JOKOWI KEPADA KPU: JAGA DEMOKRASI DARI SEBARAN FITNAH, UJARAN KEBENCIAN DAN POLITIK UANG

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024. Jokowi mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan.

"Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis," kata dia dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember 2022.

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa merujung pada keributan.

Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024,. Sementara, Pilkada kana digelar 27 November 2024.

Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja. Dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. "Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata dia.

Untuk itulah, Jokowi meminta KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat. "Ini penting legitimasi ini," ujarnya.

Adapun urusan logistik hanya satu dari lima permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Jokowi meminta KPU memastikan seluruh kegitan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul," kata dia.

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Jokowi meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Terakhir, Jokowi meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas.

Di saat yang bersamaan, kata Jokowi, menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fintah, ujaran kebencian, dan politik uang. "Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

 

JOKOWI JAGA DEFISIT APBN 2023 DIBAWAH 3 PERSEN

Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit APBN pada tahun depan berada di bawah 3 persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 [triliun] atau 2,84 persen. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 atau Undang-Undang 2/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP,” ujar Menkeu dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/12/2022).

Menkeu menyampaikan pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia),” ungkapnya.

Selain itu, kata Menkeu, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui Survei Register Ekonomi dan Sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp69,5 triliun.

“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menteri Keuangan mengalokasikan Rp104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.

“Infrastruktur tahun depan mencapai Rp392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, dan pembiayaan Rp86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp316,9 triliun,” tandasnya.

 

JOKOWI KE HADI TJAHJANTO: JANGAN BERI AMPUN MAFIA TANAH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk membereskan mafia tanah yang menyusahkan rakyat.

Jokowi percaya Hadi bisa menindak tegas mafia tanah. Dia berkata Hadi adalah mantan Panglima TNI, mafia tanah pasti takut.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak, sudahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat,'," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/12).

Jokowi menyampaikan salah satu cara menyelesaikan sengketa tanah adalah pembagian sertifikat. Dengan demikian, rakyat bisa punya bukti absah atas kepemilikan tanah.

Dia mendorong Hadi untuk terus bekerja menuntaskan persoalan sengketa dan mafia tanah. Ia khawatir persoalan itu bertambah parah jika trak ditangani.

"Kalau sudah menyangkut tanah, itu mengerikan, Pak. Bisa berantem saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi beberapa kali memberi perhatian pada persoalan mafia tanah. Dia telah membentuk tim khusus untuk menangani mafia tanah.

Tim itu dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tim itu berisi perwakilan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hadi Tjahjanto sebelumnya mengatakan laporan terbanyak terkait mafia tanah yang diterima saat ini berasal dari tiga provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, dan Jambi.

Ia menegaskan hingga kini Kementerian ATR masih terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dalam menangani kasus mafia tanah di Indonesia.

"Sampai sekarang saya terus berkoordinasi dengan bapak Kapolri untuk menyelesaikan mafia tanah karena banyak permasalahan di Indonesia yang dikomandoi oleh mafia tanah," kata Hadi dalam Diskusi Publik Indonesia Consumer Club, Senin (15/8).

"Laporan [mafia tanah] yang terbanyak ada di wilayah Riau, kemudian yang kedua adalah di Sumatera Utara, dan yang ketiga ada di Jambi," lanjut Hadi.

Pada kesempatan itu, Hadi juga menjelaskan kementerian ATR telah melakukan sejumlah upaya dalam menangani kasus mafia tanah. Beberapa di antaranya yakni memperbaiki administrasi pertanahan serta mencegah potensi sengketa dan konflik pertanahan.

Kemudian Hadi juga mengklaim telah mempersempit ruang gerak mafia tanah, termasuk dengan membentuk satuan tugas. Satgas yang bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan RI tersebut dibentuk untuk menangani kejahatan terkait isu pertanahan, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Menteri ATR kemudian berpesan kepada seluruh personel satgas yang bertugas di lapangan untuk tak gentar melawan mafia tanah. Ia mengingatkan pentingnya melawan kasus pertanahan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Saya sampaikan kepada satuan tugas yang ada di lapangan, jangan takut, kita harus berani. Kalau kita tidak bergerak maka mafia tanah juga akan senang," ucap Hadi.

"Tujuan kita adalah menyelamatkan negara, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan rasa keadilan," lanjutnya.

 

JOKOWI BAGIKAN 1,5 JUTA SERTIFIKAT TANAH UNTUK RAKYAT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat pada Kamis (1/12). Penyerahan akan dilangsungkan secara luring dari Istana Negara, Jakarta Pusat dan secara daring di 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Adapun sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), redistribusi tanah, dan hasil penyelesaian konflik pertanahan," ujar Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (1/12/2022).

Terdapat 1.432.751 sertifikat hasil PTSL dan 119.699 sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang akan dibagikan kepada masyarakat. Sertifikat tersebut akan diserahkan secara langsung oleh Jokowi dan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto kepada beberapa perwakilan masyarakat di Istana Negara.

"Selain menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui PTSL, adanya penyerahan sertifikat tanah hasil Redistribusi juga merupakan momentum yang sangat penting. Selain untuk mendapatkan kepastian hukum, melalui sertifikat ini diharapkan akan menjadi stimulus dalam pemulihan ekonomi khususnya pasca pandemi Covid-19", tambah Yulia.

Di antara sertifikat yang akan diserahkan, terdapat sertifikat hasil penyelesaian konflik pertanahan di beberapa wilayah. Seperti halnya penyelesaian konflik Suku Anak Dałam (SAD) 113 di Provinsi Jambi yang sudah berlangsung selama 35 tahun.

"Untuk kegiatan di Istana rencananya akan dihadirkan 120 orang penerima sertifikat ke hadapan Presiden. 112 orang penerima sertipikat PTSL yang dihadirkan berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, 6 Masyarakat penerima sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria berasal dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Cianjur, serta 2 orang penerima sertipikat hasil penyelesaian konflik SAD 113 yang berasal dari Provinsi Jambi" Ungkap Yulia.

 

BERKAT JOKOWI! SETELAH 35 TAHUN, SENGKETA TANAH SUKU ANAK DALAM SELESAI

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim telah berhasil menyelesaikan konflik pertanahan Suku Anak Dalam yang telah berlangsung selama 35 tahun. Penyelesaian tersebut, kata Jokowi, melalui program penerbitan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat.

"Alhamdulillah sekarang Suku Anak Dalam 744 bidang sudah di selesaikan semuanya dan 1 keluarga dapat berapa hektare, Pak? 1 hektare, dah rampung dulu. Ini sudah 35 tahun gak selesai selesai, sekarang bisa diselesaikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan kepala kantor wilayah BPN turun ke lapangan. Menurut Jokowi, persoalan tanah Suku Anak Dalam tidak akan selesai jika tidak demikian.

"Kalau hanya duduk di kantor ya enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan sengketa lahan karena ketidakjelasan dalam kepemilikan sering terjadi di berbagai wilayah. Apa lagi, Jokowi menyebut ulah mafia tanah juga menambah ruwet pengelolaan lahan di Indonesia.

"Tapi Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datangi beliau, datangi sudah mafianya nyingkir semuanya. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak sudah lah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," kata Jokowi.

Dalam acara hari ini, Jokowi menyebut ada 1.552.000 sertifikat tanah yang dibagikan ke masyarakat di 34 provinsi. Jokowi menyebut pada 2015 ada 126 juta bidang tanah yang harus dibuatkan sertifikat. Kini, Jokowi menyebut sudah 46 juta di antaranya terpenuhi. Jokowi menargetkan 80 juta sisanya untuk segera dibuatkan sertifikat agar tidak terjadi lagi sengketa tanah dan konlfik tanah.

 

KEBIJAKAN UTAMA JOKOWI DI TAHUN 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari situasi perekonomian global tahun depan amat gelap. Maka dari itu sederet kebijakan dirancang agar Indonesia mampu menahan tekanan tersebut.

"Strategi besar dalam merespons ekonomi global digambarkan APBN 2023, menempatkan instrumen stabilitas mengendalikan inflasi. Meskipun Gubernur Bupati Walikota di bawah juga melakukan secara rill terhadap sumbernya distribusi pasokan yang ada di daerah masing masing," ungkap Jokowi saat penyerahan DIPA di Istana Negara, Kamis (1/11/2022)

APBN, lanjut Jokowi harus menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan akan tekanan dan berujung pada dorongan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk itu APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan," tegasnya.

Pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua akselerasi sistem perlindungan sosial.

"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dari registrasi sosial ekonomi," jelas Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Kelima adalah revitaslisasi industri melalui hilirisasi dan keenam pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian lembaga dan pemda, mengendalikan detil belanja yang ada," pungkasnya

 

JOKOWI : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN INTI IKN SUDAH DIMULAI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Suplai air ke kawasan IKN juga sudah disiapkan.

"Untuk IKN ini kita sudah memulai (pembangunan) untuk infrastrukturnya, dam untuk suplai air baku ke IKN sudah, selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai," ujar Jokowi kepada wartawan di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, seperti keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (29/11/2022).

Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak terhadap pembangunan IKN. Jokowi mengatakan pemerintah juga akan membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN atas permintaan masyarakat suku Dayak.

"Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak, ada Dayak Center juga akan segera ditentukan lokasinya," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan pembangunan gedung pemerintahan seperti kementerian serta istana kepresidenan dan wakil presiden akan dimulai.

"Yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden dan wakil presiden juga (akan dimulai), ini bulan Desember sudah dimulai," tutur Jokowi.