Institut riset dan konsultan sosial, ekonomi dan politik nasional, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) telah menyelenggarakan survei nasional yang bertajuk ‘Refleksi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Menjelang Pemilu 2024’ dari 18-26 Desember 2022.
Dalam hal ini survei dilakukan dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling (MRS), wawancara langsung terhadap 1220 responden dari 38 persen di Indonesia.
Adapun Margin of Error (MoE) 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen selama proses survei berlangsung.
Berdasarkan hasil survei tersebut ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen.
“Hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan Sembako sepanjang tahun 2022,” ucap Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, Kamis 29 Desember 2022.
Kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah ini mencapai 64 persen walaupun ada 26 persen yang tidak puas atas kebijakan tersebut, serta 4 persen yang tidak ingin menjawab atau tidak tahu mengenai hal ini.
Sehingga mayoritas masyarakat menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga tingkat kesejahteraan tahun 2023.
Ada 61 persen yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2023, sedangkan yang kurang setuju ada 30 persen, yang ragu-ragu 1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 2 persen.
Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lain cukup tinggi.
“Terpotret bahwa dari adanya 56 persen yang mengaku puas terhadap kebijakan Pemerintah soal ini,” kata Herry Mendrofa.
Di sisi lain ada 42 persen yang tidak puas atas perlakuan Pemerintah terhadap kehidupan beragama dan toleransi, serta Solidaritas sosial lainnya, Hanya 2 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.
Selain itu masyarakat memberikan penilaian terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Hasilnya, menempatkan Ganjar Pranowo sebagai figur atau tokoh yang mumpuni dalam bidang ini dengan meraih 31,72 persen, disusul oleh Anies Baswedan yang meraup 30,08 persen,” tutur Herry.
Lalu ada nama Tri Rismaharini yang dipilih oleh 9,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 7,13 persen, Airlangga Hartarto 6,15 persen, Erick Thorir sebesar 5,16 persen, Prabowo Subianto 5,08 persen.
Kemudian ada nama Andika Perkasa 0,9 persen, Hary Tanoesoedibjo 0,74 persen, Puan Maharani 0,41 persen, Muhaimin Iskandar 0,41 persen, La Nyala 0,33 persen, Zulkifli Hasan 0,25 persen, Ahmad Heryawan 0,25 persen, Anies Matta 0,08 persen, nama lain 0,9 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu 1,31 persen.
“Sementara untuk Partai Politik (Parpol) yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yakni PDI Perjuangan yang meraih 23,36 persen, lalu disusul oleh Partai Golkar yang mendapatkan 18,28 persen, dan Partai Demokrat 17,13 persen,” ujar Herry.
Kemudian Partai Gerindra sebesar 10,08 persen, PKB 8,28 persen, Partai Nasdem 7,3 persen, PKS 5,98 persen, Perindo 4,34 persen, PAN 1,72 persen.
Lalu PPP hanya mendapat 1,07 persen, PSI 0,41 persen, Partai Hanura 0,25 persen, Partai Buruh 0,16 persen, PBB 0,16 persen, Partai Gelora 0,08 persen, sedangkan publik tidak memberikan pilihan pada Partai Garuda dan PKN. Praktis, 1,39 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar