Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak hanya membuat resah pekerja non ASN yang sampai saat ini belum jelas statusnya.
Tapi, pemerintah daerah juga resah dan prihatin dengan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
Salah satunya dialami oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah.
Ganjar merasa prihatin kalau tenaga honorer dihapus karena akan berdampak langsung kepada Provinsi Jawa Tengah.
Ganjar mempunyai pendapat tentang penghapusan tenaga honorer yang dinilai akan membuat daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kekurangan pegawai di setiap instansi daerah.
Maka dari itu Ganjar sangat serius terkait kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer tersebut.
Di Jawa Tengah sendiri, Ganjar menyebut sektor pendidikan akan sangat terdampak kalau tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah.
Bukan tanpa alasan, Ganjar menyebut kalau selama ini bidang pendidikan di Jawa Tengah banyak skeali mengandalkan guru honorer karena jumlah guru ASN yang masih sangat sedikit.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Ganjar sendiri memberikan pendapat kalau selama ini negara belum mampu memberikan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di pemerintah daerah.
Karena masalah inilah pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer untuk menjadi pegawai sebagai solusi dari kekurangan dan menyiasati masalah yang ada.
Ganjar memberikan saran untuk mengangkat tenaga honorer tapi pemerintah daerah yang akan membayar gajinya jadi tidak dibebanan kepada pemerintah pusat.
"Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar Pranowo.
Ganjar juga memberikan usul kalau negara harus bisa memberikan inovasi terhadap kekurangan pegawai yang dihadapi oleh banyak instansi pemerintah daerah.
Ganjar juga mengusulkan agar format tenaga honorer diganti saja menjadi kontrak kalau memang tidak diperbolehkan lagi oleh pusat untuk mempekerjakan tenaga honorer.
"Maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” kata Ganjar.
Ganjar juga menyebut masih banyak inovasi lain yang bisa dilakukan pemerintah soal masalah kekurangan pegawai ini. Semua inovasi tersebut harus dipikirkan dan dilakukan agar pelayanan publik jangan sampai menjadi terganggu.
Ganjar berpesan kalau pemerintah masih belum sanggup memberikan jaminan bagi daerah yang kekurangan pegawai maka tenaga kontrak sangat diperlukan.
Hanya perlu mendefinisikan formatnya seperti apa, apa harian lepas atau menggunakan konsep honorer.
"Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar