PERHUTANAN SOSIAL BERIKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan dari salah satu media nasional di Jakarta (28/9/2022), sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras para pihak yang telah bekerja keras memulihkan Indonesia dari berbagai krisis saat pandemi Covid-19 melanda dua tahun terakhir.

Menteri Siti Saat menerima penghargaan, menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh insan pers, sebagai pengakuan publik atas kinerja pemerintah.

Secara singkat, Menteri Siti menegaskan bahwa gagasan Perhutanan Sosial, secara murni berasal dari Bapak Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.

“Apa yang penting disitu, konsepnya adalah akses kelola hutan yang tepat dan pas, jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti menambahkan, bahwa pihaknya tidak hanya memberikan akses kelola kawasan hutan saja, namun juga memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan pendampingan dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan.

Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, menerangkan bahwa hingga saat ini, telah diberikan akses kelola hutan kepada 1.115.678 penerima SK Perhutanan Sosial dengan total luas kawasan hutan sebesar 5.077.087 Hektare (Ha).

KUPS yang telah terbentuk hingga saat ini mencapai 9.926 kelompok dengan berbagai jenis usaha. Nilai transaksi ekonomi nasional pada tahun 2022 saja diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 milyar rupiah. Tahun 2021 (10,1 milyar rupiah), 2020 (24,1 milyar rupiah), 2019 (16,2 milyar rupiah), 2018 (3,6 milyar rupiah), 2017, (6,6 milyar rupiah).

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menunjukkan bahwa telah terdapat potensi kawasan hutan yang dapat dijadikan Perhutanan Sosial seluas 14.061.562 Ha. Pemerintah tengah mempercepat kinerja untuk mencapai target Perhutanan Sosial dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial dan bekerja menjemput bola ke tingkat tapak.

Di tengah masa pandemi Covid-19, Pemerintah berupaya mendorong roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Perhutanan Sosial menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat tapak. Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah menyalurkan stimulan bantuan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas produksi komoditas kelompok tani sekitar hutan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Semasa pandemi juga, berbagai inovasi terus dilakukan ditengah keterbatasan akibat pembatasan aktivitas. Ditjen PSKL Kementerian LHK melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat desa hutan secara virtual atau e-learning.

Orientasi kebijakan operasional Kementerian LHK dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 mencakup: (1) Keselamatan atasi penyebaran pandemi; (2) Keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi dan hutan sosial; (3) Padat karya; (4) Stimulus ekonomi; dan (5) Keberlanjutan pelayanan publik dan target kelompok pembinaan KLHK.

Selain Menteri Siti, beberapa tokoh lain yang turut mendapatkan penghargaan serupa antara lain adalah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Menteri PUPR, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua DPR, serta beberapa Dirut BUMN, dan tokoh nasional lainnya.(*)

 

ZAMAN BOLEH BERUBAH, TAPI INDONESIA AKAN TETAP PEGANG TEGUH PANCASILA

Hari Kesaktian Pancasila diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Oktober. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bangsa Indonesia akan selalu berpegang pada Pancasila dan nilai yang ada di dalamnya.

"Zaman boleh berubah, gaya hidup berganti, arus globalisasi menderas, tapi bangsa Indonesia akan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan segenap nilai-nilai yang dikandungnya," kata Jokowi dalam postingan di Instagramnya, @jokowi, Sabtu (1/9/2022).

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pelindung dari segala tantangan yang mengancam kesatuan Indonesia. Jokowi mengenang jasa para pendahulu bangsa yang berperan meramu Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa.

"Ideologi yang digali dan dirumuskan oleh para pendahulu dari akar dan karakter bangsa Indonesia sendiri telah terbukti mampu menjadi tameng menghadapi aneka tantangan yang mengancam persatuan dan kemajemukan kita," ujar Jokowi.

Hari Peringatan Pancasila Tahun Ini

Hari ini, Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan segenap menteri di Kabinet Indonesia Maju menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Jokowi bertindak sebagai pemimpin upacara. Sejumlah menteri dan pejabat negara turut mengikuti rangkaian upacara.

Dalam upacara tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan Pancasila, selanjutnya Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti membacakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kemudian prosesi upacara dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Acara kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Berdasarkan situs Kemendikbud, tema Hari Kesaktian Pancasila 2022 adalah 'Bangkit Bergerak Bersama Pancasila'. Tema tersebut juga menjadi slogan acara saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

 

KEPALA DAERAH JANGAN RAGU REALISASIKAN ANGGARAN UNTUK KENDALIKAN INFLASI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/09/2022).

“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE [Surat Edaran] Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan guna meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah. Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi, utamanya untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.

“Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.

“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, pihaknya memiliki tiga skenario guna mengontrol inflasi. Ketiga skenario tersebut adalah operasi pasar serta subsidi transportasi dan subsidi harga.

“Hanya memang ini mesti kita kontrol agar kalau transportasinya disubsidi, harapan kita harganya juga akan turun. Jangan sampai kemudian transportasi subsidinya diberikan, sampai ke pasar harganya masih tetap saja. Ini mesti dilakukan dengan kontrol-kontrol,” ujar Ganjar.

Terkait subsidi harga, Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha dalam hal tersebut.

“Terakhir ini kita ajak CSR untuk membantu, BUMD untuk membantu,” tandas Ganjar.

 

JAGA DEVISA NEGARA, MASYARAKAT LEBIH BAIK BERWISATA DI INDONESIA SAJA

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.

Presiden menyebutkan, Indonesia mempunyai banyak daerah wisata yang menarik, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur, Jakarta, dan lain-lain.

“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri?” imbuhnya.

Kepala Negara memandang, banyaknya masyarakat yang berwisata ke luar negeri akan berpotensi untuk memicu defisit di sektor wisata, mengingat jumlah wisatawan mancanegara yang datang juga belum meningkat.

“Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak yang ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem, hati-hati,” ujarnya.

Kepada para peserta yang hadir, Presiden juga menekankan agar kunjungan ke luar negeri hendaknya mendatangkan manfaat bagi Indonesia.

“Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan, saya datang paling 2 atau 3, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkrit ndak sih, karena juga keluar uang kita ke luar [negeri] itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem, rakyat juga kita beritahu,” pungkasnya. (MAY/UN)

 

KOLABORASI SWASTA DAN PEMERINTAH PERANGI GIZI BURUK NASIONAL

Pemerintah terus mendukung untuk menurunkan angka stunting pada anak Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 44,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Targetnya pada 2014 angka prevalensi stunting ini bisa diturunkan pada angka 14%. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, agar persoalan stunting dapat lebih cepat dituntaskan. Peran industri, selama ini juga sudah signifikan, dalam mempercepat penanganan kasus stunting.

Sekadar informasi dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada 2021 mencatat kasus prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Ini artinya, Indonesia masih berada di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) Vera Galuh Sugijanto, berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menangani stunting. Misalnya dengan memberikan dukungan dalam bentuk akses layanan bahan pangan bergizi dan berkualitas.

Dia menyebut visi dan misi APPNIA adalah membantu peningkatan status gizi masyarakat khususnya ibu dan anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

"Caranya melalui layanan dan akses terhadap bahan pangan bergizi dan berkualitas dengan tetap mendukung program pemerintah, termasuk program penurunan prevalensi stunting, melalui berbagai program yang sesuai dengan etika usaha," kata Vera, ditulis Kamis (29/9/2022).

Stunting merupakan kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata akibat asupan gizi yang didapatkan dalam waktu panjang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Masalah ini tidak bisa dianggap sebelah mata sebab berpotensi memperlambat perkembangan otak anak dan meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari, seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi.

 

PAHLAWAN REVOLUSI YANG GUGUR DALAM PERISTIWA KELAM G30S/PKI

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan digelar di kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022).

Menurut Heru, prosesi upacara dimulai pukul 08.00 WIB. Sejumlah menteri terkait dijadwalkan akan menghadiri upacara tersebut.

"Besok upacara di Lubang buaya, Bapak Presiden hadir sebagai irup (inspektur upacara)," ujar Heru di Istana Merdeka, Jumat (30/9/2022).

"Tentunya (dihadiri) menteri terkait, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, para menko, para ketua lembaga, Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri. Pak Menhan juga pasti dan beberapa menteri lainnya," jelas Heru.

Sebagaimana diketahui, Hari Kesaktian Pancasila jatuh setiap 1 Oktober. Peringatan ini dilakukan sehari setelah peringatan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Harian Kompas, 27 September 1966, memberitakan, Hari Kesaktian Pancasila mulai diperingati pada 1966, melalui Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat (AD) Jenderal Soeharto.

Surat keputusan tertanggal 17 September 1966 itu memerintahkan, seluruh pasukan AD, pasukan angkatan lain, serta masyarakat harus turut memperingati Kesaktian Pancasila. Tujuannya untuk mengingat jasa Pahlawan Revolusi, korban pengkhianatan G30S PKI yang ingin menghancurkan Pancasila.

Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari peristiwa berdarah G30S. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak enam jenderal dan satu perwira pertama TNI AD meninggal dunia. Dilansir dari Ensiklopedi Pahlawan Nasional, (1995), para sosok yang gugur kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi dan memperoleh kenaikan pangkat serta pangkat anumerta. Baca juga: Kelam dan Janggal: Peristiwa Lubang Buaya G30S di Mata Kiai dan Dokter Anumerta sendiri merupakan penghargaan kepada angkatan bersenjata atau pegawai negeri sipil yang gugur dalam menjalankan tugas.

Ketujuh Pahlawan Revolusi tersebut, yakni:

·       Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani

·       Letnan Jenderal (Anumerta) Raden Soeprapto

·       Letnan Jenderal (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono

·       Letnan Jenderal (Anumerta) Siswondo Parman

·       Mayor Jenderal (Anumerta) Donald Isaac Panjaitan

·       Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswodiharjo

·       Kapten (Anumerta) Pierre Andreas Tendean.

 

JOKOWI TERBITKAN KEPPRES PEMECATAN FERDY SAMBO!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Salinan Keppres itu sudah dikirim ke Asisten SDM Polri.

"Sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke ASDM Polri," kata Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Laksamana Muda TNI Hersan kepada detikcom, Jumat (30/9/2022).

Seperti diketahui, Setneg telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo. Berkas pemecatan itu dikirim setelah permohonan banding PTDH yang diajukan Ferdy Sambo ditolak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengkonfirmasi berkas pemecatan Sambo itu sudah diterima Setneg. Dia meminta agar semua pihak menunggu berkas tersebut diproses.

"Ya tunggu saja, tunggu saja, pokoknya sudah sampai saja (berkas pemecatan Ferdy Sambo)," kata Pramono Anung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Sebelumnya, majelis sidang banding etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri.

Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Senin (19/9). Putusan banding ini bersifat final dan mengikat.

"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding," ujar Komjen Agung.

"Dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri," sambungnya.

Agung menyatakan perbuatan Sambo merupakan perbuatan tercela. Agung menegaskan Sambo tetap dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

"Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," ucapnya.