyampaikan agar pemerintah serius dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Eko dalam keterangannya, Jumat (23/9).
Ia menilai, bahwa kondisi geografis Indonesia yang memiliki 70 persen kawasan perairan menjadi benefit yang baik.
“Negara ini 70 persennya adalah wilayah laut, tentu saja gagasan itu adalah sebuah keniscayaan apabila diterjemahkan serius dengan program-program yang mendukung ke arah sana,” ujarnya.
Kemudian, mantan koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) tersebut menyampaikan, bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia sebenarnya merupakan gagasan yang sempat dibahas saat pilpres 2014 lalu, hanya saja sampai saat ini belum menjadi tumpuan perhatian pemerintah.
Padahal kata Eko, potensi setiap tahun dari dunia maritim yang ada di Indonesia tersebut mencapai kurang lebih Rp1.700 triliun, sementara yang baru dikelola hanya 10 persennya saja, itupun masih produk-produk yang tergolong masih mentah.
“Kita belum mengolahnya menjadi produk jadi. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh dunia maritim di Indonesia yang seyogyanya sangat bisa menaikkan taraf hidup masyarakat persisir,” tandas Eko.
Di sisi lain, Eko juga menyoroti tentang berbagai masalah yang ada di sektor kelautan di tanah air. Berbagai persoalan itu seharusnya sudah menjadi concern pemerintah agar upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud.
“Kita masih melihat masalah-masalah mendasar, contohnya seperti illegal fishing, persoalan penggelapan solar subsidi, lambannya pengembangan sentra pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kita jumpai di masyarakat. Persoalan ini tentu saja sangat menghambat kesejahteraan nelayan kita, jangankan sejahtera, cukup saja belum tentu,” paparnya.
Oleh sebab itu, Eko berharap pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya di dalam sisa masa jabatan yang ada dapat menuntaskan persoalan-persoalan mendasar dalam dunia maritim semacam ini.
“Agar potensi-potensi dunia maritim kita dapat benar-benar dimaksimalkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk pengusaha besar, atau asing,” pungkas Eko
Tidak ada komentar:
Posting Komentar