Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menepis kekhawatiran Yusril Ihza Mahendra soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal dituduh anti-Islam buntut larangan buka bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah. Yaqut menegaskan Jokowi selalu perhatian kepada umat Islam.
"Oh nggak dong, masa buka bersama, nggak lah, presiden sangat concern terhadap Islam, nggak ada. Presiden itu sangat perhatian dengan umat Islam," kata Yaqut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Yaqut mengatakan arahan Jokowi itu bukan merupakan sebuah larangan buka puasa bersama. Dia menyatakan siap patuh terhadap arahan Jokowi.
"Itu bukan larangan tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi situasi kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti," ujar Yaqut.
Sebelumnya, Yusril menyarankan Jokowi tidak melarang kegiatan buka bersama selama Ramadan 1444 H, termasuk di lingkungan instansi pemerintah. Yusril menilai larangan yang disampaikan dapat dijadikan bahan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti-Islam," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3).
Arahan Jokowi agar pejabat dan pegawai pemerintah meniadakan buka puasa bersama itu diketahui tertuang dalam surat edaran Sekretaris Kabinet. Namun Yusril menilai surat tersebut tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi.
Menurut Yusril, hal ini berpotensi disalahartikan dan dianggap sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat.
"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial 'dipelesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," tuturnya.
Yusril menduga surat edaran tersebut bersifat rahasia yang bocor ke publik. Yusril lantas menyarankan agar pihak Istana meralat surat edaran tersebut dengan memperbolehkan kegiatan buka bersama.
"Menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Istana memberikan penjelasan terkait arahan Presiden Jokowi yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengadakan buka puasa bersama. Istana menyampaikan larangan itu hanya ditujukan kepada para menteri hingga kepala lembaga.
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres, Kamis (23/3).
Pramono mengatakan larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, masyarakat tetap diberi keleluasaan untuk melakukan buka puasa bersama.
"Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," ujar Pramono.
Pramono mengatakan saat ini pejabat pemerintah banyak disorot oleh masyarakat. Pejabat dianjurkan untuk buka puasa bersama secara sederhana.
"Saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta jajaran pemerintah, ASN, berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," ucap Pramono.
Dia mengatakan para pejabat dan ASN diminta tidak mengundang para pejabat lainnya untuk melakukan buka bersama. Pramono mencontohkan kesederhanaan Presiden Jokowi.
"Dengan demikian, intinya adalah kesederhanaan yang selalu yang dicontoh oleh Presiden. Itu adalah acuan yang utama," paparnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar