Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengaku sepaham dengan penilaian calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, bahwa penegakan hukum jeblok di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, nilai lima pantas diberikan untuk penegakan hukum di Indonesia jika berkaca pada beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini.
"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," kata JK usai bertemu dengan Ganjar di kediamannya, Minggu (19/11).
JK ingin bangsa dan negara ini aman, sehingga tujuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Namun, kata dia, syaratnya adalah harus berlaku adil dan netral.
"Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ucapnya.
JK berpendapat visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipenuhi dengan ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 untuk pemerintah Joko Widodo. Penilaian jeblok itu imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres.
"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok," kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Ganjar juga menilai jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebut punya nilai antara 7 hingga 8, saat ini turun dan berkurang dari angka sebelumnya. Faktor penyebab turunnya nilai penegakan hukum yakni adanya rekayasa dan intervensi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar