Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) menegaskan komitmennya dalam penguatan antikorupsi pada acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.
Dalam acara PAKU Integritas KPK itu, ketiga pasangan calon juga sempat memaparkan pandangannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menariknya, di antara upaya yang berbeda-beda, ketiganya memiliki pandangan yang sama bahwa integritas dibangun dan dimulai dari pemimpin sebagai contoh untuk ke bawahnya.
Berikut adalah rangkuman gagasan antikorupsi masing-masing paslon capres-cawapres:
Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menegaskan komitmen dirinya untuk mempimpin upaya pemberantasan korupsi secara total jika mendapatkan mandat sebagai Presiden RI.
Prabowo mengusulkan pejabat yang tidak jujur melaporkan hartanya di LHKPN dijatuhi sanksi. Ia meminta semua pejabat yang menjabat jabatan penting harus transparan, kekayaannya harus bisa dilihat, karena itu sangat mendukung LHKPN.
Prabowo menyoroti kualitas hidup para pejabat negara dan ASN sebagai kelompok yang rentan korupsi, sehingga kesejahteraan -- gajinya harus ditingkatkan. Kualitas hidup pejabat yang terjamin diklaim Prabowo merupakan salah satu cara mencegah korupsi secara realistis dan sistemik.
Prabowo menekankan pemberantasan korupsi harus dimulai dengan kehendak politik atau political will para pemimpin bangsa. Pentingnya komitmen pemimpin dalam memberikan contoh aksi antikorupsi agar korupsi tidak ditoleransi oleh para bawahan.
Prabowo mendorong gagasan pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi, tidak perlu delik aduan. Untuk diketahui, pembuktian terbalik ialah pembebanan pembuktian diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penguatan LHKPN dengan memperkuat whistleblowing (pelaporan pelanggaran tindak pidana) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya. Kepatuhan terhadap LHKPN menjadi salah satu instrumen KPK menutup celah korupsi.
Ganjar mendorong digitalisasi sistem keuangan sebagai upaya pencegahan korupsi, supaya penghematan bisa dilakukan. Strategi pencegahan korupsi dengan mewajibkan e-budgeting dan e-planning, sebagai bagian dari upaya transparansi dalam birokrasi.
Mendorong kepastian hukum. Ganjar menjawab rumor para pengusaha yang khawatir jika Ganjar-Mahfud terpilih maka mereka akan dilibas. Ganjar menegaskan bahwa sebenarnya para pengusaha itu justru sangat mengharapkan terciptanya kepastian hukum, yang akan ikut mendukung usaha mereka dalam berbisnis. Maka pada tingkat berikutnya, Ganjar mengaku bahwa pihaknya juga telah memiliki beberapa catatan perihal cara mencegah korupsi. Yang pertama adalah digitalisasi sistem keuangan, supaya penghematan bisa dilakukan.
Ganjar sepakat keteladanan pemimpin sebagai salah satu upaya mencegah perilaku korupsi di birokrasi. Memberi teladan atau contoh yang baik dari pimpinan di birokrasi adalah tindakan nyata dalam mencegah penyelewengan tindak pidana korupsi.
Ganjar mendorong semua regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi harus terus diterapkan dan diperkuat. Penerapan pasal TPPU dalam setiap kasus korupsi dan mendorong penuntasan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar