Presiden Joko Widodo dinilai ingin menghormati Partai Demokrat dengan menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai figur yang berpeluang menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, pernyataan Jokowi itu tak mengandung dukungan politik tertentu.
"Saya melihatnya untuk menghormati, untuk menyenangkan AHY yang hadir di acara Harlah PPP," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (20/2/2023).
Tak hanya ke AHY saja, menurut Ujang, Jokowi tampak hendak menyenangkan seluruh pihak yang hadir di acara Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-50, Jumat (17/2/2023) kemarin. Buktinya, presiden menyapa sejumlah tokoh di acara itu dan menyebut potensi mereka sebagai capres-cawapres, mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Justru, jika Jokowi tak turut menyebut nama AHY, etika politik presiden bakal jadi perdebatan.
"Saya melihat, ini hanya ingin menyenangkan, ingin sama-sama menghormati semua kandidat capres-cawapres yang ada tersebut sehingga disebutkan semuanya, entah mereka yang ada di koalisi pemerintahan maupun di pihak oposisi seperti AHY," ucap Ujang.
Lebih lanjut, Ujang berpandangan, pernyataan Jokowi soal sosok yang berpotensi jadi capres-cawapres itu hanya sekadar endorsement atau dukungan basa-basi biasa. Pernyataan presiden tersebut dinilai tidak mencerminkan preferensi politik Jokowi untuk Pemilu 2024.
"Saya melihat ini memang endorsement, tapi dalam konteks endorse-nya basa-basi yang semua orang bisa disebut, semua capres disebut. Artinya ini bukan dukungan murni, kalau dukungan murni itu satu capres dan cawapres," kata Ujang.
Ujang pun berpendapat, pernyataan Jokowi itu tak akan berpengaruh terhadap elektabilitas para tokoh yang disebut. Kecil kemungkinan basis massa Jokowi memberikan dukungan mereka untuk tokoh yang disebut presiden berpotensi jadi capres-cawapres, namun secara beramai-ramai.
"Berbeda seandainya Jokowi meng-endorse satu nama atau satu capres dan cawapres, itu baru punya kekuatan, baru punya roh, punya dorongan, daya dongkrak dan pergerakan untuk bisa mempengaruhi dukungan publik," tutur Ujang.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah nama disebut-sebut Presiden Jokowi sebagai kandidat potensial capres dan cawapres Pemilu 2024. Nama-nama itu terdiri dari beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang hadir dalam acara Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-50, Jumat (17/2/2023). Dalam acara tersebut, mulanya Jokowi bertanya ke hadirin mengenai sosok capres dan cawapres yang hendak diusung PPP pada Pemilu 2024.
"Saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua lho. Ini hadir semua calon-calon presiden dan wakil presiden," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat.
Presiden lantas menyebutkan sejumlah tokoh. Ada sosok yang berulang kali disinggung Jokowi seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ada pula nama yang baru pertama disebut yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Baca juga: Respons AHY Usai Disebut Jokowi Jadi Capres-Cawapres 2024 Terkait ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, hal itu merupakan endorsement politik presiden. Menurut Hasto, Jokowi selalu memantau "ekspektasi rakyat" terhadap calon-calon pemimpin nasional yang dipersepsikan positif oleh masyarakat.
"Dan itu bagian dari endorsement yang selalu Pak Presiden lakukan ketika menghadiri HUT Partai, sehingga menunjukkan kapasitas Beliau sebagai pemimpin nasional," kata Hasto ditemui wartawan di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).
Namun, meski Jokowi merupakan bagian dari PDI-P, Hasto menegaskan bahwa calon presiden yang akan diusung partainya adalah kader mereka sendiri. Hingga kini PDI-P belum buka suara ihwal capres cawapres Pemilu 2024. Hasto menegaskan, hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Kami secara rutin melakukan dialog, khususnya antara ibu Megawati Soekarnoputri dengan Bapak Presiden. Dalam dialog itulah dibahas hal-hal yang khusus terkait calon pemimpin nasional ke depan," ujar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar