Bakal calon presiden (bacapres) yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dituding sudah menandatangani kontrak politik dengan partai berlambang banteng itu terkait urusan pemilihan menteri. Hal ini bermula dari cuitan politikus PSI Ade Armando di Twitter yang mengaku mendapatkan informasi soal kontrak politik di balik langkah PDIP memilih Ganjar sebagai capres.
Dikutip dari detikNews, Ade memposting cuitan soal informasi tersebut. Ade meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi. Ade berharap informasi ini salah.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya. Ade telah mengizinkan cuitannya untuk dikutip detikcom.
Ditanya soal itu, Ganjar menjawab normatif. Sesuai aturan, menteri di Indonesia dipilih oleh Presiden. Ia menegaskan hal itu merupakan hak prerogratif.
"Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok (hak prerogratif kok)," ujar Ganjar singkat usai menyapa calon Pekerjaan Migran Indonesia di Kantor Disnakertrans Jateng, Semarang, Senin (12/6/2023).
Cuitan Ade itu juga telah ditanggapi oleh senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Dirinya mengatakan agar tidak ada yang mengumbar info spekulatif.
"Kita jangan mengumbar energi batin untuk merespons umbaran info yang spekulatif," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar