Hukum menjadi salah satu bidang yang disasar dalam visi dan misi yang diusung bakal pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang. Bakal pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo- Moch Mahfud MD memboyong visi ‘Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari’. Visi itu diterjemahkan menjadi 8 misi, di mana misi ketujuh memuat 4 agenda hukum.
Pertama, Ganjar Pranowo-Mahfud MD fokus pada demokrasi substantif yang menjamin kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian menggalang supremasi sipil dengan memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih.
“Serta terlibat dalam partai politik,” begitu bunyi sebagian Visi dan Misi Ganjar Pranowo-M Mahfud MD sebagaimana yang diperoleh Hukumonline.
Muwujudkan demokrasi substantif juga bakal dilakukan melalui gerak pemantapan lembaga politik. Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah partai politik sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.
Kemerdekaan Pers dan Media juga berperan mendorong demokrasi substantif dengan menjamin pers yang Bebas, Bergerak, dan Bermartabat (BERGEMA). Yakni memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Meningkatkan literasi media sosial serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab.
Kedua, pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat. Langkah yang akan ditempuh pasangan capres-cawapres yang diusung partai PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura itu berjanji menyediakan akses untuk menyampaikan informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya (bebas kuota dan bebas pulsa) dan menjamin keamanan pelapor. Memperluas pelayanan dan ketersediaan mal pelayanan, baik fisik dan digital, di seluruh wilayah yang disertai dengan nomor yang bisa dilacak progres penyelesaiannya (seperti nomor resi).
Pengintegrasian nomor darurat nasional untuk layanan emergency, seperti kesehatan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan kelistrikan. Memastikan pelayanan pemerintahan sat-set dengan digitalisasi seluruh aspek pemerintahan. Menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi aparatur sipil negara (ASN). Serta memastikan pelayanan prima dari ASN.
Ketiga, mewujudkan hukum yang adil bagi semua. Strategi yang akan dipilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD yakni mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor. Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.
Pasangan calon yang masing-masing eks Gubernur Jawa Tengah dan masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan (Menkopolhukam) itu berjanji memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.
Proses legislasi akan didorong secara partisipatif. Menggencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respon yang semestinya atas setiap partisipasi publik. Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan.
Keempat, agenda hukum yang didorong Ganjar Pranowo-Mahfud MD yakni mewujudkan Polri yang profesional dan terpercaya. Polri harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis. Senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakkan HAM. Melakukan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional.
Kemudian, memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan. Meningkatkan kesejahteraan bhayangkara sejalan dengan tugas, tanggung jawab dan capaian. Serta menyediakan fasilitasi layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar