Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Sehari sebelumnya, di hadapan para ekonom, Jokowi mengatakan, tak masalah jika RI harus kalah di WTO karena kebijakan larangan ekspor nikel.
Tercatat, bukan sekali dua kali Jokowi melakukan kebijakan yang seolah 'uji nyali'. Dan, kebijakan tersebut harus diakui kerap membawa keuntungan bagi Indonesia.
Bahkan, Jokowi optimistis, Indonesia bisa membalik keadaan tahun ini. Dengan mencetak surplus perdagangan atas China, setelah selama ini RI harus tunduk dan mengalami defisit akibat gempuran ekonomi Negeri Tirai Bambu itu.
Indonesia Kuasai 51,23% Saham Freeport
Berawal dari tahun 2014, Jokowi kembali mendorong upaya divestasi saham Freeport. Selama 3,5 tahun, tim yang dibentuk presiden aktif negosiasi ke Freeport McMoran untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.
Akhirnya, perjuangan separuh abad ini mulai berbuah. Mulai 12 Juli 2018, pintu kembalinya RI berkuasa di Freeport terbuka saat PT Inalum (Persero), mewakili RI, meneken Head of Agreement dengan Freeport McMoran, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia.
Per akhir tahun 2018, Indonesia secara resmi menguasai 51,23% saham Freeport. Ini menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia setelah 51 tahun tambang emas terbesar di Papua itu dikendalikan oleh asing.
"Pada akhir tahun 2018 ini, Insya Allah, Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia, melalui holding industri pertambangan kita, PT Inalum (Persero)," tulis Jokowi, Jumat (28/9/2018).
Pemerintah daerah Papua sendiri akan memperoleh 10% dari 100 persen saham Freeport Indonesia.
Tak berhenti di situ. Jokowi kembali menorehkan sejarah dengan menjadi Presiden RI yang pertama mengintip isi perut tambang emas terbesar di Indonesia itu.
Tak Takut WTO Bikin RI Raup Untung
Indonesia tengah menghadapai gugatan keroyokan dari Uni Eropa dan sejumlah negara lain di WTO. Menyusul kebijakan Jokowi melarang ekspor nikel.
Namun, Jokowi bergeming. Bahkan, Jokowi sepertinya sudah tak kaget jika kemudian Indonesia kalah dalam gugatan itu.
"Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan keliatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang," kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Sikap Jokowi itu bukan tak beralasan.
kowi, Indonesia bisa menikmati nilai tambah yang tak sedikit dari ekspor produk turunan nikel.
Larangan Penempatan PMI ke Malaysia
Jumat, 1 April 2022, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kedua Kepala Negara menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. MoU itu ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri SDM Malaysia M Sarafanan.
"MoU akan mengatur penggunaan one channel system bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik," ujar Jokowi dalam keterangan pers saat itu.
Hanya saja, pemerintah kemudian menemukan bukti Malaysia melanggar kesepakatan tersebut. Bahwa Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO) yang menyebabkan Pemerintah Indonesia tidak akan dapat memantau besaran gaji, lokasi penempatan, serta kondisi PMI yang bekerja di sana.
Akibatnya, pemerintahan Jokowi menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia mulai Juli 2022. Baru per 1 Agustus 2022, Pemerintah RI kembali membuka jalur pengiriman PMI ke Malaysia.
Rebut Kuasa Pengelolaan Langit Natuna
Kamis, 8 September 2022, Jokowi mengumumkan, Indonesia resmi menguasai pengelolaan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) untuk kepulauan Riau dan Natuna. Setelah selama 76 tahun, pengelolaan wilayah udara ini dikuasai Singapura.
Jokowi pun telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengesahan perjanjian FIR dengan Singapura.
"Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI," kata Jokowi dikutip Jumat (9/9/2022).
Pernyataan Presiden Jokowi soal Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region, 7 September 2022 (Tangkpan Layar Sekretariat Presiden)Foto: Pernyataan Presiden Jokowi soal Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region, 7 September 2022 (Tangkpan Layar Sekretariat Presiden)
Pernyataan Presiden Jokowi soal Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region, 7 September 2022 (Tangkpan Layar Sekretariat Presiden)
Dengan kesepakatan ini, maka luasan pengelolaan wilayah Indonesia akan bertambah menjadi 249.575 kilometer.
Dan, setiap penerbangan dari Natuna dan Kepulauan Riau tidak lagi harus melapor ke Singapura seperti yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar