Ketua DPP PDI-P Puan Maharani meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pembentukan koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Puan, pidato kenegaraan Jokowi yang menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua umum partai politik dan koalisi telah menegaskan sikap tidak ikut campur tersebut.
"Saya meyakini hal tersebut karenanya memang secara politik sebaiknya tidak perlu dicampuradukkan urusan politik dan pemerintahan," kata Puan Maharani saat ditemui di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023).
Ketua DPR ini pun berpandangan bahwa sejauh ini Jokowi fokus bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah di sisa masa pemerintahannya dan tidak ikut campur dalam membentuk koalisi jelang Pemilu 2024.
"Saya melihat Pak Jokowi fokus kerja menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang kalau kita lihat masa periode ini kan tahun depan itu enggak sampai satu tahun lagi," ujar Puan.
Untuk diketahui, empat partai politik pendukung pemerintah, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah membentuk koalisi untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Sejumlah pengamat kemudian menduga ada keterlibatan Jokowi dalam pembentukan koalisi pendukung Prabowo tersebut.
“Deklarasi empat partai ini mengindikasikan mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan, sekaligus mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com pada 15 Agustus 2023.
Pasalnya, Umam mengatakan, keempat partai merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur soal Capres-Cawapres, Bantah Dirinya Pak Lurah Kemudian, mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang hendak menyatukan partai-partai pendukung pemerintah, terkecuali PDI-P, untuk mendukung pencapresan Prabowo sejak Mei lalu.
“Rencana bergabungnya partai-partai mendukung Prabowo sudah terbaca sejak Mei lalu, di mana muncul ide koalisi besar untuk mengepung PDI-P agar mau menerima posisi cawapres (calon wakil presiden) mendampingi Prabowo,” ujar Umam.
Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun menyatakan bahwa keputusan mereka terkait dukungan bakal capres akan lebih dulu dikonsultasikan dengan kepala negara.
“Kecil kemungkinan sikap dan keputusan politik Golkar dan PAN bergerak tanpa sepengetahuan dan restu politik Istana,” kata Umam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar