Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) habis pada Selasa (5/9/2023). Lalu bagaimana kinerja politikus PDIP tersebut selama 10 tahun menjadi Gubernur Jateng, berikut penilaian pengamat politik Agus Riewanto.
“Apa yang dilakukan Pak Ganjar relatif berhasil dalam menjalankan janji-janji politiknya ya. Seperti membawa perubahan birokrasi utamanya dari sisi pelayanan Pemprov Jateng, kemudian tidak korupsi cukup berhasil,” ungkap dia, Senin (4/9/2023).
Agus mencontohkan sikap Ganjar yang menunjukkan komitmennya anti terhadap pungutan liar (pungli) relatif dipatuhi daerah. Hal itu utamanya terkait pelayanan publik. Selain itu Ganjar dinilai berhasil dalam efektivitas birokrasi dengan pelayanan cepat.
Tak sampai di situ, pendapatan asli daerah (PAD) Jateng dinilai Agus lebih baik dari daerah lainnya. “Secara umum pemerintahan Pak Ganjar relatif bisa melaksanakan beberapa janji kampanye utamanya janji Pilkada Jateng periode kedua,” kata dia.
Agus juga melihat program-program Pemprov Jateng selama dipimpin Ganjar relatif menyambung dengan pemerintah pusat. Dari aspek kondisi wilayah, juga tidak ada gejolak yang cukup berarti di Jateng. Kondisi ekonomi dan politik juga relatif stabil.
“Tidak ada gejolak yang cukup berarti di Jateng, Stabilitas ekonomi dan politiknya relatif standar, investasi daerah juga relatif standar. Maksudnya tidak ada yang luar biasa, tapi juga tidak buruk. Karena mau tak mau Pemprov mewakili pusat,” urai dia.
Dengan kondisi seperti, Agus menambahkan Pemprov Jateng relatif tidak mempunyai hubungan lebih dekat dengan publik. Yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan publik adalah pemerintah kabupaten/kota. Pemprov lebih ke linieritas ke pusat.
Disinggung urusan atau program Pemprov Jateng yang belum selesai di era Ganjar, Agus tidak menjelaskan secara mendetail. Sebab banyak aspek yang telah dikerjakan Ganjar walau belum sempurna. Tapi Ganjar telah membuat standardisasinya.
“Sebetulnya beberapa aspek sudah bisa diselesaikan. Walau belum sempurna. Tetapi sebagai sebuah proyeksi pelaksana pemerintahan, standardisasi pelayanan pemerintahan sudah dilakukan Ganjar. Walau ada beberapa hal yang jadi perhatian,” ujar dia.
Agus mencontohkan beberapa persoalan lingkungan seperti di Kendeng dan Wadaslintang. Namun, dalam perkembangannya masalah-masalah itu bisa ditanggulangi dan diterima publik. Pemprov Jateng tak mungkin bisa melayani idealitas semua pihak.
“Sebagai sebuah proses pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah provinsi. Itu relatif berhasil dilakukan Ganjar,” kata dia. Disinggung modal Ganjar menjadi Presiden, Agus menilai tak selalu ukurannya keberhasilan dalam membangun daerah.
“Pak Ganjar sebagai capres kan melalui proses seleksi politik yang panjang di tingkat parpol. Tapi proses politik di PDIP dalam menjatuhkan pilihan ke Ganjar kan tidak bisa juga dilepaskan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar,” terang dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar