3 KUNCI SDM UNGGUL INDONESIA MAJU

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para guru memastikan anak didiknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang serta memiliki keterampilan teknis, agar dapat tercipta sumber daya manusia unggul.

“SDM unggul yang bapak ibu hasilkan mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman,” kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 3 Desember 2022.

Pemerintah, kata Jokowi, sudah memberikan kebebasan dalam mengajar karena perkembangan perubahan zaman saat ini sangat cepat. “Satu barang, satu ilmu, kita baru pelajari besoknya sudah keluar yang lain, sudah berubah yang lain. Sehingga guru pun harus selalu meng-update informasi,” jelasnya.

Menurut Presiden, proses terpenting dalam pengajaran saat ini adalah bagaimana proses pengajaran bisa membuat anak didik memiliki daya kritis yang baik, sehingga fleksibilitas pengajaran yang tidak kaku dan fleksibel diperlukan.

Dia menekankan begitu banyak perubahan yang bergulir sangat cepat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Karena ilmu yang berkembang sangat cepat sekali. Kita ini kadang-kadang ada artificial intelligence, harus belajar, ini apa sih barang ini? Muncul lagi barang baru, big data, apalagi barang ini, gunanya untuk apa?" ujarnya.

"Muncul lagi besok internet of things, muncul lagi besok barang barang baru yang selalu bermunculan setiap hari. Saya kadang-kadang, ini apa ini ada crypto currency? Crypto currency kita baru belajar, besok muncul crypto assets, apa ini? Ini lah yang perlu terus di-update karena perkembangan zaman sekarang ini berubah-ubah dan cepat sekali perubahannya,” jelas dia.

Ia mengingatkan agar guru tidak memberikan ilmu pengetahuan yang sudah usang di tengah perkembangan iptek yang bergulir cepat.

“Jangan sampai ilmu yang sudah usang, yang sudah 30 tahun yang lalu, atau yang sudah 20 tahun yang lalu, masih kita berikan pembelajarannya kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Selain komponen penguasaan iptek, Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan dua komponen lain yang dapat menciptakan SDM unggul antara lain komponen mentalitas dan karakter serta komponen kesehatan jasmani.

Dia menyampaikan ketiga komponen tersebut baik penguasaan iptek, mentalitas dan karakter serta kesehatan jasmani harus dimiliki setiap anak didik secara komplet.

 

SEMAKIN MESRA! PRABOWO TERIMA DIPA 2023 LANGSUNG DARI PRESIDEN JOKOWI

Menteri Pertahanan ( Menhan) Prabowo Subianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 Kementerian Pertahanan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Dari seluruh Kementerian/Lembaga, Kemhan memenuhi syarat untuk menerima DIPA secara langsung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan dalam empat tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas 2022 serta memiliki nilai kinerja pengganggaran yang baik.

Total hanya 10 kementerian yang diundang dan menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

"Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023," kata Jokowi.

Ia melanjutkan, APBN 2023 nantinya akan difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ujarnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.

"Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," tuturnya.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

"Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah)," kata Jokowi.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Juni 2022 mengatakan, WTP Kemhan empat kali berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemhan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. "Pencapaian opini WTP ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, melainkan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola," katanya.

 

ADA YANG MASIH INGAT DENGAN FILM JOKOWI? INI MUTIARA HIKMAH YANG DAPAT DIAMBIL

Ramai diberitakan media, atas saran pendukung Jokowi, Bara JP, Produser K2K Production KK Dheeraj mengambil keputusan memundurkan jadwal penayangan sampai suasana kondusif.

"Ditunda penayangannya. Kenaikan harga BBM mengakibat situasi politik yang panas. Jadi kita tunggu. Kalau suasana aman baru diputar lagi," ujar KK Dheeraj di kantornya Jumat (21/10) pekan lalu.

Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat gejolak di berbagai sektor. Sementara film `Jokowi Adalah Kita` memberi pesan positif tentang perjuangan Jokowi. "Sayang kalau gara-gara panas BBM lantas malas nonton filmnya. Karena banyak contoh teladan di dalamnya," paparnya.

`Jokowi Adalah Kita` merupakan film kedua yang mengangkat kehidupan Jokowi di layar lebar. Tahun lalu, rumah produksi yang sama membuat Jokowi yang dibintangi Teuku Rifnu Wikana sebagai Jokowi dan Prisia Nasution sebagai Iriana, wanita yang kemudian diperistri Jokowi. Film Jokowi rilisan 2013 mengisahkan jatuh-bangun perjuangan pemuda bernama Joko Widodo yang berasal dari keluarga miskin hingga jadi pengusaha mebel yang sukses.

Film `Jokowi Adalah Kita` edar 20 Juni tahun lalu berdekatan dengan ulang tahun Jokowi--yang tahun kemarin sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta—serta berdekatan pula dengan ulang tahun Jakarta. Momen yang bagus sebetulnya. Namun, film Jokowi disambut dingin oleh masyarakat maupun pengamat film. Filmnya tak mencapai sukses masuk 10 besar yang terlaris tahun lalu. Sebagai catatan, film terlaris nomor 10 tahun lalu adalah `Get M4rried` dengan jumlah penonton 315.390 menurut laman filmindonesia.or.id. Ini artinya film `Jokowi` tak sampai jumlah itu. Data yang sempat terekam di Twitter, hingga 1 Juli 2013, `Jokowi` baru mengumpulkan 60.301 penonton. Kemungkinan besar, hingga habis masa edarnya di bioskop, `Jokowi` rasanya tak sampai mengumpulkan 100 ribu penonton.

Hasil film `Jokowi` yang biasa-biasa saja rupanya tak menyurutkan KK Dheraaj untuk sekali lagi membuat film tentang Jokowi. Kali ini yang disorotnya adalah kiprah mantan Walikota Solo itu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta serta terpilih jadi presiden. Ben Joshua didapuk menjadi Jokowi, Agustin Taidy jadi Ahok, sedang Sylvia Fully jadi Iriana, istri Jokowi.

Dalam beragam kesempatan, KK Dheraaj selalu bilang bahwa film Jokowi maupun `Jokowi Adalah Kita` bukanlah film politik. Namun sulit dipungkiri, ketika sebuah film mengangkat seorang figur publik yang menjadi politisi, nuansa itu tetap terasa kental.

Lagipula, politik dan film bukanlah dua hal yang tak pernah bertemu di jagat perfilman kita. Di masa Orde Baru, Suharto memanfaatkan film sebagai salah satu media propaganda rezimnya.

Pada masa Orde Baru kita disuguhi film `Janur Kuning` (1979) tentang heroisme Presiden Suharto saat masih muda saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pengkultusan Suharto berlanjut lewat film kolosal lain yang pernah jadi tontonan wajib: `Pengkhianatan G30S/PKI` (1982). Film ini mengangkat kisah prahara 1965 dari sudut pandang Orde Baru. Mayjen Suharto (Amoroso Katamsi), Pangkostrad kala itu, mengambil kendali pimpinan ABRI, merencanakan serangan balik pada PKI, dan muncul sebagai pahlawan.

Menginjak apa yang disebut Era Reformasi, sejak 1998, telah lahir beberapa film bernuansa politik. Memang tak ada yang datang dari pemerintah. Ciri khas film bernuansa politik pasca Reformasi adalah  kisah biografi tokoh politik yang patut diteladani. Tokoh itu tak melulu harus presiden yang pernah menjabat, bisa juga pemimpin atau pendiri organisasi massa yang memiliki jumlah anggota yang besar.

Maka, kita disuguhi Sang Pencerah (MVP Pictures, 2010) tentang pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dhalan, `Sang Kyai` (Rapi Film, 2013) tentang pendiri NU KH Hasyim Asyari, Soegija` (SET Film, 2013) tentang Pastor Soegijapranata, `Habibie & Ainun` (MD Pictures, 2013) tentang Presiden BJ Habibie, atau Sukarno (MVP, 2013) tentang Presiden Sukarno.  

Jika diperhatikan semua film itu datang atas inisitif swasta. Bukan berasal dari niatan negara yang ingin  mengkultuskan seseorang. Memang, Departemen Pendidikan membuat kisah Bung Karno lewat `Ketika Bung di Ende`. Namun, film itu tak edar komersil.

 

JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH MEMPERHATIKAN INFLASI DI DAERAH MASING-MASING SETIAP JAM!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta gubernur, bupati, wali kota, memperhatikan pergerakan inflasi dari jam ke jam. Sebab, indeks harga konsumen itu kini menjadi momok semua negara.

”Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Jokowi mengatakan, ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing.

”Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” ujar Jokowi.

Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga non kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023. ”Saya minta percepat realisasi belanja,” ucap Jokowi.

Kepala negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global. Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.

”Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” papar Jokowi.

APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp 3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp 2.463,0 triliun, dengan defisit Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

 

KALTENG DORONG PENGUATAN KUALITAS SDM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENOPANG IKN NUSANTARA

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyapa mahasiswa dan siswa siswi yang hadir dalam kegiatan Literasi Media dan Akademi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah, di Aula Jaya Tingang Lantai 1 Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (1/12/2022). Dalam kesempatan tersebut Gubernur memberikan motivasi dan semangat kepada para mahasiswa.

"Untuk membangun Kalimantan Tengah ini diperlukan peran aktif anak-anak muda terkhusus para mahasiswa. Sebagai Gubernur tentunya saya berharap anak-anak muda ini dapat ambil bagian penting dalam membangun Kalimantan Tengah," kata Sugianto Sabran, dalam siaran pers.

Kalteng Targetkan Akses Air Minum Layak Capai 100 Persen pada 2024 Wagub Kalteng Dampingi Mentan Kunjungi Food Estate di Kapuas Kalteng Terima Penghargaan Kemenkum HAM dalam Menyukseskan PEN

Menurut Gubernur Sugianto, kehadiran para mahasiswa sangat diperlukan dalam rangka menyambut Kalimantan Tengah sebagai daerah penopang Ibu Kota Negara di Nusantara. Dirinya meminta generasi muda untuk ikut andil dalam pembangunan, serta meningkatkan semangat menuntut ilmu.

"Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang beririsan langsung dengan IKN di Kalimantan Timur. Kita harus mengambil peluang besar itu. Sumber Daya Manusia harus mulai kita siapkan dari saat ini. Terus tingkatkan belajar dan menuntut ilmu, agar ke depan Kalteng lebih baik lagi,” kata Sugianto Sabran.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah merencanakan dan mendesain pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan, dan Universitas Barito Raya, agar Sumber Daya Manusia di Bumi Tambun Bungai dapat bersaing dengan provinsi lain.

"Kami menyiapkan lulusan SMA/SMK di Kalteng ini menjadi Sumber Daya Manusia yang siap bekerja. Dari sisi penyiapan tenaga kerja, kami telah melaksanakan pelatihan yang dikombinasi dengan pemagangan. Pemprov juga berupaya untuk menambah pembangunan universitas di wilayah untuk menunjang pendidikan di kalangan mahasiswa dan seterusnya. Peningkatan kualitas SDM adalah investasi untuk masa depan bangsa," ucap Sugianto Sabran.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyapa mahasiswa dan siswa siswi yang hadir dalam kegiatan Literasi Media dan Akademi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah, di Aula Jaya Tingang Lantai 1 Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (1/12/2022). - (Pemprov Kalteng)

Didampingi Sekda Nuryakin, Gubernur Sugianto selalu terbuka dan menerima berbagai masukan yang disampaikan oleh mahasiswa baik mengenai pembangunan di Kalteng dan berbagai harapan yang diinginkan oleh mahasiswa.

“Nomor telepon sudah kami bagi, silahkan sampaikan secara langsung. Penyampaian juga bisa dilakukan dengan berdialog dan diskusi. Kami senantiasa menerima masukan dan keinginan semua elemen untuk pembangunan Kalteng lebih baik lagi. Terima kasih masukan dari masyarakat selama ini, menambah energi dan spirit dalam membangun Kalteng,” kata Sugianto Sabran.

 

LAKSANAKAN INSTRUKSI JOKOWI! KALTENG LAKUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN APBN WUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan demi peningkatan perekonomian daerah, terus berupaya mendorong ketersediaan dan percepatan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat. Berbagai strategi, inovasi, dan terobosan dilakukan guna mengoptimalkan pembangunan perekonomian daerah.

Pemprov Kalteng bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Keuangan, dan stakeholder terkait menggelar Rapat Koordinasi Semester I Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Kalimantan Tengah Tahun 2022, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Senin (4/7/2022). Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rosedian Sundari.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung mengutarakan bahwa kegiatan rapat yang digelar menjadi salah satu upaya bersama dalam mengkoordinasikan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran seluruh peserta pada rapat hari ini sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di seluruh daerah dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin sejahtera,” kata Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung.

Dikemukakan bahwa TPAKD bertujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.

Lebih lanjut, TPAKD juga bertujuan untuk mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, seperti untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business), dan membiayai pembangunan sektor prioritas. Kemudian, juga mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia serta melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di daerah.

Berpedoman pada tujuan tersebut, Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung mengungkapkan bahwa secara umum TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah mampu mengimplementasikan dengan baik berbagai kegiatan yang mendukung perluasan akses keuangan melalui sinergi antar lembaga atau instansi.

“Alhamdulillah, selama tahun 2022 hingga bulan Juni 2022 terdapat 4 Kabupaten yang telah melaksanakan pengukuhan TPAKD, yaitu Kabupaten Lamandau, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Timur,” ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kabupaten/Kota yang telah membentuk TPAKD dan menjalankan program sesuai rencana. Gubernur juga mengimbau kepada Kabupaten yang belum membentuk TPAKD agar segera melakukan pembentukan paling lama pada bulan Desember 2022 sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Gubernur Kalimantan Tengah berharap seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota beserta stakeholder terkait dapat terus berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output yang optimal serta berdampak langsung terhadap perluasan akses keuangan bagi masyarakat.

Gubernur menekankan bahwa perlu adanya sinergisitas Perangkat Daerah yang menjadi leading sector program dengan stakeholders yang tergabung dalam TPAKD, baik dari sisi anggaran maupun SDM dalam pelaksanaan program TPAKD, sehingga multiplier effect dari program tersebut dapat dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Rosedian Sundari menyebutkan terdapat dua agenda yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Semester I TPAKD kali ini. Pertama adalah terkait akses keuangan melalui TPAKD mencakup pembahasan pentingnya akses keuangan, peran TPAKD, serta perkembangan TPAKD. Kemudian, yang kedua adalah pencapaian program-program TPAKD di tahun 2021 dan juga alur strategi di tahun 2022 yang akan dilihat melalui output yang telah dicapai.

Rapat Koordinasi Semester I TPAKD Se-Kalimantan Tengah ini dihadiri oleh para Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengurus dan anggota TPAKD, serta para Direksi dan Pimpinan Cabang Lembaga Jasa Keuangan.

 

JOKOWI TERIMA SURAT KEPERCAYAAN ENAM DUBES NEGARA SAHABAT

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari enam duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (01/12/2022) pagi.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka. Adapun keenam dubes negara sahabat yang diterima oleh Presiden yaitu:

1. Ardasher Saeed Jaafar Qodiri, Duta Besar LBBP Republik Tajikistan untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur;

2. Jean de Dieu Uwihanganye, Duta Besar LBBP Republik Rwanda untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Singapura;

3. Abdoulaye Barro, Duta Besar LBBP Republik Senegal untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur;

4. Priit Turk, Duta Besar LBBP Republik Estonia untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Singapura;

5. Galma Mukhe Boru, Duta Besar LBBP Republik Kenya untuk Republik Indonesia; dan

6. Jagdishwar Goburdhun, Duta Besar LBBP Republik Mauritius untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.