Pemerintah secara resmi membentuk Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tugasnya menyelesaikan penyakit yang secara luas menyerang hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia. Adapun sosok yang ditunjuk mengomandoi Satgas ini adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Ia pun langsung menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk membentuk organisasi satgas daerah di masing-masing provinsi.
Suharyanto membeberkan dalam rapat internal pembentukan Satgas Penanganan PMK, kata Suharyanto, Joko Widodo menyampaikan beberapa arahan untuk segera ditindaklanjuti berbagai pihak terkait. Salah satunya dengan menerapkan lockdown terhadap daerah-daerah yang masuk zona merah atau wilayahnya sudah terinfeksi 50% PMK, sehingga pergerakan hewan ternak di wilayah itu tidak diperbolehkan.
“Jadi semuanya di-lockdown, nanti mohon para Kapolres, Kapolda, Dandim, Danrem, memastikan ini. Saya yakin juga nanti dari Bapak Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) juga akan memerintahkan, karena ini memang sudah perintah dari pimpinan negara,” kata Suharyanto, Jumat (24/6).
Kemudian, pemda perlu mendata dan memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner tersedia dan berfungsi di setiap daerah, terutama zona merah. Pemda pun harus melapor data kasus PMK yang real time serta berjenjang.
Lebih lanjut, Suharyanto menuturkan beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Satgas PMK. Pertama, terkait lalu lintas ternak di Idul Adha, apabila kebutuhan hewan kurban tidak bisa terpenuhi maka tidak perlu memobilisasi hewan ternak antar daerah.
Kedua, pembentukan posko. Ia akan memastikan pembentukan posko di lintas daerah, jembatan timbang, pelabuhan laut dan udara, dan posko desa.
Ketiga, mengaktifkan kembali PPKM Mikro untuk pelaporan data, optimalisasi surveillance, testing, dan karantina. Ia menambahkan, anggaran dari daerah yang didukung pusat akan dialokasikan untuk vaksinasi dan testing.
Keempat, melakukan komunikasi publik secara masif terkait lalu lintas hewan ternak, edukasi masyarakat, dan antisipasi daerah yang masih bebas PMK.
Kelima, melakukan monitoring ketersediaan dan harga daging sehingga stoknya tercukupi di daerah. Terakhir, Satgas akan roadshow ke setiap daerah untuk melakukan pendampingan.
Menurut Suharyanto, arahan Jokowi lainnya meminta Satgas agar gencar berkomunikasi termasuk mengedukasi masyarakat agar paham akan bahaya PMK bagi hewan ternak. “Tolong diperkuat, mohon diperkuat lagi oleh para pimpinan daerah di wilayah masing-masing. Sehingga masyarakat tetap tenang, masyarakat tetap waspada, dan menyadari sepenuhnya terkait dengan penanganan PMK,” ujarnya.
Disebut untuk saat ini, hewan ternak yang sudah terjangkit PMK sudah menyebar ke 19 provinsi. Terdapat 5 provinsi yang memiliki jumlah kasus PMK terbesar yakni Jawa Timur sebesar 86.734 kasus, Nusa Tenggara Barat 35.888, Aceh 28.514, Jawa Barat 27.907, dan Jawa Tengah 25.808.
“Tetapi kalau kita lihat perkembangannya provinsi lain yang masih kecil atau belum, ini harus betul-betul waspada. Karena kalau kita lihat sudah banyak juga yang mati, walau ada juga yang sembuh,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar