Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih kuat dan independen jika dirinya terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.
Dilansir dari Antara pada Jumat (15/12), komitmen tersebut disampaikan oleh Ganjar Pranowo di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/12).
"KPK mesti kuat dan lebih independen karena kita bicara itu tidak hanya pemberantasan, kita harus bicara pencegahan," ujar Ganjar.
Ganjar Pranowo juga menyinggung sejumlah pengalamannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode 2013-2023.
Pada masa kepemimpinannya, Ganjar Pranowo aktif menyerukan pemerintahan yang bebas dari korupsi dengan slogan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau 'Tidak Korupsi, Tidak Bohong'.
"Sepuluh tahun, apa yang kami lakukan? Dalam konteks pencegahan adalah mulai hari ini tidak ada lagi setoran," serunya.
Ganjar Pranowo mengklaim bahwa slogan tersebut berhasil diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Itu terbukti dengan tidak adanya lagi pungutan liar (pungli) hingga jual beli jabatan.
"Kalau Anda ingin masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi, Anda cukup mengikuti tes, kontestasi dengan yang lain. Tidak ada jual beli jabatan. Saya kontrol langsung," tegasnya.
Politikus partai PDIP tersebut tidak ragu untuk memecat pegawainya yang melakukan tindak pidana korupsi sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman.
Mantan Gubernur Jateng itu juga menilai tak ada pemimpin yang dapat memberikan contoh konkret seperti dirinya.
Ganjar Pranowo berharap nantinya sistem pemberantasan berbasis elektronik perlu dikembangkan.
Sistem itu dapat meminimalisasi celah pungli karena tak perlu bertemu tatap muka langsung.
"Saya buatkan laporan kontrol dari masyarakat yang dibantu oleh Universitas Dian Nuswantoro waktu itu dengan web-based, laporgub yang sekarang menjadi aplikasi," tuturnya.
Maka dari itu, kataGanjar Pranowo, pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan buruk akan terdeteksi dan masuk dalam data, pantuan, dan dasbornya.
Ganjar Pranowo juga mencanangkan pencegahan korupsi yang dimulai dari pendidikan. Bupati dan wali kota akan diminta melakukan tanda-tangan untuk memberikan materi anti korupsi guna membangun integritas para pelajar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar