Lembaga Survei Charta Politika merilis hasil survei terkait pandangan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasilnya, 47,5% responden menganggap pemerintahan Jokowi lebih baik dibanding pada era SBY.
Survei tersebut dilaksanakan pada 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sampel dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
"Kalau kita lihat 47,5% menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4% menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Kamis (22/12/2022).
Sementara itu, sebanyak 12,2% menjawab tidak tahu. Yunarto mengaku pertanyaan dengan membandingkan ini memang tidak seimbang, mengingat pemerintahan Jokowi masih berjalan saat ini.
"Nah terakhir dari sisi evaluasi, ini kita coba tanyakan, sensitif saya tahu dan sebetulnya tidak bisa apple to apple ya, karena kecenderungannya sekarang ada pemerintahan yang masih berjalan dan ada pemerintahan yang sudah tidak berjalan," ujarnya.
"Dan kalau kita lihat memang lebih banyak responden yang menyatakan dengan pertanyaan seperti ini perbandingan, terutama dikaitkan dengan bagaimana kemampuan pemerintah mengelola krisis," lanjut Yunarto.
Yunarto menilai pemerintahan Jokowi ataupun SBY sama-sama pernah mengalami tantangan ekonomi yang diakibatkan dari krisis yang ada. Krisis tersebut tentu berbeda di antara kedua pemerintahan tersebut.
"Dulu Pak SBY mengalami situasi tidak sebesar Pak Jokowi situasi eksternalnya ada gangguan terkait dengan berakhirnya booming komoditi yang selama pemerintahan SBY itu menjadi kontributor terbesar dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kenaikan harga batubara, minyak sawit, dan karet dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita agak guncang setelah booming commodity-nya selesai," ujarnya.
"Sementara pemerintahan Pak Jokowi menghadapi situasi pandemi dan geopolitik perang di Ukraina dan Rusia yang berpengaruh terhadap pangan dan energi terutama," lanjutnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar