Provinsi DKI Jakarta akhirnya memiliki Gubernur baru bernama Heru Budi Hartono (HBH). Heru akan menggantikan gubernur terdahulu yaitu Anies Baswedan hingga pemilihan atau pemilu pada 2024 mendatang.
Sayangnya, pengangkatan Heru yang langsung ditunjuk oleh Presiden Jokowi ini menimbulkan beberapa pertanyaan.
Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi harus memilih Heru dibandingkan dengan calon PJ Gubernur lainnya.
Diketahui, Heru Budi Hartono sebelumnya sempat menjabat sekretaris kepresidenan. Ia juga pernah menjabat walikota Jakarta Utara di masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur Jakarta.
Heru Budi Hartono (HBH) setelah melewati beberapa tahapan akhirnya dilantik hari ini untuk menggantikan gubernur hasil Pilkada Jakarta 2017 Anies Baswedan. HBH sendiri akan memimpin DKI Jakarta sampai pilkada serentak tahun 2024.
“Beberapa koalisi masyarakat sipil dengan terang terangan menolak penunjukan HBH sebagai penjabat gubernur DKI. Bukan tanpa alasan koalisi masyarakat sipil ini menolak HBH,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/22).
Selama menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara dan Kepala BPKAD provinsi DKI Jakarta di masa gubernur Ahok, nama HBH kata Achmad sering disebut di beberapa perkara korupsi.
“Mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK,” kata dia.
Ia juga menyimpulkan bahwa menjadi janggal rasanya jika pengganti Anies Baswedan adalah justru orang yang memiliki track record sebagai birokrat tetapi memiliki banyak catatan yang buruk, seperti kasus-kasus korupsi.
“Maka masyarakat DKI Jakarta mesti proaktif mengawasi jalannya pemerintahan di DKI ini,” katanya.
Namun apa pun kondisinya Heru Budi Hartono sudah resmi dipilih presiden Jokowi untuk memimpin DKI Jakarta.
“Selamat datang Penjabat Gubernur pilihan Presiden dan selamat tinggal gubernur pilihan rakyat,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar