Joko Widodo kini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, RPJPN ini nantinya akan menjadi dokumen yang merevisi Visi Indonesia Maju 2045. Supaya isinya dapat berkelanjutan dan harus terus diimplementasikan oleh pemimpin negara berikutnya, maka akan dikukuhkan dalam bentuk undang-undang.
"Karena dengan undang-undang yang ditetapkan menjadi acuan bagi capres dan cawapres terpilih nanti," kata Amalia dalam acara Inisiasi Bersama Visi Indonesia 2045 di kantornya, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Ia menargetkan, rancangan awal RPJPN ini akan selesai pada Maret 2023. Setelah itu akan digelar konsultasi publik untuk menjaring masukkan dari masyarakat luas, khususnya kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Barulah pada September 2023 bisa disahkan menjadi UU.
"Dengan demikian kita kawal bersama penyusunan ini dan kami akan koordinasi terus dengan berbagai pihak dan tentunya kami ingin tegaskan Visi Indonesia 2045 bukan hanya milik Bappenas, Pemerintah, tapi ini milik seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Dalam RPJPN ini, pemerintah kata Amalia akan mengubah strategi Indonesia supaya bisa menjadi negara maju pada 2045 dari yang mendorong reformasi ekonomi menjadi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola negara. Salah satu transformasi utamanya adalah mendorong produktivitas masyarakatnya.
Dengan transformasi ini, struktur ekonomi ditargetkan akan didominasi oleh sektor manufaktur yang porsinya menjadi 26,3% pada 2044 dari posisi 2021 hanya sebesar 19,3%. Sedangkan sektor pertanian akan menyusut porsinya dari yang sebesar 13,3% menjadi hanya sebesar 7%.
"Salah satu upaya transformasi ekonomi kita adalah meningkatkan produktivitas sehingga kita perlu geser struktur ekonomi kita ke arah yang lebih produktif dan kompleks, sehingga kita ekonomi kita tumbuh rata-rata 6% dan tidak boleh diiringi peningkatan emisi gas rumah kaca serta ketimpangan," ujar Amalia.
Dengan kebijakan transformasi ekonomi dan ditambah nantinya fokus pengentasan kemiskinan Bappenas menargetkan angka kemiskinan akan turun menjadi sebesar 0,68% dari total penduduk atau setara 2,25 juta jiwa pada 2045. Sedangkan pada 2022 angka kemiskinan sebesar 26,36 juta jiwa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar