JOKOWI BERHASIL WUJUDKAN INKLUSIFITAS PRESIDENSI G20

Joko Widodo atau Jokowi telah memainkan peran aktif dalam mendorong inklusifitas Presidensi G20 Indonesia. Langkah politik luar negeri Jokowi dinilai terbukti berhasil membangun komunikasi baik dengan para pemimpin negara dunia.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, lawatan Jokowi ke tiga negara di Kawasan Asia Timur menciptakan dampak positif. Khususnya terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Dia menilai, Jokowi telah mengambil keputusan yang tepat dengan mulai bergerak aktif berkunjung ke negara-negara sahabat. Seperti kunjungan yang dilakukan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, serta Korea Selatan (Korsel).

"Presiden memberikan personal touch agar pemimpin tiga negara bersedia hadir di KTT G20," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/7/2022).

Menurut dia, kondisi demikian serupa dengan yang dilakukan Jokowi kepada negara-negara lainnya. Terutama bagi negara yang tergabung sebagai peserta KTT G20.

Bahkan pendekatan secara langsung juga dilakukan Jokowi terhadap negara yang sedang dalam konflik perang. Hal itu terjadi saat Jokowi melangsungkan agenda kunjungan ke Ukraina dan Rusia.

"Presiden sudah lakukan hal ini ke pemimpin negara-negara yang tergabung di G7, Presiden Zelensky dan Presiden Putin," ucap Hikmahanto.

Sebelumnya, Pengamat Hubungan Internasional Anton Aliabbas juga menilai, misi yang dibawa Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia sebenarnya tak lepas dari agenda Presidensi G-20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

Di mana sebagai pemegang Presidensi G-20, ancaman walkout negara lain atau ketidakhadiran Rusia saat gelaran G-20 dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Indonesia maupun keputusan yang akan dihasilkan.

“Jadi kunjungan (misi perdamaian) ini juga tidak bisa dilepaskan dari upaya melancarkan perhelatan G-20,” kata Anton dalam siaran pers diterima, Jumat, (1/7/2022).

Selain itu, lanjut Anton, Jokowi juga ingin meninggalkan warisan yang baik dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Jokowi ingin menorehkan sejarah sebagai pemimpin bangsa yang ikut andil dalam mendamaikan konflik antar negara. 

HINDARI KRISIS PANGAN, JOKOWI AJAK TINGKATKAN PRODUKTIVITAS JAGUNG DALAM NEGERI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak buahnya untuk meningkatkan produktivitas jagung nasional. Itu diminta Jokowi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan, apalagi saat ini harga jagung global cukup tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kalau Jokowi menginginkan produktivitas jagung nasional bisa ditingkatkan khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.

"(Presiden) meminta untuk meningkatkan produksi jagung nasional di daerah yang dimintakan baru yaitu Papua, Papua Barat, NTT Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan Utara dengan Total luas lahan 141.000 hektar dan 86.000 merupakan lahan baru," kata Menko Airlangga usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Selain itu, Jokowi juga meminta para jajarannya untuk melakukan ekstensifikasi pertanian dengan cara perluasan lahan dengan mencari lahan-lahan baru.

"Salah satu yang dilakukan ekstensifikasi adalah dengan mendorong penggunaan hibrida di mana dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul hibrida jagung yang bisa memproduksi antara 10,6 sampai 13,7 juta ton per hektar," jelasya.

Saat ini kata dia, rata-rata produktivitas jagung nasional mencapai 25 juta ton sampai akhir tahun ini dengan kandungan kadar air mencapai 27 persen atau 18 juta ton dengan kadar air mencapai 14 persen.

"Dengan kebutuhan itu maka produksi feedmill nasional bisa dipenuhi secara nasional yang kapasitas terpasang memang bisa mencapai 27 juta ton namun saat sekarang yang beroperasi itu kebutuhannya sekitar 14 juta. Tentu kita memiliki cadangan jagung sebesar 3 juta ton," tuturnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ini, Jokowi berharap produktivitas jagung nasional bisa meningkat.

"Bahwa dengan adanya ekstensifikasi kemudian adanya perluasan lahan baru maka kita bisa meningkatkan produksi dan produksi ini tentu dipersiapkan sesuai dengan demand di dalam negeri dan juga di negara lain."

  

JOKOWI AKAN HADIRI PENUTUPAN ASEAN PARA GAMES 2022

Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir dalam upacara penutupan ajang ASEAN Para Games (APG) XI Tahun 2022 di Solo, Jawa Tengah.

Penutupan APG 2022 rencananya tetap akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (6/8/2022) malam. Ketua Pelaksana Indonesia National Paralympic Organization Comittee (INASPOC), Gibran Rakabuming Raka memastikan kehadiran Presiden Jokowi dalam penutupan Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara 2022.

"Iya (Bapak Presiden Jokowi) yang akan menutup (ASEAN Para Games)," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (1/8/2022).

Wali Kota Solo ini juga mengatakan konsep upacara penutupan APG akan berbeda dengan pada saat pembukaan.

Kendati demikian, putra sulung Presiden Jokowi ini masih merahasiakan konsepnya tersebut.

"Closingnya berbeda," ucap Gibran.

Mengenai jumlah penonton yang diundang sebanyak 10.000 orang. Sehingga akan ada tiket baru bagi warga yang ingin menyaksikan penutupan.

"Sebisa mungkin dari ticketing itu orangnya beda. Untuk pemerataan. Ben sik ora isoh delok pembukaan isoh delok sisuk penutupan (biar yang tidak bisa menonton pembukaan bisa menonton besok penutupan)," kata Gibran.

Direktur III Games Support APG 2022, Henry Indrayani Oka mengatakan, telah melakukan berbagai persiapan untuk upacara penutupan APG pekan ini.

Menurut dia ada beberapa catatan kecil yang menjadi evaluasi panitia pada upacara pembukaan APG 2022 kemarin. Hanya saja dirinya enggan menyampaikan catatan kecil yang menjadi bahan evaluasi tersebut.

Namun, pihaknya berjanji kekurangan yang terjadi dalam upacara pembukaan akan dimaksimalkan pada pentupan. "Dengan harapan dengan closing nanti doakan lebih meriah," kata Henry.

Menurut dia protokol kesehatan penonton pada upacara pentupan akan lebih diperketat.

"Kami akan evaluasi mengenai tempat duduknya terus ada protokol kesehatan yang baru. Dari APSF akan kita perjelas lagi kan ada persyaratan di ring 2. Nanti akan kita clear-kan dulu protokol Covid-nya dengan APSF. Kami upayakan masyarakat bisa sama-sama ikut menikmati," terang dia.

Dia menambahkan penutupan APG akan dihadiri oleh Presiden Jokowi.

"Konfirmasinya hadir (Presiden Jokowi)," terangnya.

  

JOKOWI DORONG KEPALA DAERAH MERIAHKAN HUT KE 77 REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah pusat mengimbau kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk menghiasi kantornya dengan pernak pernik peringatan Hari Ulang Tahun ke 77 Republik Indonesia mulai hari ini, Senin 1 Agustus 2022.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Heru mengatakan, imbauan ini bukan hanya berlaku bagi kepala daerah melainkan juga kementerian dan lembaga.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, mengimbau kepada seluruh kementerian lembaga baik itu gubernur, pak bupati, wali kota per tanggal 1 Agustus ini seluruh kantor dihiasi dengan bendera merah putih," kata Heru, Senin (1/8/2022).

Tak hanya itu, pihak Istana juga meminta agar seluruh jalan protokol di lokasi dan sejumlah tempat strategis masing-masing kepala daerah juga dipasangi logo HUT ke 77 RI. Ini dilakukan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan.

"Termasuk juga kami minta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi bupati, walikota untuk mengimbau kepada masyarakatnya baik di toko pasar, ruko dan lain-lainnya, rumah tinggal untuk sudah memasang umbul-umbul," katanya.

Sebagai informasi, peringatan Bulan Kemerdekaan akan dimulai hari ini dengan agenda doa dan dzikir bersama yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. Acara ini juga akan dihadiri tokoh agama dan pejabat tinggi negara.

Kemudian pada 13-22 Agustus, pemerintah akan menggelar Pameran Arsip dan Mobil Presiden di Sarinah, Thamrin. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah akan memamerkan arsip negara dan mobil-mobil yang pernah digunakan tujuh presiden Indonesia.

Kemudian, pada 10 Agustus pemerintah akan menyelenggarakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Lalu pada 11 Agustus, akan dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-61, dan pada 12 Agustus Jokowi akan memimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan.

Pada 15 Agustus, Jokowi akan mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera di Istana Negara. Bahkan pada hari yang sama, akan ada Belanja Diskon Indonesia dalam rangka memperingati perayaan HUT RI ke 77.

  

PEMERINTAH SELAMATKAN 7 WNI DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA

Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh kembali berhasil menyelamatkan tujuh orang WNI dari penyekapan perusahaan online scammer di Sihanoukville, Kamboja.

Keberhasilan ini menambah jumlah WNI yang dapat diselamatkan menjadi total 62 orang, berdasarkan keterangan dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Tambahan jumlah WNI tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari pihak Kepolisian Kamboja.

Sebelumnya, pada 30 Juli 2022, 55 orang WNI berhasil dibebaskan oleh Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.

Menurut rencana, ke-62 orang WNI tersebut akan dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh pada 31 Juli 2022 malam hari waktu setempat.

KBRI Phnom Penh telah menyiapkan akomodasi selama mereka berada di Phnom Penh.

KBRI di Phnom Penh bersama Polisi Kamboja kembali berhasil menyelamatkan tujuh orang WNI dari penyekapan Perusahaan Online Scammer di Sihanoukville, Kamboja

KBRI di Phnom Penh bersama Polisi Kamboja kembali berhasil menyelamatkan tujuh orang WNI dari penyekapan Perusahaan online scammer di Sihanoukville, Kamboja. (Sumber: Antara)

Selama berada di Phnom Penh, para WNI akan mendapat konseling psikologis dari Kementerian Luar Negeri.

Sesuai Standard Operating Procedure SOP penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO, seluruh WNI tersebut akan menjalani pemeriksaan berdasarkan Screening Form Identifikasi Korban/Terindikasi Korban TPPO sebelum direpatriasi ke Indonesia.

Screening Form tersebut akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi korban dan penegakan hukum bagi pelaku perekrut di Indonesia.

Setelah proses identifikasi selesai, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh akan memfasilitasi repatriasi para WNI ke Indonesia.

Penanganan lebih lanjut para WNI paska ketibaan akan dikerjasamakan dengan kementerian atau lembaga terkait.

 

EMPAT BINGKAI KERUKUNAN BANGSA INDONESIA

Semarang, Selasa (19/7/2022) Mukhlis Abdillah Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Semarang berkesempatan menyampaikan sambutan pada kegiatan Dialog Lintas Agama yang digelar oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, yang dilaksanakan di Hotel Grasia.

Dalam sambutannya, Mukhlis Abdillah menyampaikan 4 bingkai yang perlu diperhatikan guna menguatkan kerukunan. “Persatuan tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan. Untuk menghindari konflik dan menciptakan kerukunan, ada 4 bingkai yang harus diperhatikan, yaitu bingkai politik kebangsaan, bingkai teologis, bingkai sosiologis, dan bingkai yuridis,” tuturnya.

Ia pun menjelaskan lebih detail masing-masing bingkai dimaksud.

Pertama, Bingkai Politik Kebangsaan. “Yakni melalui penguatan wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meliputi konsensus Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Intinya, kita sebagai umat beragama dalam menjalankan ibadah harus tetap mengedepankan toleransi dan rasa nasionalisme, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

Kedua,  Bingkai Teologis. Menurutnya, saat ini agama menjadi komoditas yang dijual di media televisi dan sosial sehingga mengakibatkan perpecahan, padahal semestinya agama tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah atau disintegratif, tetapi justru menjadi faktor pemersatu dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, Bingkai Sosiologis. “Kita harus bangga menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari berbagai ras, suku, agama yang memiliki nilai-nilai budaya kearifan lokal (local wisdom) untuk terus dirawat guna menciptakan masyarakat yang harmonis,” terangnya.

Keempat, Bingkai Yuridis. “Yakni penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam undang-undang maupun peraturan hukum di bawahnya. Jadi jika ada yang melakukan pelanggaran, maka harus ada tindakan hukum yang jelas,” pungkasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 80 peserta, baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, profesional, maupun akademisi tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang.

 

DANA ABADI PENDIDIKAN WUJUDKAN KAMPUS BERDAYA SAING GLOBAL

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah meluncurkan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Lukman mengatakan sebagai tahap awal dana abadi ini diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) secara bertahap untuk meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian hingga menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

“Kami menyiapkan Dana Abadi Perguruan Tinggi ini dengan harapan semua pendanaan ini bisa terfokus untuk kegiatan fasilitasi agar perguruan tinggi bisa menjadi perguruan tinggi kelas dunia,” ujar Lukman dalam keterangannya, Minggu (31/7).

Lukman memaparkan, saat ini Indonesia memiliki 4.500 perguruan tinggi. Namun, hanya 20 perguruan tinggi yang masuk di pemeringkatan dunia setiap tahunnya. Bahkan, dari 20 perguruan tinggi tersebut, hanya lima saja yang mampu masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia.

Lima perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 500 top perguruan tinggi dunia adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) pada peringkat 231, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada peringkat 235, Universitas Indonesia (UI) pada peringkat 248, Universitas Airlangga (Unair) pada peringkat 369, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada peringkat 449.

“Ini berarti dipertanyakan, kok bisa ya perguruan tingginya banyak tapi sedikit yang bisa masuk pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Lebih jauh lagi setelah dilihat terkait masalah kualitas ini adalah biaya pendidikan tinggi kita rendah sekali," ucap Lukman.

Lukman menjelaskan, dalam setahun pengeluaran dana pendidikan tinggi di Indonesia hanya Rp 28 juta atau sekitar US$ 2.000. “Sementara India, sekitar US$ 3.000. Kita hanya lebih tinggi dari Filipina yaitu US$ 1.000. Masih jauh dari Malaysia yang kurang lebih US$ 7.000 dan Jepang yaitu US$ 8.000,” tutur Lukman.

Untuk itu, kata Lukman, PTN-BH ini menjadi contoh untuk perguruan tinggi lainnya karena lebih fleksibel dari sisi pengelolaan anggaran. Kemendikbudristek berharap melalui Dana Abadi Perguruan Tinggi ini bisa memicu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya bertransformasi menjadi PTN-BH karena akan memiliki otonomi akademik dan nonakademik.

“Tahun ini, ada 16 PTN-BH, dan kalau tidak ada halangan tahun ini akan ada tambahan lagi lima. Jadi kami berharap dengan adanya Dana Abadi Perguruan Tinggi ini dapat menjadi pemacu dan pemicu untuk menjadikan perguruan tinggi kita berkelas dunia dan PTN lain yang belum menjadi PTN-BH bisa segera mengikuti menjadi PTN-BH,” ujar Lukman.

PTN yang sudah masuk dalam kategori PTN-BH yaitu UI, ITB, IPB, Universitas Diponegoro (Undip), UGM, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Unair, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (USU), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Universitas Andalas (Unand), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Padang (UNP).

Untuk masuk dalam pemeringkatan kelas dunia, kata Lukman, ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Melalui pemberian Dana Abadi Perguruan Tinggi ini, lanjutnya, diharapkan PTN-BH bisa membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan indikator tersebut.

“Kami sudah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, untuk betul-betul indikator apa yang akan dilaksanakan dari Dana Abadi Perguruan Tinggi ini. Sehingga menciptakan ekosistem untuk menunjang perguruan tinggi bisa berdaya saing dan menjadi kelas dunia," jelasnya.

Jadi, tegas Lukman, anggaran tersebut harus akuntabel dan digunakan untuk kegiatan menuju perguruan tinggi kelas dunia. "Seperti kolaborasi riset, seminar dan semuanya yang bisa mendukung tahapan dan hasil akhirnya menuju kelas dunia," imbuhnya.

Senada dengan itu, Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Wisnu Sardjono Soenarso menekankan bahwa PTN-BH secara regulasi mampu mengelola aset finansial secara independen. “Jadi kami berikan dana abadi ini kepada satuan kerja (satker) yang sudah independen, bisa mengelola dan punya kebijakan sendiri,” ujar Wisnu.

Terkait kebijakan pengelolaan dana abadi, Wisnu menyampaikan kebijakannya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing dengan catatan ada 21 aktivitas yang bisa didanai. Beberapa di antaranya adalah untuk bantuan biaya PostDoctoral (pascadoktoral), program riset kerja sama dengan World Class University (WCU), bantuan program pertukaran pelajar, kerja sama pendanaan publikasi, summer course (kursus musim panas), serta membangun international honorary board.

“Ada 21 aktivitas yang disepakati dan didanai. Tentu dari LPDP, yang menjadi perhatian adalah tata kelolannya, karena dana abadi ini berasal dari masyarakat, harusnya digunakan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya penggunaannya, sehingga tidak ada yang salah sasaran dan salah tujuan. Jadinya, dana abadi tidak bermanfaat,” tegas Wisnu.