Jokowi semakin keras melawan Uni Eropa (UE) atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Presiden Jokowi siap melakukan banding atas kekalahan gugatan tersebut.
Untuk melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO atas pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Presiden Jokowi menunjuk perempuan yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding.
"Saya sampaikan kepada bu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) untuk jangan mundur," ungkap Presiden Jokowi dalam Acara HUT PDIP ke-50, Selasa (10/1/2023).
"Kalau banding nanti kalah saya gak tau ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itu lah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalo kita ekspornya kirimnya bahan mentah sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang,' tandas Jokowi
Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak tiga tahun lalu sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.
Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi Rp360-an triliun pada tahun-tahun 2021.
"Ini baru nikel, bauksit kemarin kita umumkan di Desember setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri. Saya gak tahu lompatannya tapi kurang lebih Rp20 menjadi Rp60 - Rp70 triliun," tandas Jokowi.
Presiden Jokowi mengisahkan, dalam kesempatannya di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun.
"Negara manapun tidak boleh mendikte dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini terus saya ulang ulang, karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya, tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara," tandas Presiden Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar