Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang tahun ini melakukan satu kali reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju. Pada Rabu (15/06/2022), Jokowi resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Zulkifli menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi sedangkan Hadi menggantikan Sofyan Djalil.
Seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jokowi mengungkapkan penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.
"Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan," kata Jokowi mengungkapkan alasannya menunjuk Zulkifli Hasan jadi mendag.
Kepala negara pun menekankan salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.
"Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga," ujarnya.
Sementara itu, terkait penunjukan Hadi sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Jokowi meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia. Selain itu, Jokowi menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan.
"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu," pungkasnya.
Selain dua menteri, Jokowi juga melantik Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet oleh Jokowi sudah melalui pertimbangan matang.
"Reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/06/2022).
"Presiden sudah sangat tahu siapa yang beliau butuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu Presiden, terutama tugasnya ya membantu beliau, memberikan pandangan kalau memang ada yang beliau akan putuskan," lanjutnya.
Tak hanya figur yang akan menjadi anggota kabinet, Pramono menyampaikan bahwa pemilihan waktu reshuffle juga telah dipertimbangkan secara matang.
"Memang momentumnya dihitung paling pas ya saat ini," katanya.
Pramono pun berharap kehadiran lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari dua menteri dan tiga wakil menteri ini dapat memperkuat kabinet yang ada. Penyegaran kabinet juga diharapkan dapat membuat kerja kabinet menjadi lebih lincah termasuk dalam menghadapi tantangan global seperti persoalan pangan dan inflasi.
"Sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah dua periode, yang sudah delapan tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi. Sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," pungkasnya.
Azwar Anas jadi Menteri PAN & RB
Pada tahun ini pula, Jokowi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/09/2022). Azwar Anas menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022.
Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
"Mengangkat Sdr. Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024," bunyi petikan Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2022 tersebut.
Usai pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah oleh pejabat yang akan dilantik.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.
Sebelum dilantik menjadi Menteri PAN & RB, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022. Azwar Anas juga pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yaitu pada periode 2010-2015 dan periode 2016-2021.
Selain itu, pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini juga tercatat pernah menjadi anggota MPR dan DPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar