Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari situasi perekonomian global tahun depan amat gelap. Maka dari itu sederet kebijakan dirancang agar Indonesia mampu menahan tekanan tersebut.
"Strategi besar dalam merespons ekonomi global digambarkan APBN 2023, menempatkan instrumen stabilitas mengendalikan inflasi. Meskipun Gubernur Bupati Walikota di bawah juga melakukan secara rill terhadap sumbernya distribusi pasokan yang ada di daerah masing masing," ungkap Jokowi saat penyerahan DIPA di Istana Negara, Kamis (1/11/2022)
APBN, lanjut Jokowi harus menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan akan tekanan dan berujung pada dorongan terhadap pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan," tegasnya.
Pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua akselerasi sistem perlindungan sosial.
"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dari registrasi sosial ekonomi," jelas Jokowi.
Ketiga, kata Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Kelima adalah revitaslisasi industri melalui hilirisasi dan keenam pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian lembaga dan pemda, mengendalikan detil belanja yang ada," pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar