INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI ERA JOKOWI VS ERA SBY

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan Hari Anti-korupsi Sedunia 2021 di Gedung  Juang Komisi Pemberantasan Korupsi,  Jakarta Selatan, pada Kamis (9/12/2021).

Kehadiran Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang, disambut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Acara diawali mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan laporan Ketua KPK Firli Bahuri, dan selanjutnya amanat Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dalam amanatnya menyatakan bahwa  korupsi merupakan extra ordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa sehingga harus ditangani secara extra ordinary pula.

“Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya termasuk luar biasa.  Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi. Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus perkara korupsi, seperti yang sudah disampaikan Ketua KPK,” katanya.

Disebutkan, beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius, di antaranya Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam kasus Jiwasraya misalnya, kata Presiden Jokowi, para terpidana telah dieksekusi oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai Rp 18 triliun dirampas untuk negara.

Dalam kasus Asabri, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

Dalam penuntasan kasus BLBI. Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Dan, mengupayakan tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI.

“Namun aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai hal ini,” katanya.

Disebutkan, berdasarkan hasil sebuah survei nasional pada bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan  kedua sebagai permasalahan yang harus diselesaikan.

Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan masyarakat, mencapai 37,3%. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2%, dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6%.

“Dan, apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan,  tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok,” jelas Presiden Jokowi.