KH Abdul Ghoffar Rozien masih mengingat betul peristiwa bersejarah 22 April 2015. Pada Rabu itu, bertempat di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat tengah dibahas agenda penting. Tema utama yang diusung adalah pembahasan kapan pastinya Hari Santri ditetapkan.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam hadir mengirimkan perwakilannya pada pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya, Al Irsyad, DDI, Persis, Muhammadiyah (Sekretaris Umum Abdul Mu’ti), MUI (Ketua Umum KH Ma’ruf Amin), PBNU (Ketua Umum Said Aqil). Selain ormas, ada juga sejarawan dan pakar Islam, seperti Azyumardi Azra.
Gus Rozien, sapaan akrab KH Abdul Ghoffar Rozien, menceritakan, beragam pemikiran muncul dalam pertemuan tersebut. Seperti, Hari Santri akan melahirkan eksklusifisme. Sebab, bukan tidak mungkin kelompok lain di luar santri akan menuntut hal serupa.
Dari serangkaian pemikiran itu, sampailah pada 22 Oktober diusulkan menjadi Hari Santri. Pada tahap ini, ia mengaku, masih ada yang tidak setuju Hari Santri jatuh pada 22 Oktober. Namun, akhirnya mayoritas yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat Hari Santri ditetapkan pada 22 Oktober.
“Tetapi dari 13 ormas yang hadir itu, 12 di antaranya menandatangani usulan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Semua sepakat kecuali satu. Kecuali satu yang kemudian tidak menandatangani usulan itu. Semuanya sepakat,” kata Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) ini kepada CNNIndonesia.com, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (5/10).
Salah satu ormas yang tidak menandatangi kesepakatan itu adalah Muhammadiyah. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut setuju penatapan 22 Oktober sebagai Hari Santri.
“Eh begitu sudah dekat mau dideklarasikan, Din Syamsuddin tidak setuju. Kirim surat ke Presiden Jokowi,” katanya kepada CNNINdonesia.com, Jumat ((6/10).
Alasan penolakan Muhammadiyah, ia mengungkapkan, di saat-saat Indonesia membutuhkan persatuan, akan terjadi polarisasi jika nantinya ada Hari Santri. Akan ada santri dan nonsantri sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Saya jawab, pertama, yang namanya santri di sini bukan hanya alumni pesantren atau jiwanya santri, tapi beragama Islam, berakhlak, hormat sama kiai. Saya contoh ke pak Nuh (Muhammad Nuh, mantan Mendikbud era SBY). Prof Nuh itu bukan (keluaran Pondok Pesantren) Lirboyo, bukan Jombang, alumninya, SD, SMP, SMA, ITS, (lulusan) Perancis, sudah, tapi santri itu. Itu bukan (keluaran) pesantren, tapi jiwanya santri. Hormat pada kiai, hormat pada ulama. Jadi tidak benar kalau memaknai hari santri itu hanya miliknya santri, miliknya alumni pesantren,” katanya menjelaskan.
Said Aqil menjelaskan, dengan ditetapkannya Hari Santri tidak akan membentuk polarisasi di masyarakat. Tidak juga berpotensi memecah persatuan. Sebab, banyak hari nasional yang dimungkinan menimbulkan gejolak ternyata tidak.
“Sama waktu Pak Jokowi meresmikan Masjid KH Hasyim Asy’ari, di Daan Mogot (Jakarta Barat), Din kirim surat juga. Minta ditunda peresmian Masjid KH Hasyim Asy’ari. Alhamdulillah Pak Jokowi menerima usul saya menetapkan ada hari santri, hari di mana peran santri dan kiai, sangat menonjol dalam perjalanan bangsa ini,” ujarnya.
KH Said Aqil Siradj mengatakan, dengan ditetapkannya Hari Santri tidak akan membentuk polarisasi di masyarakat. (CNNIndonesia.com/Adhi Wicaksono)
Pertemuan yang dihelat dua hari itu, merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan Hari Santri diperingati pada 1 Muharram atau Tahun Baru Islam.
Usulan tersebut tidak disetujui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Akhirnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015, Presiden Jokowi menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri.
"Mereka (para menteri terkait) memberikan dukungan terhadap rencana penetapan Hari Santri pada 22 Oktober dan pada tanggal tersebut bukan hari libur nasional," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa (13/10/2015).
Saiq Aqil menambahkan, usulan Hari Santri belum ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Usulan tersebut baru lahir pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebab, saat kampanye Pilpres 2014 Jokowi sempat menjanjikan hal tersebut.
“Karena Pak Jokowi melemparkan dulu maka kita sambut. Hanya belum jadi hari libur, belum. Tidak apa-apa. Tidak harus libur lah,” ucapnya.
Ia mengaku, awalnya PBNU belum berkeinginan Hari Santri menjadi hari libur layaknya hari libur nasional. Walaupun wacana tersebut sudah dibicarakan di internal.
“Ya di internal sudah. Memeriahkannya enggak tersentuh dengan kerja. Ini kan memeriahkannya jadi tersendat,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar