Pendiri Projo Jawa Barat Agung Surya menyatakan pihaknya bersama sejumlah jajaran pengurus kompak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ia pun menyampaikan konferensi daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Projo Jabar yang digelar di Hotel Horison, Kota Bandung pada Minggu (9/7) itu ilegal.
"Ya mereka konferda ilegal, artinya dari sisi konstitusional AD/ART mereka tidak sah. Seharusnya dihadiri oleh 2/3 DPC yang hadir. Artinya kalau kita memiliki 27 pengurus kabupaten/kota se Jabar, minimal 20 kab/kota hadir," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).
Lebih lanjut, Agung menjelaskan Konferda tersebut hanya dihadiri lima DPC pengurus dari wilayah Jabar. Sementara sisanya yang berbeda arah dukungan politik tidak diundang.
"Padahal sekali lagi, arus bawah di DPC semua ke Ganjar Pranowo. Ini sengaja, dimanipulasi tidak ada yang diundang baik itu para ketua DPC yang memiliki SK maupun pengurus DPD yang tidak sejalan dengan ketua DPD," paparnya.
Terkait hal ini, ia menjelaskan hasil Konferda tersebut cacat hukum dan penuh rekayasa.
"Jadi, apa yang dilakukan Projo DPD Jabar dalam Konferdanya sangat tidak etis, tidak bisa mengklaim sepihak dan memberikan dukungan kepada Capres di luar Ganjar Pranowo. Enggak bisa itu," katanya.
Agung menegaskan Projo lahir dan dibentuk untuk mendukung Jokowi Widodo yang waktu itu mencalonkan sebagai presiden. Oleh karena itu, jika ada nama selain Jokowi maka Projo kembali secara ideologis menjadi orang-orang dari PDIP.
Selanjutnya, apabila berkaca pada keputusan PDIP saat ini maka Projo harus mendukung sosok Ganjar. Agung pun memastikan hampir seluruh DPC Projo di Jabar mendukung Ganjar.
"Hampir semua, kecuali ada lima atau tiga. Itu kabupaten Purwakarta, Kuningan, dan Cirebon, yang lain sudah mendukung Ganjar semua," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar