Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS asal Jawa Tengah kembali pulang dari Suriah dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dia lebih suka menanti kepulangan WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri.
Wacana pemulangan 660 WNI eks ISIS ke Indonesia menguat. Pemerintah akan menghelat rapat terbatas untuk memutuskan bakal memulangkan atau tidak para WNI tersebut.
"Yang saya tunggu kembali ke Tanah Air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka [WNI eks ISIS, red]," kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon di Semarang, mengutip Antara, Jumat (7/2).
"Yang di luar negeri itu jelas bukan tanggung jawab kami, apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI," tambahnya.
Menurut Ganjar, perlu ada pertimbangan yang matang dari berbagai sisi sebelum memulangkan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Semua pihak terkait pun mesti dilibatkan sebelum keputusan diambil.
Ganjar berkaca dari para narapidana terorisme di Jawa Tengah. Dia mengaku selama ini kerepotan mengurusnya lantaran jumlah napi terorisme yang tergolong banyak.
Politikus PDIP itu mengamini bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program deradikalisasi. Namun, penerapan program itu terhadap napi terorisme selama ini juga sangat sulit.
"Kita ngurusi yang ada saja butuh energi ekstra, apalagi ketambahan mereka," katanya.
Pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan memulangkan 660 WNI mantan simpatisan ISIS yang terlantar di Suriah dan beberapa negara lainnya. Keputusan final bakal diambil pada Mei 2020 usai dibahas dalam rapat terbatas.
Sejauh ini, sudah banyak pro kontra ihwal kepulangan WNI eks ISIS tersebut. Ada yang menganggap tak perlu, ada pula yang menilai pemerintah wajib memulangkan warga negaranya.
Presiden Jokowi sudah angkat suara. Hal itu, katanya, akan dibahas dalam rapat terbatas terlebih dahulu. Namun, dia mengaku lebih ingin menolak memulangkan para WNI eks ISIS.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak (bisa). Tapi masih dirataskan," ujar Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar