.jpg)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pernah berkomentar tentang penghapusan tenaga honorer yang disebut akan terlaksana pada tahun 2023.
Ganjar Pranowo menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng jika pemerintah pusat benar-benar memutuskan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah.
Hal ini disampaikan Gubernur Jateng pada akhir tahun 2022 lalu usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan 1 tahun 2022-2023.
Sebelumnya, Ganjar menyampaikan pandangannya tentang aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PANRB.
Menurutnya, penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah dinilai tergesa-gesa sebab berdasarkan fakta di lapangan, tenaga kontrak sangat dibutuhkan.
“Maka saran saya (aturan penghapusan honorer) di-review dulu,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada, dalam artian akan ada penambahan beban kerja.
Selain itu, menurut Ganjar, peralihan pemanfaatan teknologi juga tidak bisa dilakukan secepat membalik telapak tangan.
Jika kebijakan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan, kata Ganjar, pemerintah harus menyiapkan SDM yang multitalenta. Tetapi, hal ini juga tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” tuturnya.
Sementara itu, pimpinan rombongan kunjungan kerja dari Komisi IX DPR RI, Tuti Nusandari Roosdiono menilai ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jateng yang bisa ditiru.
Ia mengapresiasi saran-saran dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai bertukar pikiran mengenai persoalan tenaga honorer.
“Jadi kita terus akan sharing-lah, masukan apa yang terbaik, dan Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua, jadi insyaallah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” katanya.
Sementara itu, di sisi lain, pemerintah melalui MenpanRB Abdullah Azwar Anas baru saja mengadakan rapat koordinasi mendetailkan penataan tenaga non ASN bersama asosiasi Pemda dan BKN.
Usai agenda tersebut, MenpanRB menuturkan pihaknya bersama para peserta rakor telah mendetailkan alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia.
Beberapa opsi yang didapat dalam rapat yang dilaksanakan pada 18 Januari 2023 ini nantinya akan dibahas dengan parlemen.
MenpanRB menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk mencari alternatif terbaik tanpa melupakan aspek kemanusiaan dan pengabdian tenaga honorer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar