Ribuan guru, pelajar serta Forkopimda Kabupaten Banyumas menyatakan Ikrar Kesetiaan pada NKRI dan menolak segala bentuk radikalisme dalam Apel Kebangsaan di Alun-alun Purwokerto, Jumat (18/10/2019). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memimpin apel tersebut mengatakan bahwa ancaman radikalisme dan upaya mengganti dasar negara sudah menyusup ke berbagai lini.
Ada lima poin ikrar setia mereka pada NKRI. Dari pernyataan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menolak segala bentuk dan kegiatan radikalisme hingga siap bekerjasama dengan Pemerintah serta jajaran TNI-Polri dalam pemberantasan radikalisme di Indonesia.
“Saya titip kepada guru kepada kepala sekolah, kita jangan main-main soal itu (radikalisme). Saya hanya ingin anak-anak diberi pengajaran yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa negara dan agama dengan benar punya toleransi yang tinggi,” kata Ganjar.
Ganjar mengatakan gerakan radikalisme bermacam bentuknya, salah satunya adalah upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Maka dia mewanti-wanti pada guru, sebagai ujung tombak pembelajaran generasi bangsa agar tidak henti-hentinya memberikan imunisasi ideologis kepada siswa.
“Apakah kita akan tinggal diam? Ini persoalan serius. Nah ayo kepada semua yang ingin negeri ini berdiri tegak berdasarkan Pancasila ajari anak-anak, agar mereka punya imunisasi ideologis,” ujarnya.
Karena, lanjut Ganjar, tindakan radikalisme sering muncul di mana-mana dan tidak kelihatan. Maka harus ada penetrasi kepada mereka. Menurut Ganjar, ini adalah pertarungan ideologis yang akan merontokkan bangsa dan negara, maka tidak ada pilihan lain selain mendorong seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda untuk membangunkan kesadaran itu.
“Mereka kan pesan-pesannya tidak pernah berhenti. Dan ternyata banyak kita temukan, bukan hanya guru, di Pemkab, Pemprov, pelajar bahkan TNI Polri juga disusupi,” tutur mantan anggota DPR RI ini.
Namun Ganjar menekankan label radikalisme memang tidak boleh asal-asalan diberikan kepada seseorang. Perlu tindakan serta penanganan lebih mendalam. Tidak lantas karena satu kejadian, seseorang ditimpakan label radikal. Salah satu upaya paling sederhana adalah menelusuri jejak digitalnya.
“Kita kan mengindikasikan mereka terpapar atau tidak harus ada urutannya, apa yang dilakukan, kegiatannya rutin atau tidak berapa bukti yang ada. Sehingga kita tidak bisa selalu mengatakan ‘kamu radikal’. Kita harus hati-hati, tidak lantas karena satu kejadian langsung kita tuduh radikal. Tidak sesederhana ini. Maka kita telusuri jejak digitalnya,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar