Komisi III DPR RI memberi acungan jempol atas perencanaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penyelesaian kasus Desa Wadas. Para legislator yang baru saja mengunjungi Desa Wadas itu menyatakan banyak menemukan progress positif di sana.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat catatan positif dari Komisi III DPR RI terkait kasus di Desa Wadas. Komisi III menilai Ganjar merencanakan dengan baik sehingga prosesnya juga berjalan lancar.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, Ganjar telah membuat rencana terkait penyelesaian kasus Desa Wadas dengan sangat baik. Komisi III sendiri sudah dua kali mengunjungi Desa Wadas. Mereka melihat proses pembebasan lahan untuk tambang kuari di sana pun sudah berjalan lancar.
“Kali kedua ini kami ingin memantau rekomendasi-rekomendasi kami. Ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi,” ucap Desmond. usai menggelar rapat bersama Gubernur Ganjar dan Forkopimda Jateng, serta instansi terkait di Mapolda Jateng, Jumat (11/11).
Dengan progress saat ini, Desmond optimistis proses selanjutnya, termasuk pelaksanaan penambangan kuari untuk pembangunan Bendungan Bener bisa berjalan lancar. Apalagi, pihaknya banyak melihat hal-hal positif dalam kunjungannya ke Wadas, kemarin (10/11).
“Rapat hari ini sangat jelas solusi yang akan diberikan pak gubernur ke depan. Dengan ini, tentu projek pengambilan batu wadas ke depan semoga tidak ada masalah, karena semua terencana dengan baik,” papar politisi dari Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan, Pemprov dan Forkopimda Jateng telah berkomitmen melaksanakan penyelesaian kasus wadas dengan pendekatan persoanal.
“Yang sifatnya force tidak lagi digunakan. Pendekatannya lebih kepada personal dan beberapa kali warga dialog dengan saya,” kata Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan, nantinya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak akan bertindak sebagai pelaksana. Sementara leading sector yakni Kementerian PUPR, diingatkan agar tidak memperjualbelikan lahan di Wadas.
“Jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru, kira-kira begitu. Yang kedua, perlu menghitung bahwa kebutuhan kuari yang di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain,” tegasnya.
Untuk itu, kata Ganjar, Polda Jawa Tengah akan terus mengawasi agar tidak terjadi kebocoran. Ganjar mengatakan, Komisi III juga mengingatkan agar sosialisasi ke masyarakat lebih digencarkan. Di antaranya sosialisasi terkait kegiatan penambangan. Selain itu, masyarakat butuh kepastian terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab jika misalnya muncul dampak kerusakan dan lainnya akibat kegiatan tambang.
“Terkait dengan nanti pada saat pengambilan kuari mau dilakukan. Ledakan tuh seperti apa sih, dampaknya seperti apa. Soal dampak, BBWS juga sudah menyampaikan mereka yang tanggung jawab,” ujarnya.
Di luar itu, Ganjar juga telah menggandeng Pemkab Purworejo untuk memperhatikan beberapa persoalan sosial. Seperti akses pendidikan bagi warga Wadas. Sejauh ini, perbaikan infrastruktur terus dilakukan, termasuk untuk fasilitas pendidikan, seperti SD dan MTs.
Kemudian, pendampingan usaha bagi warga setempat yang sudah dimulai. Serta perbaikan infrastruktur, kata Ganjar, sudah dimulai oleh pihak BBWS Serayu Opak.
“Ada talud, air bersih, jalan, sekarang sudah dimulai. Bahkan dengan TNI Polri kemarin kita membuat sanitasi, MCK, terus kemudian rumah tidak laik huni kita kerja sama. Termasuk kesenian dan olahraga,” ujarnya.
Catatan-catatan dari Komisi III, kata Ganjar, akan ditindaklanjuti dengan baik. Provinsi terus berkoordinasi dengan Pemkab Purworejo. “Kami senang sekali dukungan dari Komisi III bahwa koridor-koridor yang tidak boleh terlanggar itu Insya Allah akan kita kerjakan. Kami paham masih ada yang belum menerima, dan kami akan lakukan pendekatan,” tuturnya.
Sementara terkait pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan terdampak, hingga kini telah mencapai 92 persen dari total 576 bidang. Pencairan tahap II telah untuk 194 bidang tanah milik warga pada Jumat (4/11) lalu.
Saat ini, masih tersisa 42 bidang yang belum berhasil mencapai kesepakatan dan menerima uang ganti rugi. Ganjar memastikan, komunikasi persuasif akan terus dilakukan.
“Tidak ada kekerasan, dialog diutamakan dan kita akan lakukan itu,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar