HASIL KERJA NYATA, GANJAR BERHASIL BANGUN SERIBU EMBUNG

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki gerakan membangun seribu embung yang sudah berjalan sejak 2015. Alhasil, gagasan itu tercapai hingga di tahun 2022 tercatat 1.135 Embung telah terbangun untuk irigasi dan air bersih se-Jateng.

Ganjar mengungkapkan, membangun seribu embung merupakan cita-cita agar semakin banyak petani terbantu. Sehingga, mereka tak kesulitan air lagi.

“1.000 (embung) itu cita-cita karena bantuannya cukup banyak. Kabupaten membantu, CSR membantu, pusat membantu jadi kita kelompokkan,” ujar Ganjar, beberapa waktu lalu.

Dengan banyaknya embung itu, maka air akan terkelola dengan baik. Terutama, ketika air hujan turun dan tidak terbuang sia-sia. Lantaran, sudah ada embung atau waduk.

“Lebih banyak embung juga bisa dipakai sebagai cara kita mengelola air, masa air hujan lewat begitu saja? Kalau banjir orang marah-marah kan. Kalau itu (air hujan) dikumpulkan, apakah bentuknya waduk atau embung, ini bisa untuk pariwisata, suplai air dan tentu saja pertanian yang ada di sekitarnya akan lebih bermanfaat,” jelas Ganjar.

Mengingat fungsinya yang banyak dan kebermanfaatannya yang tidak sedikit, maka Ganjar, akan meneruskan program atau gagasannya tersebut di tahun depan.

“Maka kita akan teruskan program ini dan semakin hari semakin bisa kita punya cara untuk melibatkan pemangku kepentingan, sehingga sumber anggarannya tidak dari pemerintah saja. Mungkin CSR, filantrop kita bisa jadikan satu untuk membuat lebih banyak lagi,” terang Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng ini memang ingin menaikkan produktivitas pertanian. Ganjar menyadari, potensi pertanian di Jawa Tengah cukup besar. Namun beberapa wilayah masih terkendala kesulitan air, terutama saat musim kemarau.

Masalah itu pun diatasi Ganjar dengan dibangunnya embung. Embung akan berfungsi menampung air saat musim hujan dan bisa digunakan sebagai irigasi pertanian saat musim kemarau.

“95 persen penduduk yang ada di Desa Gudangharjo ini, terdiri dari 8 dusun yang memanfaatkan embung ini. 95 persen tadi dari jumlah penduduk kami 500, kepala rumah tangga 400 sekian yang menggunakannya,” ungkap Kepala Desa Gudangharjo, Kecamatan Parunggupito, Kabupaten Wonogiri.

Maka tak heran jika Ganjar angkat topi tinggi saat bertemu dengan Subari, petani asal Desa Kalibareng, Kabupaten Kendal. Subari, petani sederhana menghibahkan tanahnya untuk mendukung program gubernur. Bahkan tanah yang disumbangkan untuk embung seluas 1600 m2, atau lebih dari satu setengah hektare.

“Kalau uang hanya sekadar saya nikmati sendiri. Tapi kalau embung dibuat untuk bersama-sama dengan masyarakat agar sejahtera. Jadi bisa membantu,” tutur Subari.

 

GANJAR BERIKAN BANTUAN KEPADA 45 RUMAH YANG ROBOH DIHANTAM OMBAK DI SEMARANG

Sebanyak 45 rumah dihantam gelombang besar air laut di Tambaklorok, Semarang, Rabu (28/12/2022) malam. Sebagian rumah rusak parah sampai tembok jebol dan rubuh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan akan membantu para korban terdampak.

“Yang terkena ombak bencana, kita bantu,” kata Ganjar kepada Kompas.com usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jateng, Jumat (30/12/2022).

Sebelumnya, Lurah Tanjungmas, Sony Yudha Putra Pradana mengatakan, wilayah Tambaklorok yang paling terdampak adalah yang belum memiliki tanggul penahan. Khususnya warga di RW 15 dan RW 16. Mereka pun terpaksa mengungsi.

"Jumlahnya ada 45 rumah yang terdampak dari ringan, sedang, hingga berat. Kalau yang ringan itu kan asbesnya kena lompatan air kemudian ada yang pecah. Kemudian ada yang berat, temboknya dihantam lalu pecah," katanya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait seperti DPU, Disperkim untuk mendatangkan bantuan. Ia juga terus mengimbau warganya untuk selalu waspada menghadapi prediksi cuaca buruk sepekan mendatang.

Ombak besar terjadi sejak Rabu (28/12/2022) pukul 23.00 WIB  hingga Kamis (29/12/2022) pukul 04.00 WIB.

 Kemudian mulai surut pada menjelang pukul 05.00 WIB. Lebih lanjut, pihaknya juga masih menunggu pembangunan tanggul sheet pile yang sampai saat ini terus berproses.

"Jangka pendeknya kita koordinasi dengan dinas terkait untuk dibuatkan tanggul sementara dulu agar tidak langsung terhantam ombak," pungkasnya.

Sebagai informasi, selain di Tambaklorok, Kawasan Pantai Marina juga direndam banjir dua hari ini akibat tanggul jebol. Puluhan warga Perum Vila Marina kini mengungsi meninggalkan rumah.

 

SUKSES MENJAGA BUDAYA, GANJAR RAIH PENGHARGAAN DARI UNESCO

Kearsipan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo kembali mendapat pengakuan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Kali ini, arsip yang diakui yakni milik Pusat Rehabilitasi Dr Suharso Surakarta tahun 1950-1980.

Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Imam Gunarto menjelaskan, sebelumnya arsip Jateng terkait Candi Borobudur diakui UNESCO pada 2017 lalu. Imam pun mengapresiasi pemerintahan Jateng yang arsipnya berhasil memperoleh pengakuan dari UNESCO.

"Nah ini betul-betul perjuangan teman-teman kearsipan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Gubernur bisa memperoleh pengakuan UNESCO," kata Imam di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Kamis (29/12).

Imam mengatakan, Jateng termasuk povinsi yang berhasil mengarsipkan dokumen sejarah. Terkait arsip Pusat Rehabilitasi Dr Suharso Surakarta, Imam menyebut dokumen itu menjelaskan bagaimana perjuangan kemanusiaan di masa silam.

"Ada 25 negara yang ngevote dan kita termasuk yang berhasil karena semua ngevote karena nilainya arsip Suharso ini memanusiakan manusia yang cacat akibat perang waktu itu, sehingga dia bisa hidup kembali, bisa gairah kembali menjalani hidupnya lebih baik," ujar Imam.

Sementara itu, Ganjar mengatakan arsip memiliki peran penting dalam merekam semua kejadian, termasuk soal kemanusiaan. Seperti kata Bung Karno, sejarah tidak boleh hilang dan dilupakan.

"Ada sejarah yang tidak boleh hilang dan manusia harus tahu karena ini peradaban manusia. Ternyata banyak sekali pribadi, lembaga, yang punya dedikasi yang sangat tinggi untuk kemanusiaan dan dunia mengakuinya melalui UNESCO," katanya.

"Dengan arsip yang sangat bagus, dan kemudian kita menunjukkan sebuah sesuatu kepada dunia, apalagi yang punya nilai kemanusiaan, punya nilai mungkin pada pengetahuan, pada lingkungan dan sebagainya," sambung Ganjar.

Ganjar pun berkomitmen untuk menjaga dan memberikan yang terbaik terkait kearsipan di Jateng. Menurut Ganjar, Indonesia bisa memengaruhi dunia melalui kearsipan yang terbaik.

"Kalau ini secara kearsipan bisa ditunjukkan, datanya bagus, kita sampai ke UNESCO, kita bisa mempengaruhi dunia. Bukan dunia yang mempengaruhi Indonesia," kata Ganjar.

 

JOKOWI CABUT PPKM! GANJAR: WARGA JATENG TETAP MENJAGA KESADARAN PROKES

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dinyatakan berakhir oleh Presiden RI Joko Widodo. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan, berakhirnya PPKM bukan berarti masyarakat bebas beraktivitas seperti sebelum pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan, Ganjar, seusai menghadiri acara purnabakti Kepala Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mohammad Yamin Awie, di Hotel Patra, Jumat (30/12/2022). Ganjar menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang mencabut PPKM. Namun, ia mengimbau warganya mengimbangi keputusan itu, dengan kesadaran menjaga kesehatan. Ganjar mengatakan, dua tahun pandemi Covid-19 sepatutnya menjadi pembelajaran dalam menyikapi berakhirnya status PPKM.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, masker harus menjadi aksesoris tambahan yang wajib dibawa. Ia mengibaratkan masker seperti handphone atau jam tangan.

“Berakhirnya PPKM bukan berarti ‘ah sudah dicabut bebas saja’. Justru saat ini kita harus bisa kontrol diri. Kita sudah terbiasa pakai masker. Masker sekarang ini sudah seperti handphone atau jam tangan,” katanya.

Ganjar menegaskan, kewaspadaan harus terus dijaga. Mantan anggota DPR RI itu juga mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin ketiga atau booster untuk segera melakukan. Selain itu, tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga.

“Maka, Insyaallah kalau itu dilakukan, berarti masyarakat mendukung keputusan pencabutan. Oke dicabut, kami bisa aktivitas, tapi kami sendiri juga harus menjaga. Itu yang penting,” sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  resmi PPKM berakhir, Jumat (30/12/2022). Dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, disebutkan, keputusan tersebut mengingat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 semakin terkendali, per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan tersebut, kita mengkaji 10 bulan, lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada, pemerintah memutuskan mencabut PPKM,” jelasnya.

 

JOKOWI BAGI-BAGI BANTUAN MODAL KERJA

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Saat memberikan bantuan, Presiden berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut, kata Presiden, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

“Jangan ya, jangan dibelikan handphone, kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa,” pesan Presiden.

Sementara itu, untuk bantuan tunai langsung, Presiden menyarankan agar bantuan tersebut digunakan untuk pembelian sembako. “Ibu-ibu ini ya, yang Rp300 ribu silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan kepada PKH.

“Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih nanti akan kita, insyaallah akan kita tambahkan,” imbuhnya.

Selain penyerahan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis.

 

PPKM DICABUT, TAPI HARUS TETAP WASPADA

Meskipun Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Jumat (30/12/2022), Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta meminta pemerintah tetap waspada di setiap pintu kedatangan dari luar negeri mengingat terjadi lonjakan kasus Covid di Cina, Jepang, dan beberapa negara lain.

"Beberapa negara baik di Eropa dan Asia telah memberlakukan pengawasan ketat bagi para pelaku perjalanan khususnya pelancong dari Cina. Seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, Malaysia, dan India telah berlakukan aturan protokol dan pengawasan ketat untuk turis asal Cina. Tentu kita berharap pemerintah Indonesia juga melakukan kebijakan antisipatif untuk mencegah adanya penularan varian baru masuk ke Indonesia," katanya dalam siaran pers, Sabtu (31/12/2022).

Menurut Sukamta, kebijakan untuk mengetatkan pengawasan terhadap turis asing ini mungkin akan berdampak terhadap dunia pariwisata yang sedang tumbuh pasca-pandemi. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan memberikan layanan yang memudahkan bagi turis asing dalam melaksanakan tes Covid-19 dan juga karantina.

"Yang saya baca di media, ada separuh penumpang pesawat asal Cina yang dinyatakan positif saat tiba di Italia. Kejadian ini bisa muncul di Indonesia, maka perlu ada kesiapan yang baik di setiap bandara internasional sehingga kenyamanan pelancong tetap terjaga," kata legislator asal Daerah Pemilihan DIY tersebut.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengharapkan pemerintah tetap waspada untuk mencegah kejadian lonjakan Covid-19 di Cina terjadi di Indonesia.

"Menurut beberapa ahli epidemiologi, cakupan vaksin di Cina sudah capai 89 persen namun terjadi lonjakan kasus. Hal ini diperkirakan karena adanya kebijakan pelonggaran oleh pemerintah Cina. Maka dicabutnya PPKM, tetap harus dibarengi kewaspadaan dan kampanye kesehatan dan pola hidup sehat kepada masyarakat," kata Sukamta.

 

PPKM DICABUT BANSOS 2023 TETAP JALAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Meski PPKM resmi dicabut, Jokowi menegaskan rumah sakit tetap siaga menerima pasien Covid-19. Sejumlah bantuan sosial (bansos) yang selama ini ada di era pandemi Covid-19 juga tetap disalurkan tahun 2023.

Jokowi resmi mengumumkan mencabut PPPKMmulai Jumat (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” ujar Presiden Jokowi dilansir dari website Sekretariat Kabinet.

Jokowi menegaskan, keputusan PPKM dicabut tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di tanah air. “Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya.

Sebelum PPKM dicabut, kondisi penyebarran COVID-19 di Indonesia semakin terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Per 27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) 4,79 persen, dan angka kematian 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM Level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah,” imbuhnya.

Presiden menambahkan, Indonesia termasuk satu dari empat negara G20 yang dalam 10 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi, setelah mencapai puncak gelombang varian dengan angka 56 ribu  kasus harian di Juli 2021 dan puncak tren varian Omicron di Februari 2022 dengan 64 ribu kasus harian.

Selain situasi pandemi yang terkendali tersebut, lanjut Presiden, pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksinasi COVID-19. “Dari sero survei, ini kalau kita lihat angkanya, di Desember 2021 itu berada di 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di atas 98,5 persen. Artinya, kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis. Ini juga sebuah angka yang tidak sedikit,” ujarnya.

Tetap waspada meski PPKM dicabut

Meski kebijakan PPKM dicabut, Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19.

“Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan; kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas; dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” ucapnya.

Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Presiden pun meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 tetap dipertahankan selama masa transisi.

“Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan; pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster; dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat,” tandasnya

PPKM Dicabut, bantuan sosial berlanjut

Kendati PPKM dicabut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. “Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran, walaupun PPKM dicabut bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023,” ujar Jokowi.

Pemerintah menyiapkan dana Rp 470 triliun untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2023. Bantuan sosial tahun 2023 meliputi:

1. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

BPNT atau Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebanyak Rp 200.000 per bulan dalam bentuk saldo e-wallet.

2. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Besaran PKH adalah Rp 3.000.000 per tahun untuk ibu hamil dan usia dini, Rp900.000 per tahun untuk siswa SD dan Rp1.500.000 untuk pelajar SMP. PKH untuk pelajar SMA Rp 2.000.000 per tahun dan Rp 2.400.000 per tahun untuk penderita disabilitas berat serta lansia 70 tahun ke atas.

3. PIP Dikdasmen Kemendikbud Ristek

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari Kementerian Pendidikan dialokasikan kepada 17,9 juta siswa penerima mulai SD sederajat gingga SMA sederajat. Pelajar akan diberikan dana yang akan digunakan untuk menunjang pembelajaran.

4. PIP Kementerian Agama

Pemerintah melalui Kementerian Agama akan memberikan bantuan seperti PIP Dikdasmen Kemendikbud Ristek namun dikhususkan untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti MI, MTS, dan MA.

5. KIS PBI

Pemerintah akan memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

6. BLT Dana Desa

Pemerintah akan memberikan bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.

7. Prakerja

Pemerintah pun sudah memberikan anggaran Prakerja sebanyak Rp 5 triliun untuk 1,5 juta pendaftar tahun 2023.

Selain bansos, pemerintah juga akan tetap menyalurkan bantuan vitamin dan obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ditunjuk. Selain itu, sejumlah intensif seperti intensif pajak juga tetap dilanjutkan.

“Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Itulah info terkait PPKM dicabut. Meski PPKM dicabut, tetap waspada terhadap penularan Covid-19.