Joko Widodo disebut tidak senang terhadap capaian Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam paparan acara penandatanganan komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023/2024.
"Kita sudah mendapatkan laporan tentang hasil IPK. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, Presiden tidak happy dengan kondisi itu," kata Moeldoko di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Atas capaian tersebut, kata Moeldoko, Presiden Jokowi menyampaikan tiga pesan. Pertama, capaian IPK dapat menjadi perhatian seluruh pihak. Dari pesan tersebut, Moeldoko menilai, aksi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang tengah dijalankan ini bisa menjadi evaluasi bersama.
"Aksinya harus mudah dipahami dan jangan seremonial belaka. Seperti tadi, ini seremonial. Tetapi saya mennginginkan setelah pulang dari sini, barang itu diedarkan, disampaikan kepada seluruh jajaran," kata eks Panglima TNI itu.
Pesan kedua dari Kepala Negara, lanjut Moeldoko, aksi pemberantasan korupsi harus terasa kebaruannya. Moeldoko berpandangan, perlu ada cara baru yang lebih efektif dan nyata dalam menyelesaikan masalah secara konkret terkait praktik rasuah.
Ketiga, lanjut dia, aksi pencegahan korupsi harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan IPK, indeks efektivitas pemerintah, dan indeks perilaku antikorupsi.
"Saya kira teman-teman sekalian sepakat hasil IPK ini perlu direspons sungguh-sungguh," tutur Moeldoko.
Sebagai informasi, Transparency International Indonesia (TII) telah merilis corruption perception index (CPI) atau IPK Indonesia yang merosot 4 poin menjadi 34 pada tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga berada di posisi ke 110, turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar