JOKOWI BAGIKAN 1,5 JUTA SERTIFIKAT TANAH UNTUK RAKYAT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat pada Kamis (1/12). Penyerahan akan dilangsungkan secara luring dari Istana Negara, Jakarta Pusat dan secara daring di 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Adapun sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), redistribusi tanah, dan hasil penyelesaian konflik pertanahan," ujar Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (1/12/2022).

Terdapat 1.432.751 sertifikat hasil PTSL dan 119.699 sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang akan dibagikan kepada masyarakat. Sertifikat tersebut akan diserahkan secara langsung oleh Jokowi dan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto kepada beberapa perwakilan masyarakat di Istana Negara.

"Selain menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui PTSL, adanya penyerahan sertifikat tanah hasil Redistribusi juga merupakan momentum yang sangat penting. Selain untuk mendapatkan kepastian hukum, melalui sertifikat ini diharapkan akan menjadi stimulus dalam pemulihan ekonomi khususnya pasca pandemi Covid-19", tambah Yulia.

Di antara sertifikat yang akan diserahkan, terdapat sertifikat hasil penyelesaian konflik pertanahan di beberapa wilayah. Seperti halnya penyelesaian konflik Suku Anak Dałam (SAD) 113 di Provinsi Jambi yang sudah berlangsung selama 35 tahun.

"Untuk kegiatan di Istana rencananya akan dihadirkan 120 orang penerima sertifikat ke hadapan Presiden. 112 orang penerima sertipikat PTSL yang dihadirkan berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, 6 Masyarakat penerima sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria berasal dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Cianjur, serta 2 orang penerima sertipikat hasil penyelesaian konflik SAD 113 yang berasal dari Provinsi Jambi" Ungkap Yulia.

 

BERKAT JOKOWI! SETELAH 35 TAHUN, SENGKETA TANAH SUKU ANAK DALAM SELESAI

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim telah berhasil menyelesaikan konflik pertanahan Suku Anak Dalam yang telah berlangsung selama 35 tahun. Penyelesaian tersebut, kata Jokowi, melalui program penerbitan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat.

"Alhamdulillah sekarang Suku Anak Dalam 744 bidang sudah di selesaikan semuanya dan 1 keluarga dapat berapa hektare, Pak? 1 hektare, dah rampung dulu. Ini sudah 35 tahun gak selesai selesai, sekarang bisa diselesaikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan kepala kantor wilayah BPN turun ke lapangan. Menurut Jokowi, persoalan tanah Suku Anak Dalam tidak akan selesai jika tidak demikian.

"Kalau hanya duduk di kantor ya enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan sengketa lahan karena ketidakjelasan dalam kepemilikan sering terjadi di berbagai wilayah. Apa lagi, Jokowi menyebut ulah mafia tanah juga menambah ruwet pengelolaan lahan di Indonesia.

"Tapi Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datangi beliau, datangi sudah mafianya nyingkir semuanya. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak sudah lah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," kata Jokowi.

Dalam acara hari ini, Jokowi menyebut ada 1.552.000 sertifikat tanah yang dibagikan ke masyarakat di 34 provinsi. Jokowi menyebut pada 2015 ada 126 juta bidang tanah yang harus dibuatkan sertifikat. Kini, Jokowi menyebut sudah 46 juta di antaranya terpenuhi. Jokowi menargetkan 80 juta sisanya untuk segera dibuatkan sertifikat agar tidak terjadi lagi sengketa tanah dan konlfik tanah.

 

KEBIJAKAN UTAMA JOKOWI DI TAHUN 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari situasi perekonomian global tahun depan amat gelap. Maka dari itu sederet kebijakan dirancang agar Indonesia mampu menahan tekanan tersebut.

"Strategi besar dalam merespons ekonomi global digambarkan APBN 2023, menempatkan instrumen stabilitas mengendalikan inflasi. Meskipun Gubernur Bupati Walikota di bawah juga melakukan secara rill terhadap sumbernya distribusi pasokan yang ada di daerah masing masing," ungkap Jokowi saat penyerahan DIPA di Istana Negara, Kamis (1/11/2022)

APBN, lanjut Jokowi harus menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan akan tekanan dan berujung pada dorongan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk itu APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan," tegasnya.

Pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua akselerasi sistem perlindungan sosial.

"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dari registrasi sosial ekonomi," jelas Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Kelima adalah revitaslisasi industri melalui hilirisasi dan keenam pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian lembaga dan pemda, mengendalikan detil belanja yang ada," pungkasnya

 

JOKOWI : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN INTI IKN SUDAH DIMULAI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Suplai air ke kawasan IKN juga sudah disiapkan.

"Untuk IKN ini kita sudah memulai (pembangunan) untuk infrastrukturnya, dam untuk suplai air baku ke IKN sudah, selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai," ujar Jokowi kepada wartawan di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, seperti keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (29/11/2022).

Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak terhadap pembangunan IKN. Jokowi mengatakan pemerintah juga akan membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN atas permintaan masyarakat suku Dayak.

"Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak, ada Dayak Center juga akan segera ditentukan lokasinya," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan pembangunan gedung pemerintahan seperti kementerian serta istana kepresidenan dan wakil presiden akan dimulai.

"Yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden dan wakil presiden juga (akan dimulai), ini bulan Desember sudah dimulai," tutur Jokowi.

 

DEMOKRASI INDONESIA MAKIN SEHAT! JOKOWI HAPUS PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pemerintah pun menilai keputusan ini merupakan kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi.

"Karena teman-teman, terutama media, selalu mengkritik aparat penegak hukum menggunakan UU ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Agar tidak terjadi disparitas dan gap, kata Eddy, maka ketentuan di dalam UU ITE dimasukkan ke RKUHP. Penyesuaian dilakukan sehingga dengan sendirinya mencabut ketentuan pidana pencemaran nama baik dan penghinaan, yang tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE.

Eddy, sapaannya, hadir di Istana untuk melaporkan perkembangan RKUHP kepada Jokowi. Ia datang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ad Interim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta Tenaga Ahli Wamenkumham Marcus Priyo Gunarto.

Laporan disampaikan ke Jokowi, karena Komisi Hukum DPR dan Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati semua pasal yang termaktub dalam RKUHP di tingkat I.

Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi yang diserahkan kepada pemerintah, Kamis 24 November 2022 lalu.

Dari pembahasan ini, kemudian ada 9 item pasal yang akhirnya direvisi dan disepakati pemerintah bersama Komisi Hukum. Salah satunya yaitu soal pasal pencemaran nama baik, yang sering dianggap pasal karet.

Dalam rapat, Komisi Hukum DPR mengusulkan agar pemerintah mencabut pasal-pasal karet yang termuat dalam UU ITE. Mulanya, draf awal RKUHP versi 24 November hanya mencabut UU ITE pasal 27 ayat 3, 30, 31 ayat 1 dan 2, 46, dan 47. Tapi dalam draf akhir versi 24 November, RKUHP turut mencabut pasal 27 ayat 1 dan 28 ayat

Terkait kapan RKUHP akan disahkan, Eddy menyerahkannya ke DPR. "Belum tahu belum tahu, kan bola sekarang ada di DPR, nah pertanyaan itu harus ditanyakan ke DPR kapan waktunya," kata dia.

 

JOKOWI BERHASIL MEWUJUDKAN DESENTRALISASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pedesaan hingga kepulauan. Aktivis kepemudaan Karman BM menilai langkah Presiden Jokowi berhasil mewujudkan desentralisasi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, Karman memuji pembangunan di era Jokowi yang tidak lagi terpusat hanya di perkotaaan saja.

Menurutnya, gagasan membangun Indonesia dari pinggiran menjadikan wilayah-wilayah seperti daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T) dapat tersentuh pembangunan.

“Presiden Jokowi ketika pertama menjadi presiden mengorganisir strategi pembangunan dari pinggir atau paradigma Indonesia sentris. Kebijakan ini mengembangkan pembangunan yang tadinya hanya bertumpu di Pulau Jawa merata  di luar-luar Jawa,” ujar Karman.

Karman mengatakan, hal ini dapat terlihat wilayah-wilayah di luar Jawa hampir sudah semuanya tersentuh pembangunan. Sehingga pemerataan pembangunan di Tanah Air dapat terwujud di era kepemimpinan Jokowi.

Terlebih, pembangunan yang hadir dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran.

Mulai dari akses yang lebih mudah dan murah, hingga aspek kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

“Apa yang digagas Pak Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggir itu kemudian lebih konkret lebih terasa manfaatnya, khususnya bagi masyarakat di wilayah-wilayah kepulauan, dan daerah pinggiran lainnya,” puji karman.

 

MENUJU HILIRISASI INDUSTRI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi industri yang merupakan salah satu wujud transformasi ekonomi di Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi berbagai lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 yang mengangkat tema “Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan”, Rabu (30/11/2022), di The Ritz-Carlton, Jakarta.

“Hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama,” ujarnya.

Menteri Investasi menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapat tantangan, salah satunya berupa gugatan Uni Eropa yang dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini, untuk hilirisasi tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan adanya peningkatan investasi di luar Pulau Jawa sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

“Sejak kuartal III-2020 sampai dengan kuartal III-2022 alhamdulillah [investasi] di luar Pulau Jawa sudah mayoritas. Bahkan foreign direct investment sekarang yang masuk itu sudah lebih banyak di Palu, Maluku Utara, Sumatra, Riau khususnya,” ujarnya.

Bahlil mengungkapkan, pada tahun 2021 Singapura menjadi investor nomor satu di Indonesia, disusul Hong Kong, Cina, dan Amerika Serikat.

“Amerika [Serikat] yang empat tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4 sekarang sudah menjadi nomor 4. Ini semua terjadi karena arahan Bapak Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah, tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita,” tandasnya.