Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoordinasikan tiga instansi untuk menertibkan aset dalam rangka mewujudkan program Papua Terang.
Ketiga instansi dimaksud adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PT PLN, serta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Ada ATR/BPN untuk mensertifikasi tanah di seluruh Indonesia, PLN yang asetnya harus dipastikan supaya tidak terancam atau terganggu, sementara Papua Barat juga punya mimpi yang sama yaitu program Papua Terang," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Aset PLN dan Program Papua Terang di Manokwari, Kamis (9/6).
Ia menjelaskan aspek legalitas aset tanah PLN harus diperhatikan baik dari segi bisnis maupun yuridis.
Ghufron menyatakan jangan sampai tanah yang sudah dikuasai PLN dan dibangun gardu induk listrik terjadi sengketa di masa mendatang.
"Hal ini merugikan PLN dan menghambat Program Papua Terang," ucapnya.
KPK, lanjut Ghufron, berharap ketiga instansi terkait saling terbuka membicarakan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bersama untuk menyukseskan program Papua Terang.
Ia mengatakan ketiga instansi mesti bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar, memenuhi prosedur adat, dan memenuhi prosedur administrasi.
Direktur Bisnis Pengembangan Regional Maluku-Papua PT PLN Adi Priyanto menjelaskan Papua Terang merupakan upaya PLN mendukung program pemerintah untuk percepatan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dan Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen secara nasional. Khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Program ini dilaksanakan untuk memberikan aliran listrik ke 433 desa di Papua dan Papua Barat sesuai dengan Data Desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019. Program Papua Terang dilaksanakan melalui berbagai skema sesuai dengan kondisi daerah yang akan dilistriki.
Di antaranya perluasan jaringan distribusi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) hybrid, pembangunan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Saat ini masih terdapat tujuh ibu kota kabupaten di Provinsi Papua yang belum teraliri listrik. Sekarang sedang dilakukan proses pengambilalihan pengoperasian sistem kelistrikan oleh PLN," tutur Adi.
Adi berharap dukungan pemerintah dan pihak terkait dalam hal penyediaan lahan untuk program listrik desa, berperan serta dalam pengelolaan SPEL dan APDAL, bantuan biaya penyambungan baru untuk masyarakat yang tidak mampu, dan dukungan jaminan keamanan.
"Kami mengharapkan komunikasi aktif untuk bisa menyelesaikan target-target khususnya untuk Papua dan Papua Barat mencapai rasio elektrifikasi maksimal," tandasnya.
Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan mengapresiasi program Papua Terang. Ia berharap seluruh desa di Papua dan Papua Barat dapat dialiri listrik.
Menurut dia, listrik merupakan poin penting dalam kehidupan karena dapat memudahkan segala urusan. Mulai dari pembangunan, pariwisata, pelaku usaha atau bisnis, hingga akses pendidikan anak-anak.
"Kami mengharapkan PLN terus melistriki desa-desa hingga seluruh desa di Papua dan Papua Barat sampai 100 persen," kata Nataniel.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar