Apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi? Jawabannya bisa ya bisa tidak. Tergantung langkah pemerintah untuk mengantisipasinya. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pencegahan! Dan itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Saya meyakini, jika diimplementasikan di pemerintah pusat bisa berdampak sangat luas dan signifikan memberantas korupsi.
Antikorupsi harus menjadi kebiasaan sejak dini yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan", kata Ganjar Pranowo. Untuk itulah Kurikulum Pendidikan Antikorupsi resmi diterapkan di sekolah-sekolah di Jawa Tengah, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai pioneer antikorupsi. Lalu bagaimana penerapan kurikulum ini? Saya jelaskan garis besarnya saja ya, kadrun gak bakal paham hahaha.
Pertama kali diuji coba pada 367 SMA seJawa Tengah, yang penyusunannya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya direplikasi ke seluruh sekolah di Jawa Tengah dengan satu catatan penting. Bahwa pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, melainkan diintegrasi ke mata pelajaran yang relevan. Termasuk ekstrakurikuler.
Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan award sebagai Provinsi Paling Terintegrasi versi KPK di Tahun 2020 dan 2021, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo. Lalu apa rahasianya hingga Ganjar dan Jateng mendapatkan penghargaan paling antikorupsi? Klo saya jelaskan disini sudah bukan jadi rahasia lagi dong. Tapi harus saya lakukan biar semuanya jelas dan bikin kubu sebelah kejang-kejang.
Berdasarkan hasil survei integritas yang dirilis KPK, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling berintegritas dengan skor 78,17. Survei Penilaian Integritas KPK tersebut dilakukan untuk memetakan area rawan korupsi dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Nah, capaian ini menurut Ganjar berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.
Hal pertama yang dilakukan Ganjar adalah pembenahan sistem dan proses digitalisasi sistem. "Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pengelolaan LHKPN, sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses", kata Ganjar. Jadi di era keterbukaan seperti sekarang, masyarakat punya hak akses untuk pengelolaan APBD di wilayahnya masing-masing.
Dengan data di atas, kira-kira kubu Prabowo dan Anies ada yang bisa membantah? Atau minimal kita adu data sekarang? Palingan mereka cuma bisa menuduh bahwa penghargaan itu sengaja diberikan diberikan untuk memoles Ganjar yang merupakan produk gagal kader PDI-Perjuangan. Kebanyakan komentar yang saya baca di medsos begitu. Lalu mengkaitkannya dengan kasus Wadas yang sudah beres. Kampanye kok nyerangnya gak mutu blas.
Kalau mereka protes dengan data diatas, tinggal kita teriak "IRI BILANG BOSS..."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar