Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perubahan ekonomi global terasa sangat sangat cepat dari yang mudah diprediksi menjadi sulit dan penuh ketidakpastian. Melihat krisis ekonomi di Argentina, Indonesia seharusnya bersyukur.
"Dengan situasi saat ini, negara manapun dapat terlempar keluar jalur dengan sangat mudah apabila tidak hati-hati dan waspada, baik dalam pengelolaan moneter maupun fiskal," kata Jokowi saat menbhuka Investor Daily Summit (IDS) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Selasa (11/10/2022).
Kendati demikian, Presiden Jokowi meyakini bahwa di tengah ketidakpastian global, masyarakat Indonesia harus tetap optimistis. Jokowi mengungkapkan, sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih berada pada posisi yang dapat dikendalikan. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena hubungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan beriringan.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, yaitu 5,44%. Inflasi juga masih terkendali. Setelah kenaikan BBM, (inflasi) kita masih di bawah 6% yaitu 5,9%. Hal ini harus kita syukuri. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5%," kata Presiden Jokowi.
Pernyataan ini pun sesuai dengan topik yang diusung oleh IDS 2022 yaitu Optimism in Uncertainty atau Optimisme dalam Ketidakpastian.
Menurut Presiden, salah satu cara yang dapat dilakukan guna mendukung stabilitas perekonomian melalui kolaborasi UKM, pengusaha menengah, dan pengusaha besar. "(Kolaborasi) ini penting sekali. Selalu saya ulang bahwa kita harus bekerja sama, harus kompak. Jika kita kompak, masalah ini akan cepat terselesaikan," sambungnya.
Selain itu, ia menekankan peningkatan investasi pada produk lokal. Salah satu contohnya adalah deposit 662 juta ton aspal Buton yang berpotensi menguntungkan apabila dikelola dengan benar.
"Ini kesempatan untuk investasi. Mari segera bangun industri aspal di Buton. Pasarnya ada di dalam negeri dan sebagian bisa diekspor. Berdasarkan informasi terakhir, kebutuhan aspal kita per tahun hanya 5 juta ton. Jika 5 juta ton per tahun, artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola aspal," ungkap Presiden Jokowi.
Selain itu, lanjut Kepala Negara, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi yang besar.
"Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp 502,6 triliun," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan, inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum dan belanja tidak terduga.
"Caranya misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah pemda bisa beli langsung di Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung biayanya juga biaya yang sangat murah," jelas Presiden Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar