Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa soal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Soal kapan akan dilakukan, PDIP menyerahkan hal tersebut kepada presiden.
"Kalau reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto menjawab wartawan usai acara Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) yang diselenggarakan PDIP di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Dia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama, lantaran terkait masa depan seseorang.
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga mempunya preferensi dalam mengambil kebijakan, yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45. Sehingga itu preferensi, biasa dipilih para pemimpin,” ujar Hasto.
“Jadi ya kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak (pada Rabu Pon, red), kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar